Makassar (ANTARA) - Penjabat Wali Kota Makassar Yusran Jusuf mempertimbangkan untuk membuka kembali sekolah di tengah pandemi Coronavirus Disease (COVID-19), padahal sebelumnya dia berencana baru membuka sekolah pada Juli 2020.
"Untuk pendidikan kita menunggu kebijakan Kementerian Pendidikan. Kita hanya bisa mempersiapkan saja," tutur Yusran kepada wartawan setelah rapat koordinasi percepatan penanganan COVID-19 di Posko Induk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kamis.
Pembukaan sekolah bagi siswa termasuk siswa baru untuk tahun ajaran baru dimulai pada Juli 2020, kata dia, dipertimbangkan. Hal ini mengingat kondisi yang belum memungkinkan sekolah itu dibuka .
Sebelumnya, Kepala Bappelitbangda Pemprov Sulsel ini menyampaikan kepada media bahwa ia, berencana membuka sekolah dan menerima siswa baru bersekolah tahun ajaran baru pada Juli 2020, namun belakangan kebijakan itu menuai kritik dari sejumlah pihak.
Kebijakan itu lahir melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 31 tahun 2020 tentang Pedoman Protokol Kesehatan COVID-19, dengan mengisyaratkan membuka sekolah dan atau instansi pendidikan untuk aktivitas belajar mengajar pada Juli nanti.
"Misalnya sekolah, sudah bisa dibuka. Karena nanti dibukanya tentu diatur Dinas Pendidikan. Kita sudah rapat teknis dengan dinas mempersiapkan sekolah, untuk antisipasi, sekolah-sekolah sudah dibatasi dengan jumlah siswa. 28 siswa per satu kelas itu pasti sudah ideal," paparnya belum lama ini.
Penerapan protokol kesehatan COVID-19, di sekolah sudah diatur dalam Perwali tertuang dalam bab V bagian kesatu, pasal 6 dengan 12 poin tentang pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan.
Dikonfimasi terpisah, pengamat pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Arqam Azikin mengungkapkan, Perwali yang diterbitkan itu dinilai berseberangan dengan aturan lain, bahkan konteksnya tidak melihat kondisi kekinian terutama soal pembukaan sekolah.
"Jangan sampai Perwali ini hanya formalitas, tanpa pengawalan yang konsisten. Dari pernyataannya selalu menggampangkan situasi, tanpa melihat kondisi di lapangan," beber dia.
Ia menyarankan untuk sementara sebaiknya Pemkot Makassar tidak membuka sekolah hingga Desember 2020 sebab akan sangat rentan penularan bagi anak-anak di semua tingkatan mulai PAUD, SD, SMP dan SMA yang tersebar di Makassar.
"Bahkan kampus pun masih rawan untuk dibuka melihat situasi wabah virus ini di Makassar grafiknya masih naik," harap dia.
Ia menilai Pj Wali Kota Makassar Yusran Jusuf belum memilih metode dan protap jelas dalam penanganan dan pencegahan, padahal sebagai ketua gugus tugas harus memikirkan bagaimana langkah strategis memutus mata rantainya, bukan malah menambahnya.
Sebelumnya, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim juga berpendapat sebaiknya untuk tahun ajaran baru 2020/2021 dipindahkan ke Januari 2021, mengingat kondisi pandemi korona belum melandai dan akan sangat berbahaya bila memaksakan dibuka.
Dengan menggeser tahun ajaran baru, Kemendikbud bisa fokus meningkatkan kompetensi guru selama enam bulan, sehingga pada Januari 2021 sudah bisa menyelenggarakan pembelajaran daring berkualitas dan menyenangkan jika ternyata virus ini belum selesai.
Sedangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, saat rapat dengan Komisi X DPR RI, beberapa waktu lalu, menegaskan, bahwa keputusan pembukaan kembali sekolah akan ditetapkan berdasarkan pertimbangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, bukan sepihak dari Kemendikbud.
"Untuk pendidikan kita menunggu kebijakan Kementerian Pendidikan. Kita hanya bisa mempersiapkan saja," tutur Yusran kepada wartawan setelah rapat koordinasi percepatan penanganan COVID-19 di Posko Induk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kamis.
Pembukaan sekolah bagi siswa termasuk siswa baru untuk tahun ajaran baru dimulai pada Juli 2020, kata dia, dipertimbangkan. Hal ini mengingat kondisi yang belum memungkinkan sekolah itu dibuka .
Sebelumnya, Kepala Bappelitbangda Pemprov Sulsel ini menyampaikan kepada media bahwa ia, berencana membuka sekolah dan menerima siswa baru bersekolah tahun ajaran baru pada Juli 2020, namun belakangan kebijakan itu menuai kritik dari sejumlah pihak.
Kebijakan itu lahir melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 31 tahun 2020 tentang Pedoman Protokol Kesehatan COVID-19, dengan mengisyaratkan membuka sekolah dan atau instansi pendidikan untuk aktivitas belajar mengajar pada Juli nanti.
"Misalnya sekolah, sudah bisa dibuka. Karena nanti dibukanya tentu diatur Dinas Pendidikan. Kita sudah rapat teknis dengan dinas mempersiapkan sekolah, untuk antisipasi, sekolah-sekolah sudah dibatasi dengan jumlah siswa. 28 siswa per satu kelas itu pasti sudah ideal," paparnya belum lama ini.
Penerapan protokol kesehatan COVID-19, di sekolah sudah diatur dalam Perwali tertuang dalam bab V bagian kesatu, pasal 6 dengan 12 poin tentang pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan.
Dikonfimasi terpisah, pengamat pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Arqam Azikin mengungkapkan, Perwali yang diterbitkan itu dinilai berseberangan dengan aturan lain, bahkan konteksnya tidak melihat kondisi kekinian terutama soal pembukaan sekolah.
"Jangan sampai Perwali ini hanya formalitas, tanpa pengawalan yang konsisten. Dari pernyataannya selalu menggampangkan situasi, tanpa melihat kondisi di lapangan," beber dia.
Ia menyarankan untuk sementara sebaiknya Pemkot Makassar tidak membuka sekolah hingga Desember 2020 sebab akan sangat rentan penularan bagi anak-anak di semua tingkatan mulai PAUD, SD, SMP dan SMA yang tersebar di Makassar.
"Bahkan kampus pun masih rawan untuk dibuka melihat situasi wabah virus ini di Makassar grafiknya masih naik," harap dia.
Ia menilai Pj Wali Kota Makassar Yusran Jusuf belum memilih metode dan protap jelas dalam penanganan dan pencegahan, padahal sebagai ketua gugus tugas harus memikirkan bagaimana langkah strategis memutus mata rantainya, bukan malah menambahnya.
Sebelumnya, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim juga berpendapat sebaiknya untuk tahun ajaran baru 2020/2021 dipindahkan ke Januari 2021, mengingat kondisi pandemi korona belum melandai dan akan sangat berbahaya bila memaksakan dibuka.
Dengan menggeser tahun ajaran baru, Kemendikbud bisa fokus meningkatkan kompetensi guru selama enam bulan, sehingga pada Januari 2021 sudah bisa menyelenggarakan pembelajaran daring berkualitas dan menyenangkan jika ternyata virus ini belum selesai.
Sedangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, saat rapat dengan Komisi X DPR RI, beberapa waktu lalu, menegaskan, bahwa keputusan pembukaan kembali sekolah akan ditetapkan berdasarkan pertimbangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, bukan sepihak dari Kemendikbud.