Makassar (ANTARA) - Mantan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin, menyatakan siap kembali bertarung pada Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Sulsel.
"Itu sudah jadi tekad saya. Kedepankan konsolidasi yang lebih condong kepada upaya membesarkan partai," ujar Ilham kepada wartawan di hotel Swiss Bell Losari, Makassar, Selasa.
Kendati rival bertarungnya nanti adalah Ketua DPD I Demokrat Sulsel, Ni'matullah Erbe yang memiliki jejaring mumpuni pada semua DPC kabupaten kota, bahkan sudah menyatakan diri maju, kata dia, tetap akan maju bertarung.
Sebab tujuan utama adalah menguatkan partai ditengah terpaan persoalan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang beberapa waktu lalu yang terus berlarut-larut hingga ditingkatkan elit partai.
"Insya Allah, jika saya dan Ni'matullah bergandengan tangan untuk Demokrat, tentu akan menjadi kekuatan yang jauh lebih diperhitungkan ketimbang harus terpecah," katanya.
Mantan Calon Gubernur Sulsel ini pun bertekad, dengan menempuh langkah-langkah konsolidasi bersama 24 pengurus DPC kabupaten kota untuk menyatukan kekuatan menguatkan partai menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan menghadapi Pilkada serentak 2024 mendatang.
Bahkan, pria disapa akrab Aco ini telah bertemu dengan Ni'matullah membicarakan berkaitan dengan pelaksanaan Musda termasuk membahas poin penting jika sekiranya salah satu dari mereka terpilih menjadi Ketua Demokrat Sulsel serta menerima secara legowo hasil Musda.
Sebelumnya, Ni'matullah Erbe kini menjabat Wakil Ketua DPRD Sulsel telah menegaskan tetap maju pada Musda. Ia pun mengemukakan, telah
menemukan hikmah di balik perjuangan melawan kubu Moeldoko, bahkan kader Demokrat di Sulsel makin solid.
Hingga saat ini, jadwal Musda partai berlambang mercy itu belum dikeluarkan DPP, mengingat masih ada persoalan internal salah satunya versi hasil KLB Demokrat di Deli Serdang, Medan yang dimotori Moeldoko untuk diselesaikan.
Rencananya, Musda tersebut akan diselesaikan pada tingkat Dewan Pimpinan Pusat, dan diperkirakan bukan mengunakan sistem voting atau pemungutan suara dari pemilik suara 24 kabupaten kota seperti Musda pada 2016 lalu.