Mamuju (ANTARA News) - Banyaknya jumlah kelembagaan satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dianggap sebagai pemicu borosnya penggunaan anggaran APBD tahun 2011.
"Jumlah kelembagaan pemerintah Kabupaten Mamuju pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sangat banyak, sehingga dianggap sebagai pemicu borosnya penggunaan anggaran," kata anggota DPRD Mamuju, Lalu Syamsul Rijal di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, jumlah SKPD di Mamuju sebanyak 25 unit dianggap sangat menguras penggunaan anggaran APBD Mamuju pada tahun 2011, sehingga anggaran APBD Mamuju banyak terkuras untuk belanja aparatur pada kelembagaan SKPD Pemerintah Mamuju yang gemuk tersebut.
Menurut dia, karena gemuknya kelembagaan SKPD Mamuju, membuat pejabat di Mamuju pada sejumlah SKPD hanya menganggarkan biaya yang cukup banyak untuk belanja aparatur seperti belanja perjalanan dinas dan kebutuhan operasional mereka, sedangkan untuk belanja publik yang kaitannya erat dengan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat sangat minim dianggarkan.
Ia mengatakan, banyaknya SKPD di Mamuju membuat belanja untuk pelayanan publik menjadi tidak signifikan untuk menyejahterakan masyarakat yang butuh pembangunan, sehingga pembangunan untuk pelayanan publik di Mamuju menjadi lamban.
"Penyebab utama APBD Mamuju tampak tidak merakyat, karena SKPD Mamuju menghamburkan anggaran APBD untuk kepentingan mereka sementara kepentingan publik disepelekan padahal sangat dibutuhkan masyarakat," katanya.
Oleh karena itu ia meminta agar Pemerintah di Mamuju dapat merampingkan jumlah SKPD yang dinaunginya agar tidak lagi terjadi pemborosan anggaran dan belanja untuk kebutuhan publik dimaksimalkan.
"Dinas Komunikasi dan informasi serta Dinas Perhubungan di Kabupaten Mamuju harus disatukan kembali agar kedua dinas itu tidak boros menggunakan anggaran, begitu juga dengan dinas lainnya yang tidak semestinya dipisahkan, harus disatukan melalui perampingan SKPD," katanya.
"Jumlah kelembagaan pemerintah Kabupaten Mamuju pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sangat banyak, sehingga dianggap sebagai pemicu borosnya penggunaan anggaran," kata anggota DPRD Mamuju, Lalu Syamsul Rijal di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, jumlah SKPD di Mamuju sebanyak 25 unit dianggap sangat menguras penggunaan anggaran APBD Mamuju pada tahun 2011, sehingga anggaran APBD Mamuju banyak terkuras untuk belanja aparatur pada kelembagaan SKPD Pemerintah Mamuju yang gemuk tersebut.
Menurut dia, karena gemuknya kelembagaan SKPD Mamuju, membuat pejabat di Mamuju pada sejumlah SKPD hanya menganggarkan biaya yang cukup banyak untuk belanja aparatur seperti belanja perjalanan dinas dan kebutuhan operasional mereka, sedangkan untuk belanja publik yang kaitannya erat dengan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat sangat minim dianggarkan.
Ia mengatakan, banyaknya SKPD di Mamuju membuat belanja untuk pelayanan publik menjadi tidak signifikan untuk menyejahterakan masyarakat yang butuh pembangunan, sehingga pembangunan untuk pelayanan publik di Mamuju menjadi lamban.
"Penyebab utama APBD Mamuju tampak tidak merakyat, karena SKPD Mamuju menghamburkan anggaran APBD untuk kepentingan mereka sementara kepentingan publik disepelekan padahal sangat dibutuhkan masyarakat," katanya.
Oleh karena itu ia meminta agar Pemerintah di Mamuju dapat merampingkan jumlah SKPD yang dinaunginya agar tidak lagi terjadi pemborosan anggaran dan belanja untuk kebutuhan publik dimaksimalkan.
"Dinas Komunikasi dan informasi serta Dinas Perhubungan di Kabupaten Mamuju harus disatukan kembali agar kedua dinas itu tidak boros menggunakan anggaran, begitu juga dengan dinas lainnya yang tidak semestinya dipisahkan, harus disatukan melalui perampingan SKPD," katanya.
Bupati Kabupaten Mamuju, Drs Suhardi Duka MM, sebelumnya mengakui bahwa kelembagaan SKPD Mamuju, terlalu banyak sehingga penting untuk dirampingkan, karena menjadi sumber terjadinya pemborosan anggaran APBD Mamuju.