Mamuju (ANTARA) - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris mendorong peningkatan kerja sama antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga dapat mewujudkan database serta informasi kependudukan yang lengkap dan akurat.
"Dengan begitu pengelolaan administrasi kependudukan berjalan dengan baik dan dapat dimanfaatkan serta tepat sasaran, sehingga Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) bisa tercapai," kata Muhammad Idris pada sosialisasi pengelolaan data kependudukan pindah datang penduduk di penduduk rentan administrasi, di Mamuju, Rabu.
Sosialisasi yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sulbar dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional itu diikuti 30 peserta yang berasal dari sejumlah OPD dan instansi terkait, seperti Dinas Transmigrasi Sulbar, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, BKKBN, Kantor Imigrasi, BPJS Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi dan kabupaten se-Sulbar.
Melalui kegiatan tersebut, Sekprov berharap aparat kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten dapat menyosialisasikan tentang penduduk pindah datang serta penduduk yang rentan administrasi kependudukan.
"Hal ini sebagai upaya agar pengelolaan data kependudukan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berjalan dengan baik. Data dan dokumen kependudukan menjadi titik sentral pembangunan di berbagai sektor dan dimensi program pembangunan di Indonesia," kata Muhammad Idris.
Sedangkan kepada instansi lainnya, Sekprov juga berharap agar bisa bekerja sama dalam mendukung kepemilikan dokumen serta tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Sulbar.
Sementara itu, Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sulbar Burhanuddin mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, memberikan pemahaman kepada peserta dan mendalami tentang administrasi kepandudukan serta meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.
"Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, 5-7 November 2019, dan diikuti 30 peserta yang berasal dari sejumlah OPD di Sulbar," kata Burhanuddin.
"Dengan begitu pengelolaan administrasi kependudukan berjalan dengan baik dan dapat dimanfaatkan serta tepat sasaran, sehingga Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) bisa tercapai," kata Muhammad Idris pada sosialisasi pengelolaan data kependudukan pindah datang penduduk di penduduk rentan administrasi, di Mamuju, Rabu.
Sosialisasi yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sulbar dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional itu diikuti 30 peserta yang berasal dari sejumlah OPD dan instansi terkait, seperti Dinas Transmigrasi Sulbar, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, BKKBN, Kantor Imigrasi, BPJS Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi dan kabupaten se-Sulbar.
Melalui kegiatan tersebut, Sekprov berharap aparat kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten dapat menyosialisasikan tentang penduduk pindah datang serta penduduk yang rentan administrasi kependudukan.
"Hal ini sebagai upaya agar pengelolaan data kependudukan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berjalan dengan baik. Data dan dokumen kependudukan menjadi titik sentral pembangunan di berbagai sektor dan dimensi program pembangunan di Indonesia," kata Muhammad Idris.
Sedangkan kepada instansi lainnya, Sekprov juga berharap agar bisa bekerja sama dalam mendukung kepemilikan dokumen serta tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Sulbar.
Sementara itu, Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sulbar Burhanuddin mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, memberikan pemahaman kepada peserta dan mendalami tentang administrasi kepandudukan serta meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.
"Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, 5-7 November 2019, dan diikuti 30 peserta yang berasal dari sejumlah OPD di Sulbar," kata Burhanuddin.