Makassar (ANTARA) - Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat menekankan pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Abdul Hayat menyebutkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas harus dikedepankan dalam penggunaan anggaran, sehingga kabupaten-kota harus selalu melakukan pendampingan atau asistensi untuk perbaikan-perbaikan ke depan.
"Setiap tahun ada saja lingkungan strategis yang berubah, karena perkembangan masyarakat yang sangat cepat, antisipasinya adalah evaluasi. Kalau evaluasinya terlambat, tentu keputusannya juga kurang akurat, maka kita melaksanakan kegiatan hari ini untuk memastikan serapan anggaran, pelaksanaan kegiatan di daerah tepat sasaran sesuai yang kita inginkan," jelasnya saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Evaluasi APBD Kabupaten-Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019 di Makassar, Rabu.
Terkait anggaran yang masih tersisa sekitar Rp1 triliun lebih, Abdul Hayat mengemukakan bahwa sebagian besar memang belum terbayarkan.
"Ada memang Rp1 triliun, lebih malah, tetapi pada posisi akhir November dan Desember nanti masih banyak kegiatan yang sudah dan akan dilakukan, tinggal pencairan dana kepada pihak ketiga yang belum terlaksana dengan baik. Arahan pak Gubernur untuk itu sudah tepat, tinggal kita stafnya memberikan tela'ah untuk mendorong itu semua, ketepatan penggunaan itu," tambah Abdul Hayat.
Rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan bertujuan untuk mengukur evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten-Kota Tahun Anggaran 2019 se-Sulawesi Selatan.
"Melalui pedoman, harus tersosialisasi dan terevaluasi dengan baik. Tujuannya adalah agar anggaran negara yang kita dapatkan dari masyarakat, tiba kembali ke masyarakat sesuai dengan peruntukannya, itu esensinya," sebutnya.
Abdul Hayat menyebutkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas harus dikedepankan dalam penggunaan anggaran, sehingga kabupaten-kota harus selalu melakukan pendampingan atau asistensi untuk perbaikan-perbaikan ke depan.
"Setiap tahun ada saja lingkungan strategis yang berubah, karena perkembangan masyarakat yang sangat cepat, antisipasinya adalah evaluasi. Kalau evaluasinya terlambat, tentu keputusannya juga kurang akurat, maka kita melaksanakan kegiatan hari ini untuk memastikan serapan anggaran, pelaksanaan kegiatan di daerah tepat sasaran sesuai yang kita inginkan," jelasnya saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Evaluasi APBD Kabupaten-Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2019 di Makassar, Rabu.
Terkait anggaran yang masih tersisa sekitar Rp1 triliun lebih, Abdul Hayat mengemukakan bahwa sebagian besar memang belum terbayarkan.
"Ada memang Rp1 triliun, lebih malah, tetapi pada posisi akhir November dan Desember nanti masih banyak kegiatan yang sudah dan akan dilakukan, tinggal pencairan dana kepada pihak ketiga yang belum terlaksana dengan baik. Arahan pak Gubernur untuk itu sudah tepat, tinggal kita stafnya memberikan tela'ah untuk mendorong itu semua, ketepatan penggunaan itu," tambah Abdul Hayat.
Rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan bertujuan untuk mengukur evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten-Kota Tahun Anggaran 2019 se-Sulawesi Selatan.
"Melalui pedoman, harus tersosialisasi dan terevaluasi dengan baik. Tujuannya adalah agar anggaran negara yang kita dapatkan dari masyarakat, tiba kembali ke masyarakat sesuai dengan peruntukannya, itu esensinya," sebutnya.