Makassar (ANTARA) - Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau melakukan studi banding ke Sulawesi Selatan dan diterima Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel di Makassar, Jumat.
"Alhamdulillah kami diterima oleh Sekda Provinsi Sulsel, tujuan kami pertama silaturahmi, kemudian menjelaskan Kepri saat ini mulai membuat integrasi e-planning, e-budgeting dan e-command. Jadi kami melihat provinsi yang lebih dulu menerapkan integrasi online, dan Sulsel termasuk sudah duluan menerapkan, ini dapat menjadi acuan kami dalam mengembangkan Provinsi Kepulauan Riau," kata Sekprov Kepulauan Riau Tengku Said Arif Fadillah
Ia mengatakan rencana integrasi e-planning, e-budgeting, dan e-command yang baru akan dimulai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Ia juga menyebutkan, indikator pendukung tingginya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sebesar 7,21 persen dan menjadi yang tertinggi di Indonesia saat ini, menjadi acuan dan panutan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Kepulauan Riau.
"Ilmu yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bisa menjadi acuan dan panutan bagi kami untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Kepri, karen kita juga satu visi misi dan satu NKRI," katanya.
Sementara, Sekda Sulsel Abdul Hayat pada kesemptan ini menyebutkan, berbagai capaian maupun program strategis yang terus dipacu oleh Pemprov Sulsel. Di antaranya optimalisasi sektor pertanian, kelautan dan perikanan, perkebunan, perdagangan hingga destinasi wisata untuk menggenjot pendapatan daerah.
"Untuk pendapatan daerah kami tidak lagi mengandalkan dari pajak kendaraan, tapi konsen pada sektor pertanian, kelautan, kehutanan termasuk perluasan jangkauan sawit, hingga mengoptimalkan potensi wisata di Sulsel," katanya.
Mengenai optimlisasi priwisata di Sulsel, Abdul Hayat menyebutkan perihal pembangunan akses penghubung dan fasilitas berbagai destinasi wisata yang ada di Sulsel.
"Dengan menyediakan akses penghubung yang dapt mempersingkat jarak dan waktu, ini bagian dari program prioritas yang mendukung konektivitas sehingga prioritas nasional kita bisa terwujud," ujarnya.
Sekprov juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang telah dimulai di Sulsel dengan menerapkan pelayanan publik terbuka, transparansi pengelolaan keuangan serta adanya mekanisme pelayanan keluhan dan informasi publik secara langsung melalui Baruga Lounge Sulsel.
"Ke depannya, Sulsel akan menyediakan Mal Pelayanan Publik untuk mengurus segala keperluan perizinan masyrakat," katanya.
"Alhamdulillah kami diterima oleh Sekda Provinsi Sulsel, tujuan kami pertama silaturahmi, kemudian menjelaskan Kepri saat ini mulai membuat integrasi e-planning, e-budgeting dan e-command. Jadi kami melihat provinsi yang lebih dulu menerapkan integrasi online, dan Sulsel termasuk sudah duluan menerapkan, ini dapat menjadi acuan kami dalam mengembangkan Provinsi Kepulauan Riau," kata Sekprov Kepulauan Riau Tengku Said Arif Fadillah
Ia mengatakan rencana integrasi e-planning, e-budgeting, dan e-command yang baru akan dimulai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Ia juga menyebutkan, indikator pendukung tingginya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sebesar 7,21 persen dan menjadi yang tertinggi di Indonesia saat ini, menjadi acuan dan panutan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Kepulauan Riau.
"Ilmu yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bisa menjadi acuan dan panutan bagi kami untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Kepri, karen kita juga satu visi misi dan satu NKRI," katanya.
Sementara, Sekda Sulsel Abdul Hayat pada kesemptan ini menyebutkan, berbagai capaian maupun program strategis yang terus dipacu oleh Pemprov Sulsel. Di antaranya optimalisasi sektor pertanian, kelautan dan perikanan, perkebunan, perdagangan hingga destinasi wisata untuk menggenjot pendapatan daerah.
"Untuk pendapatan daerah kami tidak lagi mengandalkan dari pajak kendaraan, tapi konsen pada sektor pertanian, kelautan, kehutanan termasuk perluasan jangkauan sawit, hingga mengoptimalkan potensi wisata di Sulsel," katanya.
Mengenai optimlisasi priwisata di Sulsel, Abdul Hayat menyebutkan perihal pembangunan akses penghubung dan fasilitas berbagai destinasi wisata yang ada di Sulsel.
"Dengan menyediakan akses penghubung yang dapt mempersingkat jarak dan waktu, ini bagian dari program prioritas yang mendukung konektivitas sehingga prioritas nasional kita bisa terwujud," ujarnya.
Sekprov juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang telah dimulai di Sulsel dengan menerapkan pelayanan publik terbuka, transparansi pengelolaan keuangan serta adanya mekanisme pelayanan keluhan dan informasi publik secara langsung melalui Baruga Lounge Sulsel.
"Ke depannya, Sulsel akan menyediakan Mal Pelayanan Publik untuk mengurus segala keperluan perizinan masyrakat," katanya.