Majene, Sulbar (ANTARA News) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menetapkan data terbaru warga terakomodir dalam Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) hingga akhir 2011 sebanyak 19.231 orang.

Kepala Seksi Integrasi Pengolahan Data dan Diseminasi Statistik, BPS Majene, Andar di Majene, Minggu, merinci data setiap kecamatan hasil PPLS di antaranya, Kecamatan Banggae sebanyak 4.160 orang, Banggae Timur sebanyak 2.632 orang, dan Kecamatan Pamboang sebanyak 2.643 orang.

"Sementara itu, di Kecamatan Sendana terdapat 2.758 orang, Tameroddo sebanyak 1.417 orang, Tubo Sendana sebanyak 1.377 orang, Malunda sebanyak 2.694 orang, serta di Kecamatan Ulumanda sebanyak 1.550 orang," lanjutnya menyebutkan.

Dijelaskan, PPLS 2011 merupakan program berbasis data terpadu atau unifikasi data target untuk perlindungan sosial agar bantuan yang disalurkan pemerintah efektif mengurangi kemiskinan dengan sasaran mencakup 40 persen kelompok masyarakat bawah.

Andra mengaku, pelaksanaan PPLS tersebut bertujuan memperoleh basis data terpadu rumah tangga menengah ke bawah, yaitu rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terbawah, berdasarkan nama dan alamat.

"Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai oleh Wakil Presiden, Boediono merealisasikan sistem penargetan nasional dan database terpadu untuk program-program bantuan sosial," lanjutnya.

Data yang dihasilkan melalui program ini juga dapat digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki balita, anak usia SD atau SMP, atau memiliki ibu hamil.

"Simpelnya, data ini bisa digunakan untuk pengadaan Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), pembagian Raskin (beras untuk masyarakat miskin), bantuan pendidikan, serta program pro rakyat lainnya," imbuh Andra.

Secara teknis, penerapan program tersebut dilakukan petugas pendataan berdiskusi dengan ketua Satuan Lingkungan Setempat (SLS). Setelah berkoordinasi dengan kepala desa/lurah, petugas mendatangi ketua SLS untuk mengonfirmasi keberadaan rumah tangga yang tercatat dalam daftar.

Petugas pendataan berdiskusi dengan perwakilan rumah tangga menengah ke bawah dan berdiskusi dengan empat perwakilan rumah tangga menengah ke bawah untuk memastikan semua rumah tangga menengah ke bawah dalam SLS tersebut telah tercatat. (T.KR-AHN/N005)