Jakarta (ANTARA) - Erick Thohir dan Kementerian BUMN telah memenuhi janjinya untuk memilih Direktur Utama Garuda Indonesia yang berasal dari kalangan eksternal.
Kementerian BUMN menginginkan Direktur Utama baru merupakan sosok yang terbaik, tidak terkontaminasi permasalahan-permasalahan di Garuda Indonesia, dan mampu membuat maskapai itu terbang tinggi serta tidak merugi.
Sosok Dirut baru Garuda Indonesia itu adalah Irfan Setiaputra. Irfan sendiri bukanlah sosok baru di lingkungan BUMN.
Pria kelahiran Jakarta, 24 Oktober 1964 tersebut meraih gelar Sarjana-1 Teknik Informatika dari kampus Institut Teknologi Bandung pada tahun 1989.
Irfan Setiaputra kemudian berkarier di IBM Indonesia hingga sukses meraih penghargaan IBM Star of the Stars Award dan IBM Professional Achievement Award.
Irfan kemudian menjabat sebagai Director of Technology and Development PT Linknet Jakarta periode 2000-2001, dan Managing Director PT Linknet Internet Access periode 2001–2002.
Dia juga kemudian menjabat sebagai Country Manager - Managing Director PT Cisco Systems Indonesia periode 2002–2009. Saat berkarir di Cisco, Irfan berhasil meningkatkan penghasilan Cisco dari 25 juta dolar AS menjadi 125 juta dolar AS.
Di tahun 2009, Irfan Setiaputra diangkat sebagai Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau dikenal sebagai PT INTI.
Irfan kemudian mengundurkan diri dari PT INTI pada tahun 2012, lalu menjabat sebagai Chief Executive Officer PT Titan Mining Indonesia.
Dia lalu menjabat sebagai CEO PT Cipta Kridatama periode 2014–2015, kemudian Presiden Direktur dan CEO Reswara Minerga Hatama pada tahun 2017, lalu CEO Sigfox Indonesia pada tahun 2019.
Kiprah di INTI
Ketika menjabat sebagai Dirut PT INTI, Irfan saat itu meluncurkan inovasi di mana PT INTI bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengembangkan dan memproduksi alat perisalah atau alat yang merekam sekaligus mencatat jalannya rapat maupun persidangan secara langsung.
Alat itu, menurut Irfan, akan mencatat dan merekam jalannya rapat dan persidangan secara lengkap dan detail.
Hal itu sangat mendukung untuk proses transparansi dalam rapat dan persidangan, sekaligus mengamankan dokumen persidangan.
Perisalah rapat saat ini, masih kata Irfan, dilakukan oleh notulen dengan cara ditulis tangan atau diketik ke komputer. Namun dengan alat perisalah itu maka semuanya bisa terdeteksi dan terekam secara lengkap.
Contohnya di persidangan pengadilan, selama ini panitera mencatat jalannya persidangan. Namun dengan alat perisalah maka semuanya bisa direkam secara digital, di mana salah satu lembaga yang menggunakan perangkat ini adalah Mahkamah Konstitusi (MK).
Selain di MK, alat itu juga digunakan di enam institusi pemerintahan lainnya, antara lain di Kementerian Keuangan dan DPRD Jabar.
Irfan menyebutkan, alat itu merupakan salah satu produk dari PT INTI yang dilakukan dengan cara bergandengan dengan lembaga penelitian dan pengembangan teknologi yang ada di Tanah Air.
Kerja sama pengembangan dan produksi itu selain dengan BPPT juga dilakukan dengan LIPI. Sedangkan pada 2012 ini, INTI akan menggandeng periset dan pengembangan teknologi dari kalangan kampus.
Ia menyebutkan, saat ini banyak hasil penelitian dan pengembangan teknologi yang dilakukan oleh badan penelitian, riset serta perguruan tinggi yang tidak dikembangkan untuk konsumsi publik.
Lebih lanjut Irfan Setiaputra menyebutkan, rencana pengembangan 2012 selain menyelesaikan proyek fiber optik dengan Telkom, juga akan mengembangkan produk ponsel.
Identifikasi akar masalah
Salah satu tugas utama dari Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia adalah mengidentifikasi akar masalah Garuda yang sebenarnya.
Pengamat penerbangan Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim mengingatkan upaya pembenahan di tubuh maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia tidak cukup hanya dengan mengganti manajemen.
