Mamuju (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat mendorong pengembangan ekonomi kreatif di daerah itu sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Potensi ekonomi kreatif di Sulbar perlu dikembangkan sehingga memberi nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat," kata Kepala Kanwil Kemenkum HAM Sulbar Harun Sulianto, pada Focus Group Discussion (FGD) peta permasalahan hukum terkait analisis dan evaluasi hukum lembaga non-bank untuk meningkatkan ekonomi kreatif, di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkum HAM Sulbar, Rabu.
FGD dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum HAM Sri Lastami yang juga sebagai narasumber, Kabid Hukum Andin Hermin, para pejabat di lingkup Kanwil kemenkum HAM, perancang, penyuluh hukum, perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulbar, perwakilan perusahaan pembiayaan/finance, dari Kantor Pengadaian serta para pelaku usaha yang ada di daerah itu.
Ekonomi kreatif bidang desain produk, fashion, fotografi, kuliner, musik dan seni budaya menurut Harun Sulianto, potensial dikembangkan agar memiliki daya saing.
"Kuliner seperti buapiapi, ikan bakar dan aneka kue, jika dikemas dengan baik, bisa menjadi oleh-oleh seperti empek-empek Palembang, bika Ambon Medan dan ikan asap Manado," ujarnya
"Tari di Sulbar juga variatif, ada yang bernuansa Mandar, Mamasa, Mamuju dan Kalumpang. Begitu pula dengan produk fashion seperti sutera Mandar, tenun Sekomandi Mamuju dan tenun Mamasa," terang Harun Sulianto.
Namun diperlukan regulasi dari pemerintah daerah agar ASN menggunakan tenun dan kuliner lokal untuk acara tertentu, termasuk menu di hotel.
"Untuk memajukan ekonomi kreatif, peran pemerintah harus melakukan pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan, fasilitator, sertifikasi, membuat standarisasi, membantu pemasaran serta membantu modal atau pendanaan bagi pengembangan ekonomi kreatif," urai Harun Sulianto.
Sementara, perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulbar Nursiah menyampaikan bahwa peran pemerintah dalam mengembangkan ekomoni kreatif di daerah itu, salah satunya dengan mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan peminjaman modal.
"Pemerintah Provinsi Sulbar mempermudah dalam pengurusan permodalan bagi pengembangan ekomi kreatif," ujar Nursiah.
"Potensi ekonomi kreatif di Sulbar perlu dikembangkan sehingga memberi nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat," kata Kepala Kanwil Kemenkum HAM Sulbar Harun Sulianto, pada Focus Group Discussion (FGD) peta permasalahan hukum terkait analisis dan evaluasi hukum lembaga non-bank untuk meningkatkan ekonomi kreatif, di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkum HAM Sulbar, Rabu.
FGD dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum HAM Sri Lastami yang juga sebagai narasumber, Kabid Hukum Andin Hermin, para pejabat di lingkup Kanwil kemenkum HAM, perancang, penyuluh hukum, perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulbar, perwakilan perusahaan pembiayaan/finance, dari Kantor Pengadaian serta para pelaku usaha yang ada di daerah itu.
Ekonomi kreatif bidang desain produk, fashion, fotografi, kuliner, musik dan seni budaya menurut Harun Sulianto, potensial dikembangkan agar memiliki daya saing.
"Kuliner seperti buapiapi, ikan bakar dan aneka kue, jika dikemas dengan baik, bisa menjadi oleh-oleh seperti empek-empek Palembang, bika Ambon Medan dan ikan asap Manado," ujarnya
"Tari di Sulbar juga variatif, ada yang bernuansa Mandar, Mamasa, Mamuju dan Kalumpang. Begitu pula dengan produk fashion seperti sutera Mandar, tenun Sekomandi Mamuju dan tenun Mamasa," terang Harun Sulianto.
Namun diperlukan regulasi dari pemerintah daerah agar ASN menggunakan tenun dan kuliner lokal untuk acara tertentu, termasuk menu di hotel.
"Untuk memajukan ekonomi kreatif, peran pemerintah harus melakukan pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan, fasilitator, sertifikasi, membuat standarisasi, membantu pemasaran serta membantu modal atau pendanaan bagi pengembangan ekonomi kreatif," urai Harun Sulianto.
Sementara, perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulbar Nursiah menyampaikan bahwa peran pemerintah dalam mengembangkan ekomoni kreatif di daerah itu, salah satunya dengan mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan peminjaman modal.
"Pemerintah Provinsi Sulbar mempermudah dalam pengurusan permodalan bagi pengembangan ekomi kreatif," ujar Nursiah.