Makassar (ANTARA News) - Sejumlah reklame bando yang tersebar di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, mulai diprotes karena dinilai keberadaannya menggangu estetika kota.
Menurut dia, reklame bando salah satunya di jalan Perintis Kemerdekaan seperti dari laporan institusi Universitas Islam Makassar memasang bando didepannya sangat tidak etis.
Sementara itu merupakan otoritas Pemerintah Provinsi Sulawesi. Tetapi faktanya Pemkot Makassar melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) punya kewenangan terkait bando tersebut untuk melakukan penataan dan tata ruang kota.
"Sudah ada laporan dari Institusi Kampus Universitas Islam Makassar terkait bando yang terpasang depan kampusnya dan itu kita hargai," ujarnya.
Selama ini dinas terkait dan Balai Besar tidak bersinergi dengan baik sehingga ini menjadi persoalan. Tidak adanya upaya untuk melakukan tata kelola keindahan kota.
"Balai Jalan pun dinilai serampangan dalam mengeluarkan izin reklame tanpa diketahui dinas terkait. Sementara Dispenda hanya mengetahui memungut retribusi," ungkapnya.
"Makassar punya ikon menuju kota dunia, tetapi kenapa reklame bando tidak diatur jaraknya dan terkesan berdekatan satu sama lain jangan sampai Makassar menjadi kota reklame," kata anggota DPRD Makassar Nurmiati, Selasa.
Menurut dia, reklame bando salah satunya di jalan Perintis Kemerdekaan seperti dari laporan institusi Universitas Islam Makassar memasang bando didepannya sangat tidak etis.
Sementara itu merupakan otoritas Pemerintah Provinsi Sulawesi. Tetapi faktanya Pemkot Makassar melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) punya kewenangan terkait bando tersebut untuk melakukan penataan dan tata ruang kota.
"Dinas terkait seperti Dispenda harus memikirkan itu, jangan hanya pendapatan yang dikejar. Ini mengenai keindahan kota, dan pentingnya ditata agar terlihat rapih," ulasnya. urmiati.
"Sudah ada laporan dari Institusi Kampus Universitas Islam Makassar terkait bando yang terpasang depan kampusnya dan itu kita hargai," ujarnya.
Selama ini dinas terkait dan Balai Besar tidak bersinergi dengan baik sehingga ini menjadi persoalan. Tidak adanya upaya untuk melakukan tata kelola keindahan kota.
"Balai Jalan pun dinilai serampangan dalam mengeluarkan izin reklame tanpa diketahui dinas terkait. Sementara Dispenda hanya mengetahui memungut retribusi," ungkapnya.
Legislator asal Fraksi Partai Demokrasi kebangsaan (F-PDK) Makassar ini menyatakan Balai Jalan harusnya melihat aspek dalam memberi pembangunan izin reklame di Makassar, sebab harus merujuk pada pertimbangan keselamatan pengguna jalan dan keindahan kota.