Makassar (ANTARA) - Kepala BKKBN Sulsel Shodiqin mengatakan bahwa keluarga berencana (KB) untuk mengatur arak kelahiran secara sehat, bukan untuk membatasi kelahiran.
.
"Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengamanatkan BKKBN sebagai Koordinator Percepatan Penurunan Stunting Nasional, dimana pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan keluarga lewat pencegahan lahirnya bayi stunting baru," kata Shodiqin dalam keterangan persnya di Makassar, Senin.
Stunting, katanya, terjadi karena adanya kelahiran, sehingga perlu diatur dengan menggunakan alat kontrasepsi agar kelahiran bisa lebih sehat.
.
Dia mengutarakan angka prevalensi stunting di Sulawesi Selatan masih tinggi, data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, sebesar 27,2 persen atau turun 0,2 persen dari tahun 2021 sebesar 27,4 persen.
.
"Dalam menurunkan stunting, BKKBN tidak dapat bekerja sendiri. Kami membutuhkan kerja kolaboratif bersama seluruh pihak di seluruh tingkatan wilayah, dengan keterlibatan pemerintah dan masyarakat, kita berharap target 14 persen di tahun 2024 dapat tercapai," ujar Shodiqin.
.
Shodiqin menyebutkan dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting, BKKBN mendorong setiap pasangan usia subur mengatur kelahiran anak dengan menggunakan alat kontrasepsi.
.
"Jadi, BKKBN tidak melarang melahirkan, tetapi bagaimana keluarga dapat mengatur kelahiran, dengan cara menggunakan alat kontrasepsi yang disiapkan BKKBN secara gratis, ada yang jangka pendek dan ada jangka panjang, begitu juga yang hormonal dan nonhormonal," kata Shodiqin.
.
Shodiqin menekankan untuk menghindari kehamilan berisiko "4 terlalu", yaitu terlalu muda melahirkan di bawah 20 tahun, terlalu tua melahirkan di atas 35 tahun, terlalu rapat melahirkan di bawah 2 tahun, dan terlalu sering melahirkan.
.
"Salah satu faktor penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi adalah faktor 4 terlalu. Selain itu, pernikahan di usia dini juga berpotensi melahirkan anak stunting," kata Shodiqin.
.
Dalam kesempatan itu, Shodiqin menyampaikan apresiasi atas dukungan Bupati Barru dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting
.
"Pemerintah Kabupaten Barru melalui bapak bupati banyak memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan program BKKBN, salah satunya dengan mengangkat Penyuluh KB Non-PNS yang pembiayaannya melalui APBD," ujarnya.
Satu hal yang juga membanggakan adalah Barru merupakan kabupaten yang angka stuntingnya paling rendah dengan penurunan tertinggi di Sulsel, yaitu 14,1 persen.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kepala BKKBN Sulsel: KB mengatur kelahiran secara sehat
Berita Terkait
80 perwakilan LP3H ikut sosialisasi produk wajib halal 2024
Selasa, 5 Maret 2024 23:18 Wib
Bawaslu Makassar bekali pengetahuan belasan saksi DPD Pemilu 2024
Minggu, 4 Februari 2024 17:22 Wib
Koalisi OMS kawal Pemilu membuka posko pengaduan netralitas ASN
Sabtu, 27 Januari 2024 1:03 Wib
Perwakilan Uni Eropa: Israel tidak bisa halangi Palestina tentukan nasib sendiri
Rabu, 24 Januari 2024 15:22 Wib
Pemprov Sulsel mengapresiasi sinergisitas yang dibangun BI
Rabu, 24 Januari 2024 10:57 Wib
Perwakilan bantah Kylian Mbappe bakal gabung Real Madrid
Selasa, 9 Januari 2024 5:35 Wib
BI dan Pemprov sepakat perkuat sinergi bangun perekonomian Sulsel
Kamis, 4 Januari 2024 21:24 Wib
BKKBN: Prevalensi stunting di Barru paling rendah di Sulsel
Rabu, 3 Januari 2024 1:12 Wib