Makassar (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani mencanangkan program K3 usia dini dalam upaya meningkatkan daya saing.
Sulawesi Selatan boleh berbangga karena telah mendesain dan mengenalkan nilai-nilai sejak usia dini, yakni pengenalan K3 ke siswa sekolah dasar melalui kerja sama “Triple helix pengembangan K3” yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi.
"Diharap program ini akan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pentingnya K3 kepada anak-anak sejak usia dini," katanya pada seminar Bulan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) secara virtual, Selasa.
Abdul Hayat mengatakan, saat ini kita dihadapkan pada pandemi COVID- 19 yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan secara global termasuk di Sulsel.
"Kita harus secara bersama-sama bergerak membangun daerah yang kita cintai dengan tetap memperhatikan aturan-aturan protokol kesehatan," ujarnya.
Lebih lanjut, Abdul Hayat menyampaikan, sektor ketenagakerjaan termasuk sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19.
Data BPS per Desember 2020, di Sulsel terdapat 801.276 orang terdampak COVID-19 atau 11,88 persen. Terdiri dari 61.148 orang pengangguran, 21.289 orang terkena PHK, 61.309 orang.
Sementara tidak bekerja dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebanyak 657.530 orang.
Meski demikian, Pemprov terus berupaya agar dampak pandemi yang dirasakan di Sulsel ini dapat diminimalisir dengan tetap berupaya menggerakkan sektor ekonomi serta pendukungnya dalam koridor protokol kesehatan.
Abdul Hayat juga menjelaskan, di tengah dampak buruk pandemi COVID-19, kualitas hidup penduduk Sulsel tetap mengalami kemajuan yang signifikan, yang ditunjukkan pada peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulsel.
Pada Tahun 2018 mencapai 70,90, Tahun 2019 mencapai 71,66, dan pada Tahun 2020 mencapai 71,93. Berada pada urutan 12 secara nasional. Hal itu dapat dilihat dari selisih 2019-2020 Sulsel berada pada urutan ke-3 dengan lompatan 0,27.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama- sama dengan Pemerintah Pusat Kabupaten/Kota untuk meningkatkan daya saing daerah.
Upaya-upaya tersebut antara lain dengan membangun infrastruktur ekonomi seperti infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan bandar udara, pelabuhan laut, serta meningkatkan aksesibilitas pada daerah-daerah terisolasi.
Menurutnya, Intinya adalah K3 merupakan langkah- langkah pencegahan untuk mencegah terjadinya kerugian materi maupun non materi, bermuara pada peningkatan produktifitas dan kepercayaan publik pada proses produksi.
Kondisi ini tentunya pada akhirnya akan berpengaruh pada investasi daerah.
Merujuk pada survey World Economic Forum yang mengaitkan hubungan antara daya saing dengan tingkat kecelakaan kerja, dan menyimpulkan bahwa daya saing suatu negara ternyata berhubungan dengan tingkat keselamatan kerjanya. Negara dengan daya saing rendah memiliki tingkat keselamatan kerja yang rendah pula.
Hadir dalam seminar ini, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker RI, Para pejabat Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Kadin dan Apindo, Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja/Buruh, Pimpinan Perusahaan, para pemerhati K3.
Sulawesi Selatan boleh berbangga karena telah mendesain dan mengenalkan nilai-nilai sejak usia dini, yakni pengenalan K3 ke siswa sekolah dasar melalui kerja sama “Triple helix pengembangan K3” yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi.
"Diharap program ini akan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pentingnya K3 kepada anak-anak sejak usia dini," katanya pada seminar Bulan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) secara virtual, Selasa.
Abdul Hayat mengatakan, saat ini kita dihadapkan pada pandemi COVID- 19 yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan secara global termasuk di Sulsel.
"Kita harus secara bersama-sama bergerak membangun daerah yang kita cintai dengan tetap memperhatikan aturan-aturan protokol kesehatan," ujarnya.
Lebih lanjut, Abdul Hayat menyampaikan, sektor ketenagakerjaan termasuk sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19.
Data BPS per Desember 2020, di Sulsel terdapat 801.276 orang terdampak COVID-19 atau 11,88 persen. Terdiri dari 61.148 orang pengangguran, 21.289 orang terkena PHK, 61.309 orang.
Sementara tidak bekerja dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebanyak 657.530 orang.
Meski demikian, Pemprov terus berupaya agar dampak pandemi yang dirasakan di Sulsel ini dapat diminimalisir dengan tetap berupaya menggerakkan sektor ekonomi serta pendukungnya dalam koridor protokol kesehatan.
Abdul Hayat juga menjelaskan, di tengah dampak buruk pandemi COVID-19, kualitas hidup penduduk Sulsel tetap mengalami kemajuan yang signifikan, yang ditunjukkan pada peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulsel.
Pada Tahun 2018 mencapai 70,90, Tahun 2019 mencapai 71,66, dan pada Tahun 2020 mencapai 71,93. Berada pada urutan 12 secara nasional. Hal itu dapat dilihat dari selisih 2019-2020 Sulsel berada pada urutan ke-3 dengan lompatan 0,27.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama- sama dengan Pemerintah Pusat Kabupaten/Kota untuk meningkatkan daya saing daerah.
Upaya-upaya tersebut antara lain dengan membangun infrastruktur ekonomi seperti infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan bandar udara, pelabuhan laut, serta meningkatkan aksesibilitas pada daerah-daerah terisolasi.
Menurutnya, Intinya adalah K3 merupakan langkah- langkah pencegahan untuk mencegah terjadinya kerugian materi maupun non materi, bermuara pada peningkatan produktifitas dan kepercayaan publik pada proses produksi.
Kondisi ini tentunya pada akhirnya akan berpengaruh pada investasi daerah.
Merujuk pada survey World Economic Forum yang mengaitkan hubungan antara daya saing dengan tingkat kecelakaan kerja, dan menyimpulkan bahwa daya saing suatu negara ternyata berhubungan dengan tingkat keselamatan kerjanya. Negara dengan daya saing rendah memiliki tingkat keselamatan kerja yang rendah pula.
Hadir dalam seminar ini, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker RI, Para pejabat Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pimpinan Kadin dan Apindo, Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja/Buruh, Pimpinan Perusahaan, para pemerhati K3.