Makassar (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan Harun Sulianto mengikuti Desk Evaluasi capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang digelar Kemenpan Reformasi Birokrasi (RB), pada Senin (2/10).
Harun didampingi Kepala Divisi Administrasi Sirajuddin, Kepala Divisi Pemasyarakatan Taufiqurrakhman, Kepala Divisi Keimigrasian Dody Karnida, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sri Yuliani.
Sedangkan Tim Penilai Nasional Kemenpan RB dipimpin Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Agus Uji Hantara.
Pada acara secara daring yang berlangsung selama 60 menit itu, Harun menyampaikan paparan terkait progres pembangunan Zona Integritas menuju WBK pada enam area perubahan dan Inovasi Layanan Publik yang telah dibuat pada enam area perubahan yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Salah satu yang menjadi unggulan Kanwil Kemenkumham Sulsel adalah peningkatan PNBP Kekayaan Intelektual Kanwil Sulsel yang saat ini telah mencapai satu miliar. Ini menggembirakan karena di tengah kelesuan ekonomi akibat COVID-19, justru PNBP kita meningkat," kata Harun.
Ia juga mengatakan bahwa upaya tersebut merupakan kolaborasi dan sinergitas yang produktif dengan pemda dan perguruan tinggi.
"Masyarakat makin sadar untuk daftarkan merek dagang dan jasanya serta ciptaannya," ujar Harun.
"Hadirnya inovasi layanan Kanwil Kemenkumham Sulsel akan mempermudah, mempercepat, menghemat biaya dan waktu, serta memberikan kepastian hukum. Ini demi terwujudnya pemerintahan yanh bebas dari KKN, birokrasi yang efektif dan efisien, serta layanan publik berkelas dunia," ujarnya. (*/adv)
Harun didampingi Kepala Divisi Administrasi Sirajuddin, Kepala Divisi Pemasyarakatan Taufiqurrakhman, Kepala Divisi Keimigrasian Dody Karnida, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sri Yuliani.
Sedangkan Tim Penilai Nasional Kemenpan RB dipimpin Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Agus Uji Hantara.
Pada acara secara daring yang berlangsung selama 60 menit itu, Harun menyampaikan paparan terkait progres pembangunan Zona Integritas menuju WBK pada enam area perubahan dan Inovasi Layanan Publik yang telah dibuat pada enam area perubahan yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Salah satu yang menjadi unggulan Kanwil Kemenkumham Sulsel adalah peningkatan PNBP Kekayaan Intelektual Kanwil Sulsel yang saat ini telah mencapai satu miliar. Ini menggembirakan karena di tengah kelesuan ekonomi akibat COVID-19, justru PNBP kita meningkat," kata Harun.
Ia juga mengatakan bahwa upaya tersebut merupakan kolaborasi dan sinergitas yang produktif dengan pemda dan perguruan tinggi.
"Masyarakat makin sadar untuk daftarkan merek dagang dan jasanya serta ciptaannya," ujar Harun.
"Hadirnya inovasi layanan Kanwil Kemenkumham Sulsel akan mempermudah, mempercepat, menghemat biaya dan waktu, serta memberikan kepastian hukum. Ini demi terwujudnya pemerintahan yanh bebas dari KKN, birokrasi yang efektif dan efisien, serta layanan publik berkelas dunia," ujarnya. (*/adv)