Mantan Kepala Staf TNI AU mengatakan bahwa dalam 2-3 tahun terakhir sudah berapa kali ganti manajemen, sehingga di dalam Garuda terdapat masalah serius yg harus ditangani dengan benar.
Chappy menegaskan akar permasalahan yang selama ini membelit harus dicari terlebih dulu, kemudian ditangani dan diselesaikan.
Kerugian bisa saja disebabkan berbagai macam, kata dia, misalnya dari ketersediaan armada yang bermacam-macam sehingga tidak efisien, rutenya, dan sebagainya.
Apabila sudah ditemukan akar permasalahannya, lanjutnya, dicarikan solusi penyelesaiannya, kemudian disiapkan manajemen yang bisa menangani persoalan tersebut.
"Kalau mau membenahi Garuda, kalau dari saya, intinya sebenarnya dicek dulu, diaudit, diinvestigasi, diselidiki, apa yang menjadi penyebab Garuda merugi," kata Chappy Hakim.
Menurut dia, pergantian manajemen juga sudah beberapa kali dilakukan tetapi ternyata tidak lebih baik, malah menimbulkan permasalahan, termasuk kasus terakhir yang menyeret mantan Dirut Garuda Ari Ashkara.
Tegakkan GCG
Tugas lainnya yang perlu ditegakkan oleh Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama baru Garuda Indonesia adalah penegakkan good corporate governance atau GCG.
Seperti diketahui bersama, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Garuda Indonesia pada 24 April 2019, mengumumkan bahwa sepanjang tahun 2018 perusahaan mencetak laba bersih 809,84 ribu dolar AS meningkat tajam dari tahun 2017 yang menderita kerugian sebesar 216,58 juta dolar AS.
Namun keberhasilan mencetak laba tersebut menjadi sorotan publik, karena dua komisaris PT Garuda Indonesia menolak pencatatan laporan keuangan tahun buku 2018.
Penolakan itu terkait perjanjian kerja sama dengam PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia, di mana diakui menjadi pendapatan perusahaan, karena apabila tanpa pengakuan pendapatan ini perseroan akan alami kerugian sebesar 244,95 juta dolar AS.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk memperbaiki Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2018 dalam waktu 14 hari atau dua minggu, terkait adanya pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan dengan Kementerian Keuangan. Garuda kemudian mematuhinya.
Kasus terakhir yang menjerat maskapai pelat merah tersebut adalah skandal Harley dan Sepeda Brompton.
Akibatnya Erick Thohir memberhentikan empat anggota dewan direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang terlibat dalam skandal penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton dalam penerbangan seri flight GA 9721 tipe Airbus A330-900 Neo yang datang dari pabrik Airbus di Prancis pada 17 November 2019 di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut perbuatan direksi Garuda dalam skandal Harley Davidson sudah sistemik.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Kabinet Indonesia Maju Erick Thohir menegaskan bahwa tata kelola korporasi yang bersih dan baik atau good corporate governance (GCG) di BUMN harus betul-betul diimplementasikan bukan hanya sebuah lip services.
Menurut Erick, sudah banyak sekali hal-hal yang terjadi yang menurutnya kurang baik bagi citra BUMN, tanpa menyalahkan siapa pun.
Akhiri tiket mahal
Mungkin salah satu tantangan berat dan utama yang harus dihadapi oleh Irfan Setiaputra adalah mengakhiri rezim tiket pesawat mahal.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengungkapkan persoalan tarif tiket pesawat memukul pertumbuhan ekonomi di sektor transportasi dan pergudangan.
Sedangkan Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menilai penggantian Direktur Utama Garuda Indonesia bisa meningkatkan kinerja industri pariwisata yang sempat lesu.
Selama ini, menurut dia, Garuda telah menciptakan sistem kartel dan mendikte pasar, melalui cara-cara seperti "menekan" operator jasa layanan penjualan tiket seperti Traveloka.
Haryadi yang juga Ketua Umum Apindo itu menambahkan salah satu titik pembenahan yang dapat menggairahkan kembali industri pariwisata adalah penurunan tiket angkutan udara yang dianggap terlalu tinggi bagi konsumen.
Menurut Hariyadi Sukamdani, tingginya tiket pesawat terbang itu membuat tingkat kunjungan wisatawan, terutama turis domestik, ke wilayah timur Indonesia menjadi tidak kompetitif dan berkurang.