Makassar (ANTARA) - Dalam memenuhi target kesehatan yang dipersyaratkan World Health Organization (WHO) dan standar kesehatan nasional, Kepala Desa Sampulungan, Rustan di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, menargetkan Desa Sampulungan segera bebas buang air besar sembarangan (BABS/Open Defecation Free).
"Sebelumnya berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar masih mencatat 11 Kepala Keluarga (KK) yang BABS 2019, karena ini kami targetkan tahun ini sudah bebas BABS," kata Rustan di Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Jumat.
Untuk mencapai target tersebut, kata dia, pihaknya sudah membangunkan jamban (WC) untuk warga yang belum memiliki jamban. Penyerahan jamban yang sudah rampung itu segera diserahterimakan dalam pekan ini.
"Penyerahan kuncinya segera dilakukan, dengan catatan kami ingatkan ke warga untuk tetap menjaga dan memeliharanya," katanya.
Menurut dia, program membebaskan warga dari BABS/ODF itu bagian dari program kesehatan lingkungan yang menjadi pantauan dari Dinas Kesehatan pusat dan dinas kesehatan setempat.
Pembangunan jamban ini, dilakukan pada kelompok nelayan, petani dan pelaku UMKM di empat dusun di Desa Sampulungan. Pembangunan fisik, termasuk membangun jamban atau pun memberikan bantuan pembangunan rumah layak huni bersumber dari anggaran dana desa, dan dana hasil bagi pajak retribusi.
Rustan mengatakan total dana yang dikelola di bawah pemerintahan desa pada 2019 tercatat Rp1,9 miliar. Dari jumlah tersebut 60 persen untuk digunakan pemberdayaan dan 30 persen untuk pembangunan fisik.
"Sedang dana lainnya untuk untuk gaji pegawai dan para pendamping program di lapangan yang membantu melayani sekitar 2.700 jiwa di desa ini," katanya.*
"Sebelumnya berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar masih mencatat 11 Kepala Keluarga (KK) yang BABS 2019, karena ini kami targetkan tahun ini sudah bebas BABS," kata Rustan di Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Jumat.
Untuk mencapai target tersebut, kata dia, pihaknya sudah membangunkan jamban (WC) untuk warga yang belum memiliki jamban. Penyerahan jamban yang sudah rampung itu segera diserahterimakan dalam pekan ini.
"Penyerahan kuncinya segera dilakukan, dengan catatan kami ingatkan ke warga untuk tetap menjaga dan memeliharanya," katanya.
Menurut dia, program membebaskan warga dari BABS/ODF itu bagian dari program kesehatan lingkungan yang menjadi pantauan dari Dinas Kesehatan pusat dan dinas kesehatan setempat.
Pembangunan jamban ini, dilakukan pada kelompok nelayan, petani dan pelaku UMKM di empat dusun di Desa Sampulungan. Pembangunan fisik, termasuk membangun jamban atau pun memberikan bantuan pembangunan rumah layak huni bersumber dari anggaran dana desa, dan dana hasil bagi pajak retribusi.
Rustan mengatakan total dana yang dikelola di bawah pemerintahan desa pada 2019 tercatat Rp1,9 miliar. Dari jumlah tersebut 60 persen untuk digunakan pemberdayaan dan 30 persen untuk pembangunan fisik.
"Sedang dana lainnya untuk untuk gaji pegawai dan para pendamping program di lapangan yang membantu melayani sekitar 2.700 jiwa di desa ini," katanya.*