Mamuju (ANTARA) - Tugas program kehumasan di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) perlu dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan
lembaga vertikal pemerintah di Sulbar.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin di Mamuju, Sabtu, usai mengikuti Rakornas Pejabat Kehumasan Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2019 mengusung tema "Sinergitas Polri dan Pemerintah Daerah Mengantisipasi Hoax" yang berlangsung di Bali.
Safaruddin mengatakan, persoalan yang dihadapi Humas di Sulbar juga dirasakan oleh semua daerah provinsi se Indonesia, utamanya dalam hal koordinasi ke OPD dan lembaga vertikal lainnya.
"Kapuspen Kemendagri sudah berjanji akan mengevaluasi persoalan tersebut dalam waktu dekat ini apalagi dengan terpisahnya humas dan portokol semakin mempersusah ruang komunikasi," ucapnya.
Ia berharap, Kemendagri dalam membuat regulasi perlu melibatkan kementerian lainnya seperti Menpan RB dan lembaga lainnya sehingga tidak berseberangan dan tumpang tindih.
Ia juga pertanyakan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang nomengklatur dan unit kerja sekretariat daerah yang dianggap menurunkan fungsi Biro Humas menjadi Kabid Humas di Dinas Kominfo Sulbar.
Karena, lanjutnya Kominfo akan menangani tugas berat dengan bertambahnya tugas kehumasan yan diembang
"Dinas kominfo sudah menangani satu data Indonesia, SPBE, Geospasial, kemudian mengurusi KIP dan KPID sehingga akan kewalahan untuk fokus mengurusi pemberitaan dan masalah kehumasan," jelasnya.
Ia meminta agar Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) diundang untuk membahas persoalan di daerah, termasuk struktur kelembagaan di daerah di bidang kehumasan sehingga terjadi koneksi antara regulasi dengan kebutuhan suatu daerah.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar dalam kesempatannya berjanji, bakal mengevaluasi sejumlah persoalan yang disampaikan sejumlah pejabat humas Provinsi.
"Organisasi kelembagaan humas yang peka terhadap lingkungan memiliki teknologi, SDM dan tata kelola yang baik adalah menjawab segala persoalan," ujarnya.
Menurutnya, di dunia yang serba dinamis ini, diperlukan kesiapan organisasi humas yang mapan untuk dapat menjawab tantangan zaman yang penuh kejutan dan memasuki era lompatan informasi ini yang juga menjadi bagian dari ancaman negara.
"Rakornas pejabat kehumasan untuk mengkonsolidasikan organisaasi, tata kelola kelembagaan, SDM, tata laksana, menjawab era lompatan informasi, jika informasi salah dikelola, bisa jadi ancaman bangsa," ujarnya.
lembaga vertikal pemerintah di Sulbar.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulbar, Safaruddin di Mamuju, Sabtu, usai mengikuti Rakornas Pejabat Kehumasan Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2019 mengusung tema "Sinergitas Polri dan Pemerintah Daerah Mengantisipasi Hoax" yang berlangsung di Bali.
Safaruddin mengatakan, persoalan yang dihadapi Humas di Sulbar juga dirasakan oleh semua daerah provinsi se Indonesia, utamanya dalam hal koordinasi ke OPD dan lembaga vertikal lainnya.
"Kapuspen Kemendagri sudah berjanji akan mengevaluasi persoalan tersebut dalam waktu dekat ini apalagi dengan terpisahnya humas dan portokol semakin mempersusah ruang komunikasi," ucapnya.
Ia berharap, Kemendagri dalam membuat regulasi perlu melibatkan kementerian lainnya seperti Menpan RB dan lembaga lainnya sehingga tidak berseberangan dan tumpang tindih.
Ia juga pertanyakan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang nomengklatur dan unit kerja sekretariat daerah yang dianggap menurunkan fungsi Biro Humas menjadi Kabid Humas di Dinas Kominfo Sulbar.
Karena, lanjutnya Kominfo akan menangani tugas berat dengan bertambahnya tugas kehumasan yan diembang
"Dinas kominfo sudah menangani satu data Indonesia, SPBE, Geospasial, kemudian mengurusi KIP dan KPID sehingga akan kewalahan untuk fokus mengurusi pemberitaan dan masalah kehumasan," jelasnya.
Ia meminta agar Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) diundang untuk membahas persoalan di daerah, termasuk struktur kelembagaan di daerah di bidang kehumasan sehingga terjadi koneksi antara regulasi dengan kebutuhan suatu daerah.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar dalam kesempatannya berjanji, bakal mengevaluasi sejumlah persoalan yang disampaikan sejumlah pejabat humas Provinsi.
"Organisasi kelembagaan humas yang peka terhadap lingkungan memiliki teknologi, SDM dan tata kelola yang baik adalah menjawab segala persoalan," ujarnya.
Menurutnya, di dunia yang serba dinamis ini, diperlukan kesiapan organisasi humas yang mapan untuk dapat menjawab tantangan zaman yang penuh kejutan dan memasuki era lompatan informasi ini yang juga menjadi bagian dari ancaman negara.
"Rakornas pejabat kehumasan untuk mengkonsolidasikan organisaasi, tata kelola kelembagaan, SDM, tata laksana, menjawab era lompatan informasi, jika informasi salah dikelola, bisa jadi ancaman bangsa," ujarnya.