Makassar (ANTARA News) - DPRD Makassar menilai rencana penerapan Elektronik Voting (e-voting) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Wali Kota Makassar 2013, belum tepat.
"Masyarakat kita belum mengenal teknologi secara utuh dan masih menggunakan cara konvensional. Saya tidak setuju bila e-voting dipaksakan penerapannya di masyarakat. Pemilih akan bingung nantinya menggunakan cara itu dan imbasnya terkena pada kandidat itu sendiri karena suara bisa saja bergeser," katanya.
Koordinator Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Dr Hammaen Riza dalam 'workshop' dan simulasi e-voting pemanfaatan sistem eletronik untuk pemilukada dan pemilu di ruang Paripuna DPRD Makassar menjelaskan, e-voting sangat mudah digunakan.
"Selain hemat biaya, tingkat kecurangan sangat kecil, sebab suara nantinya akan langsung ke pusat data dan tidak menggunakan kertas suara apalagi melalui PPS dan PPK, tidak hanya itu alat e-voting sangat praktis dengan tingkat keamanan sangat tinggi," katanya.
Dalam simulasi itu, Iyehzkiel Parudani, anggota Forum Advokasi Penyadaran Hak Asasi Penyandang Cacat dan disabilitas, mengatakan simulasi ini tidak tepat dan terkesan mendiskriminasi para penyandang cacat.
"Kami jauh-jauh datang dari Luwu tidak diberi kesempatan dalam simulasi itu, bagaimana nantinya ketika pemilu berlangsung, kami pasti dilupakan. Kami ini diundang untuk mengetahui bagaimana pengunaannya, kalau dipandu sama saja bukan luber (langsung umum bebas rahasia)," kkatanya.
Ketua KPU Makassar Misnah Hatta menyatakan, rencananya penerapan e-voting tidak sepenuhnya akan dipasang di tiap TPS dan rencananya hanya di TPS tertentu. Hal itu dilakukan agar penyandang cacat bisa terakomodasi. (T.KR-DF/H-KWR)
"Penerapan e-voting belum tepat di Makassar, kenapa tidak diujicobakan di DKI Jakarta malah di Makassar melakukan uji coba, program ini kan sifatnya nasional," kata anggota DPRD Makassar, Zaenal Daeng Beta, di Makassar, Selasa.
"Masyarakat kita belum mengenal teknologi secara utuh dan masih menggunakan cara konvensional. Saya tidak setuju bila e-voting dipaksakan penerapannya di masyarakat. Pemilih akan bingung nantinya menggunakan cara itu dan imbasnya terkena pada kandidat itu sendiri karena suara bisa saja bergeser," katanya.
Koordinator Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Dr Hammaen Riza dalam 'workshop' dan simulasi e-voting pemanfaatan sistem eletronik untuk pemilukada dan pemilu di ruang Paripuna DPRD Makassar menjelaskan, e-voting sangat mudah digunakan.
"Selain hemat biaya, tingkat kecurangan sangat kecil, sebab suara nantinya akan langsung ke pusat data dan tidak menggunakan kertas suara apalagi melalui PPS dan PPK, tidak hanya itu alat e-voting sangat praktis dengan tingkat keamanan sangat tinggi," katanya.
Dalam simulasi itu, Iyehzkiel Parudani, anggota Forum Advokasi Penyadaran Hak Asasi Penyandang Cacat dan disabilitas, mengatakan simulasi ini tidak tepat dan terkesan mendiskriminasi para penyandang cacat.
"Kami jauh-jauh datang dari Luwu tidak diberi kesempatan dalam simulasi itu, bagaimana nantinya ketika pemilu berlangsung, kami pasti dilupakan. Kami ini diundang untuk mengetahui bagaimana pengunaannya, kalau dipandu sama saja bukan luber (langsung umum bebas rahasia)," kkatanya.
Ketua KPU Makassar Misnah Hatta menyatakan, rencananya penerapan e-voting tidak sepenuhnya akan dipasang di tiap TPS dan rencananya hanya di TPS tertentu. Hal itu dilakukan agar penyandang cacat bisa terakomodasi. (T.KR-DF/H-KWR)