Mamuju (ANTARA News) - Angka kelahiran di setiap puskesmas yang tersebar di lima Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat cukup tinggi.

Demikian dikatakan Ketua Ikatan Bidang Indonesia (IBI) Provinsi Sulbar Satina di Mamuju, Selasa, saat menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI).

Ia mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi pemerintah Sulbar dalam mengatasi pengendalian penduduk adalah tingginya angka kelahiran.

Menurut dia, disetiap puskesmas yang tersebar pada lima Kabupaten di Sulbar tercatat rata-rata angka kelahiran penduduk sekitar 20 orang per bulan.

Sementara kata dia, angka kematian disetiap puskesmas rendah sekitar lima orang perbulan, sehingga angka kelahiran lebih tinggi dari angka kematian akibatnya terjadi pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Menurut dia, kalau laju pertumbuhan penduduk tinggi maka pemerintah akan kesulitan dalam menanggulangi seluruh masalah yang dihadapi masyarakat yang membutuhkan karena jumlahnya begitu banyak, dan masyarakat akan hidup dibawah garis kemiskinan karena terbatasnya akses yang diberikan pemerintah.

"Jelas menjadi masalah kalau penduduk terus bertambah karena pemerintah akan semakin kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakatnya, kalau kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi maka itu artinya masyarakat hidup dengan penuh keterbatasan atau hidup dibawah garis kemiskinan,"katanya.

Sehingga ia mengatakan, butuh kerja keras dalam menyukseskan program keluarga berencana (KB) di Sulbar mengingat tantangan laju pertumbuhan yang cukup tinggi di Provinsi Sulbar dengan tingginya angka kelahiran.

Menurut dia, program KB di Sulbar harus terus digalakkan dengan baik menyukseskan programnya karena hanya dengan program KB laju pertumbuhan penduduk di Sulbar dapat ditekan.

Ia mengatakan, angka partisipasi KB di Sulbar harus terus digencarkan dengan memaksimalkan sosialisasinya agar masyarakat yang ikut program tersebut terus bertambah.

Di Sulbar peserta KB baru tahun 2011 mencapai angka 57.996 orang dari 1,2 juta penduduk Sulbar tersebar pada lima kabupaten. (T.KR-MFH/S016)