Manokwari (ANTARA) - Menkopolhukam Mohammad Mahfud MD dan Mendagri Muhammad Tito Karnavian meninjau pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Perbatasan Indonesia dan Papua Nugini di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua, Minggu.
Kedatangan Menkopolhukam dan Mendagri beserta rombongan untuk melakukan kunjungan kerja di PLBN Sota ini disambut Bupati Merauke Romanus Mbaraka, Kapolres AKBP Untung Sangaji dan Forkompinda Kabupaten Merauke.
Bupati Merauke Romanus Mbaraka menyampaikan selamat datang kepada Menkopolhukam bersama Mendagri dan langsung berdialog di perbatasan Timur Indonesia tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, Menkopolhukam mengatakan bahwa PLBN Sota sangat baik guna menjadi sarana untuk pelaksanaan ekspor dan impor segala jenis komoditi lokal.
Selain itu, sebagai objek wisata dan semua itu untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke daerah paling timur Indonesia.
Dia mengatakan bahwa PLBN akan di resmikan oleh Presiden. Dan bila sudah dibuka maka akan adanya pelintas batas antar-kedua belah negara, sehingga kemungkinan akan ada volume gangguan kamtibmas yang harus diwaspadai oleh pemerintah daerah serta TNI dan Polri.
“Restorative justice harus di kedepankan oleh aparat penegak hukum di Republik Indonesia dalam menjalankan tugas di PLBN tersebut,” ujarnya.
Dikatakan bahwa PLBN Sota ini harus dijaga oleh pemerintah daerah kabupaten Merauke serta aparat TNI dan juga Polri karena merupakan batas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Saya bersama Mendagri akan melaporkan kepada Bapak Presiden RI bahwa pelaksanaan peresmian PLBN dapat di laksanakan bulan Oktober nantinya,” tambah Mahfud MD.
Kedatangan Menkopolhukam dan Mendagri beserta rombongan untuk melakukan kunjungan kerja di PLBN Sota ini disambut Bupati Merauke Romanus Mbaraka, Kapolres AKBP Untung Sangaji dan Forkompinda Kabupaten Merauke.
Bupati Merauke Romanus Mbaraka menyampaikan selamat datang kepada Menkopolhukam bersama Mendagri dan langsung berdialog di perbatasan Timur Indonesia tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, Menkopolhukam mengatakan bahwa PLBN Sota sangat baik guna menjadi sarana untuk pelaksanaan ekspor dan impor segala jenis komoditi lokal.
Selain itu, sebagai objek wisata dan semua itu untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke daerah paling timur Indonesia.
Dia mengatakan bahwa PLBN akan di resmikan oleh Presiden. Dan bila sudah dibuka maka akan adanya pelintas batas antar-kedua belah negara, sehingga kemungkinan akan ada volume gangguan kamtibmas yang harus diwaspadai oleh pemerintah daerah serta TNI dan Polri.
“Restorative justice harus di kedepankan oleh aparat penegak hukum di Republik Indonesia dalam menjalankan tugas di PLBN tersebut,” ujarnya.
Dikatakan bahwa PLBN Sota ini harus dijaga oleh pemerintah daerah kabupaten Merauke serta aparat TNI dan juga Polri karena merupakan batas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Saya bersama Mendagri akan melaporkan kepada Bapak Presiden RI bahwa pelaksanaan peresmian PLBN dapat di laksanakan bulan Oktober nantinya,” tambah Mahfud MD.