Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melakukan verifikasi data berjalan sebagai antisipasi penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial yang salah sasaran.
Kepala Dinas Sosial Luwu Timur, Sukarti, yang dikonfirmasi dari Makassar, Sabtu, mengatakan pihaknya terus menunggu data terbaru setiap warga dari kepala desa masing-masing untuk lebih memaksimalkan proses penyaluran bantuan.
"Kami tetap menunggu laporan dari kepala desa melalui aplikasi pendaftaran. Kemarin itu masih ada data lama dan kami berikan kesempatan untuk perbaikan," ujarnya.
Ia menjelaskan, sebanyak 17.533 kepala keluarga (KK) di Luwu Timur terdaftar sebagai penerima BST dari Kementerian Sosial.
Dari data tersebut, kata dia, masih terus dilakukan verifikasi berjalan sebelum anggaran Kementerian Sosial dicairkan baik melalui PT Pos Indonesia ataupun bank yang telah ditunjuk yakni BRI dan BNI.
"Kami sudah kirimkan datanya sambil melakukan verifikasi berjalan sehingga tidak ada masyarakat yang luput ataupun salah sasaran," katanya.
Terkait jumlah kesalahan data yang selama ini telah diverifikasi, ia mengaku tidak banyak atau hanya puluhan KK saja.
"Kami tetap memberikan kesempatan jika ada perubahan, baik yang diusulkan ataupun diganti," ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Luwu Timur, Sukarti, yang dikonfirmasi dari Makassar, Sabtu, mengatakan pihaknya terus menunggu data terbaru setiap warga dari kepala desa masing-masing untuk lebih memaksimalkan proses penyaluran bantuan.
"Kami tetap menunggu laporan dari kepala desa melalui aplikasi pendaftaran. Kemarin itu masih ada data lama dan kami berikan kesempatan untuk perbaikan," ujarnya.
Ia menjelaskan, sebanyak 17.533 kepala keluarga (KK) di Luwu Timur terdaftar sebagai penerima BST dari Kementerian Sosial.
Dari data tersebut, kata dia, masih terus dilakukan verifikasi berjalan sebelum anggaran Kementerian Sosial dicairkan baik melalui PT Pos Indonesia ataupun bank yang telah ditunjuk yakni BRI dan BNI.
"Kami sudah kirimkan datanya sambil melakukan verifikasi berjalan sehingga tidak ada masyarakat yang luput ataupun salah sasaran," katanya.
Terkait jumlah kesalahan data yang selama ini telah diverifikasi, ia mengaku tidak banyak atau hanya puluhan KK saja.
"Kami tetap memberikan kesempatan jika ada perubahan, baik yang diusulkan ataupun diganti," ujarnya.