Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan sosialisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi tahun 2019.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris Dp di Mamuju, Kamis, mengatakan, Presiden RI Joko Widodo, telah mencanangkan Program Satu Juta Rumah (PSR) yang dibentuk dalam Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Rumah (FLPP).
Ia mengatakan, penyaluran pembiayaan program tersebut berasal dari pemerintah pusat melalui Bank pelaksana, yang ditujukan kepada masyarakat berpengasilan rendah dan masyarakat berpengasilan menengah kebawah (MBM) untuk mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan secara kredit.
"Program FLPP merupakan penyaluran pembiayaan pemerintah pusat melalui Bank kepada MBR dan MBM untuk memudahkan kredit rumah dengan suku bunga lebih rendah," katanya.
Ia menyampaikan, bantuan KPR dari pemerintah tersebut sesuai keputusan Menteri PUPR nomor 535/KPTS/M/2019, dengan harga sebesar Rp146 juta khusus untuk wilayah sulawesi.
Sekda menyampaikan, jumlah angka perumahan nasional penghuni pada tahun 2014 adalah sebanyak 7,6 juta sementara hunian perumahan kepemilikan tahun 2015 mencapai 11,4 juta unit, dengan kebutuhan rumah baru pertahunnya mencapai 800 juta unit.
Sementara itu perwakilan Direktur Jenderal Layanan Pusat Pengelolaan Dana pembiayaan perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, Alfin Arif berharap kepada seluruh ASN Pemprov Sulbar agar dapat memiliki salah satu rumah dengan suku bunga yang lebih rendah ketimbang KPR konvensional lain.
"Saya berharap kepada ASN di sulbar memiliki salah satu rumah kredit suku bunga yang rendah ini yang juga akan menkontribusi peningkatan pendapatan daerah," katanya. ***3***
Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris Dp di Mamuju, Kamis, mengatakan, Presiden RI Joko Widodo, telah mencanangkan Program Satu Juta Rumah (PSR) yang dibentuk dalam Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Rumah (FLPP).
Ia mengatakan, penyaluran pembiayaan program tersebut berasal dari pemerintah pusat melalui Bank pelaksana, yang ditujukan kepada masyarakat berpengasilan rendah dan masyarakat berpengasilan menengah kebawah (MBM) untuk mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan secara kredit.
"Program FLPP merupakan penyaluran pembiayaan pemerintah pusat melalui Bank kepada MBR dan MBM untuk memudahkan kredit rumah dengan suku bunga lebih rendah," katanya.
Ia menyampaikan, bantuan KPR dari pemerintah tersebut sesuai keputusan Menteri PUPR nomor 535/KPTS/M/2019, dengan harga sebesar Rp146 juta khusus untuk wilayah sulawesi.
Sekda menyampaikan, jumlah angka perumahan nasional penghuni pada tahun 2014 adalah sebanyak 7,6 juta sementara hunian perumahan kepemilikan tahun 2015 mencapai 11,4 juta unit, dengan kebutuhan rumah baru pertahunnya mencapai 800 juta unit.
Sementara itu perwakilan Direktur Jenderal Layanan Pusat Pengelolaan Dana pembiayaan perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, Alfin Arif berharap kepada seluruh ASN Pemprov Sulbar agar dapat memiliki salah satu rumah dengan suku bunga yang lebih rendah ketimbang KPR konvensional lain.
"Saya berharap kepada ASN di sulbar memiliki salah satu rumah kredit suku bunga yang rendah ini yang juga akan menkontribusi peningkatan pendapatan daerah," katanya. ***3***