Makassar (ANTARA) - DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta pemerintah provinsi setempat segera mengatasi persoalan gula yang meresahkan masyarakat karena terjadi lonjakan harga di pasaran.
"Ada banyak hal soal gula, tingkat permintaan tinggi ditambah dengan kondisi global. Pemerintah harus segera bertindak mengatasi masalah ini," ujar Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, di Makassar, Kamis.
Ia mengatakan selain faktor global, termasuk dampak dari virus Corona yang berpengaruh pada siklus perekonomian dunia, kebutuhan gula menjelang Ramadhan relatif meningkat, sementara ketersediaan di pasaran relatif terbatas.
Bila melihat kondisi tersebut, politisi perempuan dari partai NasDem itu menghendaki dilakukan pengawasan ketat dari Satuan Tugas (Satgas) pangan yang sudah dibentuk.
"Kita berharap bahwa distributor tidak menimbun gula yang mereka miliki, ini perlu mendapat perhatian khusus. Kami sudah koordinasi dengan Satgas Pangan dan KPPU untuk melakukan pengawasan terkait ini," ujarnya.
Menurut dia, penimbunan bahan pangan telah ada aturannya, namun yang menjadi persoalan adalah manipulasi data yang perlu mendapat perhatian khusus.
"Itu bentuk perbuatan pidana. Manipulasi data ini akan menjadi usulan kita (DPRD Sulsel) dan menjadi perhatian serius pihak Polda dalam hal ini sebagai Satgas Pangan yang dimasukkan dalam satu aturan," ujarnya usai rapat dengar pendapat.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulsel Hadi Basalamah, seusai rapat menyebut untuk ketahanan pangan khususnya gula tidak sampai 10 hari ke depan.
"Ketahanan tidak sampai 10 hari. Gula yang ada diSulsel hari ini disepakati tidak dikeluarkan atau dijual. Kita menyikapi stok kita kuasai di Sulsel 300-400 ton," kata dia.
Hal itu dilakukan untuk menjaga ketahanan termasuk harga di pasaran dan disepakati tidak dikeluarkan ke pasar agar memenuhi kebutuhan konsumen.
Untuk harga penebusan, lanjut Hadi, masih menggunakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dibebankan kepada distributor sebesar Rp12.500/kilogram, namun yang terjadi di pasar-pasar harganya diatas Rp15 ribu/kilogram.
Selain itu, pemerintah telah melakukan regresi temporary meminta Bulog dan PTPN untuk segera masukkan gula impor.
"Alhamdulillah, impor sudah ada. Sambil kita menunggu kedatangan stok ini, kita lakukan temporary sistem sambil menunggu impor masuk, pengawasan tetap dilakukan Dirkrimsus Polda sebagai Satgas Pangan," ujarnya.
Sebelumnya, Dinas Perdagangan Sulsel menyebutkan terjadi kekurangan stok gula atau kondisi terbatas yang mengalami defisit hingga 90 ribu ton.
Bila melihat kondisi tiga pabrik gula di Sulsel yakni di PGB Arasoe, PGB Camming Kabupaten Bone, dan Pabrik Gula di Takalar, hanya bisa memproduksi 30 ribu ton per tahun.
"Sementara kebutuhan serapannya sekitar 120 ribu ton, itu pun bisa naik antara 10-15 persen di peak season (musim puncak)," sebut Hadi Basalamah.
Namun, bila melihat neraca gula Sulsel, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV yang sekarang ditangani PTPN IX, produksi yang dihasilkan masih minim, sedangkan permintaan cukup tinggi.
Selain itu, gula yang diambil dari dalam negeri tidak mencukupi permintaan pasar sehingga rencana impor gula dari negara lain diputuskan untuk menambah kekurangan.
"Ada banyak hal soal gula, tingkat permintaan tinggi ditambah dengan kondisi global. Pemerintah harus segera bertindak mengatasi masalah ini," ujar Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, di Makassar, Kamis.
Ia mengatakan selain faktor global, termasuk dampak dari virus Corona yang berpengaruh pada siklus perekonomian dunia, kebutuhan gula menjelang Ramadhan relatif meningkat, sementara ketersediaan di pasaran relatif terbatas.
Bila melihat kondisi tersebut, politisi perempuan dari partai NasDem itu menghendaki dilakukan pengawasan ketat dari Satuan Tugas (Satgas) pangan yang sudah dibentuk.
"Kita berharap bahwa distributor tidak menimbun gula yang mereka miliki, ini perlu mendapat perhatian khusus. Kami sudah koordinasi dengan Satgas Pangan dan KPPU untuk melakukan pengawasan terkait ini," ujarnya.
Menurut dia, penimbunan bahan pangan telah ada aturannya, namun yang menjadi persoalan adalah manipulasi data yang perlu mendapat perhatian khusus.
"Itu bentuk perbuatan pidana. Manipulasi data ini akan menjadi usulan kita (DPRD Sulsel) dan menjadi perhatian serius pihak Polda dalam hal ini sebagai Satgas Pangan yang dimasukkan dalam satu aturan," ujarnya usai rapat dengar pendapat.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulsel Hadi Basalamah, seusai rapat menyebut untuk ketahanan pangan khususnya gula tidak sampai 10 hari ke depan.
"Ketahanan tidak sampai 10 hari. Gula yang ada diSulsel hari ini disepakati tidak dikeluarkan atau dijual. Kita menyikapi stok kita kuasai di Sulsel 300-400 ton," kata dia.
Hal itu dilakukan untuk menjaga ketahanan termasuk harga di pasaran dan disepakati tidak dikeluarkan ke pasar agar memenuhi kebutuhan konsumen.
Untuk harga penebusan, lanjut Hadi, masih menggunakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dibebankan kepada distributor sebesar Rp12.500/kilogram, namun yang terjadi di pasar-pasar harganya diatas Rp15 ribu/kilogram.
Selain itu, pemerintah telah melakukan regresi temporary meminta Bulog dan PTPN untuk segera masukkan gula impor.
"Alhamdulillah, impor sudah ada. Sambil kita menunggu kedatangan stok ini, kita lakukan temporary sistem sambil menunggu impor masuk, pengawasan tetap dilakukan Dirkrimsus Polda sebagai Satgas Pangan," ujarnya.
Sebelumnya, Dinas Perdagangan Sulsel menyebutkan terjadi kekurangan stok gula atau kondisi terbatas yang mengalami defisit hingga 90 ribu ton.
Bila melihat kondisi tiga pabrik gula di Sulsel yakni di PGB Arasoe, PGB Camming Kabupaten Bone, dan Pabrik Gula di Takalar, hanya bisa memproduksi 30 ribu ton per tahun.
"Sementara kebutuhan serapannya sekitar 120 ribu ton, itu pun bisa naik antara 10-15 persen di peak season (musim puncak)," sebut Hadi Basalamah.
Namun, bila melihat neraca gula Sulsel, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV yang sekarang ditangani PTPN IX, produksi yang dihasilkan masih minim, sedangkan permintaan cukup tinggi.
Selain itu, gula yang diambil dari dalam negeri tidak mencukupi permintaan pasar sehingga rencana impor gula dari negara lain diputuskan untuk menambah kekurangan.