Mamuju (ANTARA) - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat (Sekprov Sulbar) Muhammad Idirs menegaskan, standar kompetensi merupakan hal yang mutlak dimiliki seorang wartawan.
Penegasan itu disampaikan Muhammad Idris saat menerima kunjungan para pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulbar di Mamuju,Rabu.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua PWI Sulbar, Naskah M Nabhan yang juga dihadiri Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Safaruddin.
"Seorang wartawan harus memiliki standar kompetensi dan itu merupakan hal yang mutlak," tegas Muhammad Idris.
Sekprov menambahkan bahwa standar kompetesi wartawan di Sulbar tidak boleh ditawar-tawar lagi.
"Masyarakat itu harus terdidik dari pers yang baik. Untuk itu dibutuhkan standar kompetensi, baik industrinya maupun SDM wartawan itu sendiri," lanjut mantan Deputi LAN tersebut.
Ke depan, sebutnya, dibutuhkan basis program dan data yang valid terkait standar kompetensi wartawan, maupun perusahaan pers.
"Jadi tidak mungkin kita membina legal basis yang kuat kalau tidak ada standar kompetensi yang jelas," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sulawes Barat, kata Muhammad Idris berharap pada tahun ini basis data dan program kompetensi wartawan sudah harus rampung.
"Kita butuh kepastian data media dan wartawan yang jelas," tegas dia.
Penegasan itu disampaikan Muhammad Idris saat menerima kunjungan para pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulbar di Mamuju,Rabu.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua PWI Sulbar, Naskah M Nabhan yang juga dihadiri Kepala Dinas Kominfo Sulbar, Safaruddin.
"Seorang wartawan harus memiliki standar kompetensi dan itu merupakan hal yang mutlak," tegas Muhammad Idris.
Sekprov menambahkan bahwa standar kompetesi wartawan di Sulbar tidak boleh ditawar-tawar lagi.
"Masyarakat itu harus terdidik dari pers yang baik. Untuk itu dibutuhkan standar kompetensi, baik industrinya maupun SDM wartawan itu sendiri," lanjut mantan Deputi LAN tersebut.
Ke depan, sebutnya, dibutuhkan basis program dan data yang valid terkait standar kompetensi wartawan, maupun perusahaan pers.
"Jadi tidak mungkin kita membina legal basis yang kuat kalau tidak ada standar kompetensi yang jelas," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Sulawes Barat, kata Muhammad Idris berharap pada tahun ini basis data dan program kompetensi wartawan sudah harus rampung.
"Kita butuh kepastian data media dan wartawan yang jelas," tegas dia.