Makassar (ANTARA) - Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita mendorong pimpinan wilayah Bulog Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) terus berkoordinasi dan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal penyaluran beras natura bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN maupun program lainnya.
"Harusnya seperti itu, dibeli beberapa daerah. Kenapa? karena kalau tidak seperti itu, tidak ada sinergi, kasihan beras Bulog. Kita ditugasi pemerintah untuk penyerapan, hulunya disuruh nyerap, di hilirnya tidak ada. Jadi perlu kerja sama dengan kepala daerah," ujarnya di sela kunjungan di gudang Bulog Panaikang, Makassar, Kamis.
Meskipun sudah ada beberapa kerja sama dengan Pemkab di wilayah Sulsel untuk natura beras bagi ASN, dari Bulog, namun perlu lebih dikuatkan sinerginya agar beras di gudang bisa berputar. Sebab, serapan beras dari petani cukup besar dari wilayah Sulselbar.
"Jadi kita serap daerah situ, kita keluarkan juga beras untuk masyarakat sana. Macam program, bisa beras natura tiap bulan, atau program CSR, paket bantuan sosial yang lain, harusnya seperti itu," kata Febby menekankan.
Menurut dia, Bulog ditugaskan menyerap gabah, beras petani sesuai Peraturan Presiden nomor 48, untuk mengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBM). Untuk itu, diperlukan perputaran dengan cara menstok. Mestinya, di hulu itu diserap, dan di hilir dikeluarkan.
Bulog bukan hanya menstok beras CBP, tapi juga komersialisasinya. Karena Bulog kini harus benar-benar bersaing dengan pihak swasta mulai promosi, hingga branding merek-merek baru produk dari Bulog.
"Dari pimpinan memerintahkan jajaran pimpinan wilayah berkoordinasi dengan Pemda, mencarikan program apa yang memang belum ada instruksi dari pusat," katanya.
Kerja sama yang dimaksud salah satunya natura ASN tadi, agar bisa dikelola dan berjalan termasuk bila ada bantuan sosial penyaluran bisa pakai beras Bulog agar ada perputaran stok beras di dalam gudang.
Ditanyakan terkait over kapasitas di gudang Bulog, kata dia menjelaskan, memang demikian. Bahkan sesuai perintah Kementerian Pertanian dalam bentuk risalah Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), Bulog diperintahkan mempunyai stok CBM 1 juta ton sampai 1,5 juta ton. Saat ini stok beras Bulog sudah diatas 1 juta ton.
"Kalau seandainya barang itu disimpan terlalu lama maka akan turun mutu. Harusnya ada perputaran. Harusnya ada seperti kebijakan dari hulu ke hilir, mutar berasnya, tidak hanya di gudang. Kalau aturan merawat beras memang ada, sekian harus dimitigasi agar ada perputaran," tuturnya.
Febby menambahkan, hasil pertemuan dengan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, Bulog siap bekerja sama dengan Pemerintah, termasuk dalam hal pemgembangan UMKM dimasukan dalam bisnis kor Bulog melalui aplikasi ipanganan.com.
"Harusnya seperti itu, dibeli beberapa daerah. Kenapa? karena kalau tidak seperti itu, tidak ada sinergi, kasihan beras Bulog. Kita ditugasi pemerintah untuk penyerapan, hulunya disuruh nyerap, di hilirnya tidak ada. Jadi perlu kerja sama dengan kepala daerah," ujarnya di sela kunjungan di gudang Bulog Panaikang, Makassar, Kamis.
Meskipun sudah ada beberapa kerja sama dengan Pemkab di wilayah Sulsel untuk natura beras bagi ASN, dari Bulog, namun perlu lebih dikuatkan sinerginya agar beras di gudang bisa berputar. Sebab, serapan beras dari petani cukup besar dari wilayah Sulselbar.
"Jadi kita serap daerah situ, kita keluarkan juga beras untuk masyarakat sana. Macam program, bisa beras natura tiap bulan, atau program CSR, paket bantuan sosial yang lain, harusnya seperti itu," kata Febby menekankan.
Menurut dia, Bulog ditugaskan menyerap gabah, beras petani sesuai Peraturan Presiden nomor 48, untuk mengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBM). Untuk itu, diperlukan perputaran dengan cara menstok. Mestinya, di hulu itu diserap, dan di hilir dikeluarkan.
Bulog bukan hanya menstok beras CBP, tapi juga komersialisasinya. Karena Bulog kini harus benar-benar bersaing dengan pihak swasta mulai promosi, hingga branding merek-merek baru produk dari Bulog.
"Dari pimpinan memerintahkan jajaran pimpinan wilayah berkoordinasi dengan Pemda, mencarikan program apa yang memang belum ada instruksi dari pusat," katanya.
Kerja sama yang dimaksud salah satunya natura ASN tadi, agar bisa dikelola dan berjalan termasuk bila ada bantuan sosial penyaluran bisa pakai beras Bulog agar ada perputaran stok beras di dalam gudang.
Ditanyakan terkait over kapasitas di gudang Bulog, kata dia menjelaskan, memang demikian. Bahkan sesuai perintah Kementerian Pertanian dalam bentuk risalah Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), Bulog diperintahkan mempunyai stok CBM 1 juta ton sampai 1,5 juta ton. Saat ini stok beras Bulog sudah diatas 1 juta ton.
"Kalau seandainya barang itu disimpan terlalu lama maka akan turun mutu. Harusnya ada perputaran. Harusnya ada seperti kebijakan dari hulu ke hilir, mutar berasnya, tidak hanya di gudang. Kalau aturan merawat beras memang ada, sekian harus dimitigasi agar ada perputaran," tuturnya.
Febby menambahkan, hasil pertemuan dengan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, Bulog siap bekerja sama dengan Pemerintah, termasuk dalam hal pemgembangan UMKM dimasukan dalam bisnis kor Bulog melalui aplikasi ipanganan.com.