Mamuju (ANTARA News) - Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Sulawesi Barat, menyampaikan, kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang ikut menjadi peserta KB aktif mencapai 99,9 persen dari beban target Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) tahun 2011.
"Tingkat pencapaian kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Kelompok UPPKS ini merupakan keluarga pra sejahtera yang juga menjadi binaan BKKBN," kata Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Abdullah Kemma di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, kelompok UPPKS bukan sekedar disentuh dengan pemberian modal usaha. Namun, mereka lebih diarahkan untuk ikut program KB sehingga perencanaan keluarga menjadi terarah.
"Kita tidak kehendaki masyarakat pra sejahtera secara terus menerus melahirkan karena justru akan membentuk keluarga miskin. Makanya, kita bina baik pemberian modal usaha maupun pelayanan program KB," katanya.
Hasilnya kata dia, BKKBN bisa mengajak kelompok UPPKS yang tersebar di Sulbar menjadi peserta aktif dalam program KB.
Ia mengatakan, keberadaan kelompok UPPKS menjadi penting dalam mempertahankan kepesertaan KB dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Karena itu kata dia, optimalisasi UPPKS diharapkan menjadi ujung tombak dalam rangka meminimalkan keterbatasan kader KB yang selama ini tidak berjalan.
"Selama ini kita terkendala kurangnya kader KB yang ada di daerah. Makanya, kelompok UPPKS ini menjadi ujung tombak untuk tetap menggaungkan program KB di daerah," ujarnya.
Abdullah Kemma mengatakan, jumlah kelompok UPPKS di Sulbar tercatat mencapai 86.313 kelompok. Capaian ini tentu melampaui target karena persentasenya mencapai 102,4 persen dari beban target KKP tahun 2011.
(T.KR-ACO/F001)
"Tingkat pencapaian kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Kelompok UPPKS ini merupakan keluarga pra sejahtera yang juga menjadi binaan BKKBN," kata Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Abdullah Kemma di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, kelompok UPPKS bukan sekedar disentuh dengan pemberian modal usaha. Namun, mereka lebih diarahkan untuk ikut program KB sehingga perencanaan keluarga menjadi terarah.
"Kita tidak kehendaki masyarakat pra sejahtera secara terus menerus melahirkan karena justru akan membentuk keluarga miskin. Makanya, kita bina baik pemberian modal usaha maupun pelayanan program KB," katanya.
Hasilnya kata dia, BKKBN bisa mengajak kelompok UPPKS yang tersebar di Sulbar menjadi peserta aktif dalam program KB.
Ia mengatakan, keberadaan kelompok UPPKS menjadi penting dalam mempertahankan kepesertaan KB dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Karena itu kata dia, optimalisasi UPPKS diharapkan menjadi ujung tombak dalam rangka meminimalkan keterbatasan kader KB yang selama ini tidak berjalan.
"Selama ini kita terkendala kurangnya kader KB yang ada di daerah. Makanya, kelompok UPPKS ini menjadi ujung tombak untuk tetap menggaungkan program KB di daerah," ujarnya.
Abdullah Kemma mengatakan, jumlah kelompok UPPKS di Sulbar tercatat mencapai 86.313 kelompok. Capaian ini tentu melampaui target karena persentasenya mencapai 102,4 persen dari beban target KKP tahun 2011.
(T.KR-ACO/F001)