Badung, Bali (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan membahas mengenai situasi dan upaya penyelesaian perang di Ukraina.
Menlu RI bertemu antara lain dengan Deputi Sekretaris Jenderal PBB Amina J. Mohammed, Presiden Sidang Majelis Umum PBB Abdulla Shahid, Penasihat Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Saima Wazed Hossain di sela-sela rangkaian kegiatan Sesi ke-7 Global Platform on Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Nusa Dua, Badung, Bali.
Dalam pertemuan dengan Deputi Sekjen dan Presiden Majelis Umum PBB, Menlu Retno membahas mengenai dampak perang di Ukraina terhadap dunia, termasuk ancaman krisis pangan dan energi, terutama di negara-negara yang belum berkembang.
Dengan situasi seperti ini, Menlu Retno menyampaikan kekhawatiran tentang dampak perang terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang akan semakin jauh dari target.
Menlu RI juga kembali menekankan prinsip posisi Indonesia yang konsisten mengenai pentingnya setiap negara menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain.
Selain itu, Menlu Retno menyampaikan kekhawatiran mengenai belum terciptanya lingkungan yang memungkinkan bagi penyelesaian perang secara damai melalui negosiasi.
Oleh karena itu, kata Retno, menjadi tanggung jawab semua pihak untuk berkontribusi agar lingkungan yang memungkinkan tersebut dapat segera tercipta sehingga negosiasi penyelesaian perang secara damai dapat berlangsung dan membawa hasil baik.
Selanjutnya, Menlu RI juga menilai bahwa mekanisme multilateralisme mendapatkan tantangan besar dengan terjadinya perang di Ukraina.
Menurut Menlu Retno, pendekatan unilateralisme semakin mengemuka dan pendekatan "take it or leave it" dalam berbagai pembahasan naskah resolusi baik di PBB maupun organisasi internasional lainnya juga semakin sering terjadi.
Untuk itu, Menlu RI mengharapkan PBB dapat terus bekerja menjaga mekanisme multilateralisme bekerja dengan baik bagi semua negara anggotanya.
Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB Abdulla Shahid menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Indonesia di G20, terutama di tengah tantangan yang sangat besar, dan dia menilai bahwa sampai saat ini Indonesia masih dapat membuat rangkaian kegiatan G20 berjalan dengan baik.
Dalam pertemuan-pertemuan terpisah tersebut, para pejabat PBB kembali menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Indonesia menangani pandemi COVID-19. Pertemuan GPDRR tahun ini merupakan salah satu pertemuan terbesar yang dihadiri secara fisik pada masa pandemi.
Menlu RI bertemu antara lain dengan Deputi Sekretaris Jenderal PBB Amina J. Mohammed, Presiden Sidang Majelis Umum PBB Abdulla Shahid, Penasihat Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Saima Wazed Hossain di sela-sela rangkaian kegiatan Sesi ke-7 Global Platform on Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Nusa Dua, Badung, Bali.
Dalam pertemuan dengan Deputi Sekjen dan Presiden Majelis Umum PBB, Menlu Retno membahas mengenai dampak perang di Ukraina terhadap dunia, termasuk ancaman krisis pangan dan energi, terutama di negara-negara yang belum berkembang.
Dengan situasi seperti ini, Menlu Retno menyampaikan kekhawatiran tentang dampak perang terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang akan semakin jauh dari target.
Menlu RI juga kembali menekankan prinsip posisi Indonesia yang konsisten mengenai pentingnya setiap negara menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain.
Selain itu, Menlu Retno menyampaikan kekhawatiran mengenai belum terciptanya lingkungan yang memungkinkan bagi penyelesaian perang secara damai melalui negosiasi.
Oleh karena itu, kata Retno, menjadi tanggung jawab semua pihak untuk berkontribusi agar lingkungan yang memungkinkan tersebut dapat segera tercipta sehingga negosiasi penyelesaian perang secara damai dapat berlangsung dan membawa hasil baik.
Selanjutnya, Menlu RI juga menilai bahwa mekanisme multilateralisme mendapatkan tantangan besar dengan terjadinya perang di Ukraina.
Menurut Menlu Retno, pendekatan unilateralisme semakin mengemuka dan pendekatan "take it or leave it" dalam berbagai pembahasan naskah resolusi baik di PBB maupun organisasi internasional lainnya juga semakin sering terjadi.
Untuk itu, Menlu RI mengharapkan PBB dapat terus bekerja menjaga mekanisme multilateralisme bekerja dengan baik bagi semua negara anggotanya.
Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB Abdulla Shahid menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Indonesia di G20, terutama di tengah tantangan yang sangat besar, dan dia menilai bahwa sampai saat ini Indonesia masih dapat membuat rangkaian kegiatan G20 berjalan dengan baik.
Dalam pertemuan-pertemuan terpisah tersebut, para pejabat PBB kembali menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Indonesia menangani pandemi COVID-19. Pertemuan GPDRR tahun ini merupakan salah satu pertemuan terbesar yang dihadiri secara fisik pada masa pandemi.