Mamuju (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sulawesi Barat memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan perkawinan usia dini kepada siswa-siswi di daerah itu.
"Kali ini kami mengedukasi para siswa dan siswi SMA di Kabupaten Majene terkait cara mencegah perkawinan usia dini," kata Kepala DP3AP2KB Sulbar, Amir, di Majene, Kamis.
Kegiatan itu bertujuan untuk mencegah secara dini terjadinya perkawinan anak serta melakukan edukasi guna meningkatkan pengetahuan siswa-siswi tentang apa penyebab dan dampak dari perkawinan usia dini tersebut.
Melalui edukasi pencegahan perkawinan anak, menurut Amir, diharapkan para siswa-siswi bisa lebih memahami dan mengetahui bahaya serta dampak dan risiko perkawinan dini, sehingga memotivasi mereka untuk tidak menikah di usia muda.
"Kepada para siswa-siswi kami menyampaikan dampak dan risiko serta bagaimana mencegah perkawinan dini untuk menyelamatkan generasi bangsa dari perkawinan anak," ujar Amir.
Ia berharap melalui sosialisasi dan edukasi pencegahan perkawinan anak, para siswa-siswi bisa lebih memahami dan mengetahui bahaya serta dampak dan risiko perkawinan dini sehingga memotivasi mereka untuk tidak menikah di usia muda.
Selain itu, Kepala DP3AP2KB Sulbar itu juga mengajarkan cara melindungi diri dengan menunjukkan gerakan bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain sebagai edukasi terhadap para siswi.
Pada kesempatan itu, Kepala DP3AP2KB Sulbar mengajak para siswa-siswi SMA dan SMK di Kabupaten Majene berkomitmen bersama untuk tidak melakukan perkawinan dini atau di bawah usia 19 tahun.
"Juga kepada para guru kami juga mengajak berkomitmen bersama mencegah perkawinan anak, sehingga dapat mencegah risiko stunting pada anak yang lahir akibat perkawinan usia dini," terang Amir.
Sosialisasi dan edukasi pencegahan perkawinan anak tersebut mendapat apresiasi dari para kepala sekolah di Kabupaten Majene.
"Kami mengapresiasi kegiatan yang dilakukan DP3AP2KB Sulbar ini karena merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah perkawinan dini di kalangan remaja, khususnya siswa-siswi," kata Ilham, Kepala SMAN 3 Kabupaten Majene.
Berita Terkait
![PPATK sebut sekitar 190 ribu anak usia 17-19 tahun terlibat judi](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/26/1000102985.jpg)
PPATK sebut sekitar 190 ribu anak usia 17-19 tahun terlibat judi "online"
Jumat, 26 Juli 2024 13:59 Wib
![Anwar Usman tak ikut putus perkara uji materi usia calon kepala daerah di MK](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/25/1000000960.jpg)
Anwar Usman tak ikut putus perkara uji materi usia calon kepala daerah di MK
Kamis, 25 Juli 2024 20:22 Wib
![MK mulai menyidangkan gugatan Novel Baswedan soal uji materi syarat usia capim KPK](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/22/1000000911.jpg)
MK mulai menyidangkan gugatan Novel Baswedan soal uji materi syarat usia capim KPK
Senin, 22 Juli 2024 18:17 Wib
![Murid bela diri usia 16 tahun meninggal usai mengikuti latihan](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/14/JAP.jpg)
Murid bela diri usia 16 tahun meninggal usai mengikuti latihan
Minggu, 14 Juli 2024 17:52 Wib
![Pj Ketua PKK Sulbar dorong pembinaan karakter anak sejak dini](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/10/IMG_20240710_122314.jpg)
Pj Ketua PKK Sulbar dorong pembinaan karakter anak sejak dini
Rabu, 10 Juli 2024 13:54 Wib
![KY: Putusan MA tentang batas usia tidak akan mempengaruh hasil pemeriksaan KY](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/07/04/1000025434.jpg)
KY: Putusan MA tentang batas usia tidak akan mempengaruh hasil pemeriksaan KY
Kamis, 4 Juli 2024 14:23 Wib
![KPU RI : Batas usia calon kepala daerah dihitung saat pelantikan pada 1 Januari 2025](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/25/ketua-kpu3-1.jpeg)
KPU RI : Batas usia calon kepala daerah dihitung saat pelantikan pada 1 Januari 2025
Senin, 1 Juli 2024 19:57 Wib
![MK yang bisa mengakhiri perdebatan batas usia calon kepala daerah](https://img.antaranews.com/cache/160x107/2024/06/19/ilustrasi_timbangan_pilkada-1.jpg)
MK yang bisa mengakhiri perdebatan batas usia calon kepala daerah
Rabu, 19 Juni 2024 13:25 Wib