Majene, Sulbar (ANTARA News) - Dinas Pendidikan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat menyatakan pemerataan guru yang seharusnya telah terlaksana belum bisa direalisasikan akibat menghadapi sejumlah kendala.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Majene, Jamaluddin Lasinrang di Majene, Selasa, mengatakan sesuai hasil pertemuan yang dilakukan antara unsur Dewan Pendidikan Majene dan beberapa pihak dari Disdik Majene, disepakati untuk menempuh beberapa proses sebelum pemerataan guru dilaksanakan.
"Terkait pemerataan tenaga pengajar dalam waktu dekat itu masih mustahil dilaksanakan sebab saat ini kita membutuhkan pematangan sesuai petunjuk dan SKB (Surat Keputusan Bersama) lima menteri," ucapnya.
Beberapa tahapan yang akan dilaksanakan, di antaranya pemantapan data guru sesuai persebaran guru dan perbandingan tenaga pengajar di tiap wilayah dan sinkronisasi pemahaman beberapa pihak di disdik serta Dewan Pendidikan terkait SKB lima menteri.
Jamaluddin mengaku, hal tersebut tidak mudah dilakukan dan seharusnya langkah itu ditempuh sebelum pemerataan tenaga pengajar direalisasikan pemerintah sehingga sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang diharapkan.
"Kami khawatir, adanya informasi berlebihan terkait pemerataan guru ini akan menimbulkan kegelisahan di tingkatan tenaga pengajar sehingga berdampak terhadap kinerja sejumlah tenaga pengajar, termasuk beberapa program yang akan dilaksanakan di setiap sekolah," ungkapnya.
Ia mengimbau seluruh guru tetap berkonsentrasi melaksanakan tugasnya dan tidak terpengaruh oleh rencana disdik melakukan pemerataan sebab hal tersebut merupakan sebuah keharusan dan kewajaran untuk melaksanakan pemerataan pelayanan pendidikan.
Selain itu, Jamaluddin meminta seluruh program yang seharusnya telah dijalankan untuk kembali dilaksanakan, meskipun terjadi pemerataan melalui sistem mutasi, program di tiap sekolah tetap akan dilanjutkan.
(T.KR-AHN/Z003)
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdik Majene, Jamaluddin Lasinrang di Majene, Selasa, mengatakan sesuai hasil pertemuan yang dilakukan antara unsur Dewan Pendidikan Majene dan beberapa pihak dari Disdik Majene, disepakati untuk menempuh beberapa proses sebelum pemerataan guru dilaksanakan.
"Terkait pemerataan tenaga pengajar dalam waktu dekat itu masih mustahil dilaksanakan sebab saat ini kita membutuhkan pematangan sesuai petunjuk dan SKB (Surat Keputusan Bersama) lima menteri," ucapnya.
Beberapa tahapan yang akan dilaksanakan, di antaranya pemantapan data guru sesuai persebaran guru dan perbandingan tenaga pengajar di tiap wilayah dan sinkronisasi pemahaman beberapa pihak di disdik serta Dewan Pendidikan terkait SKB lima menteri.
Jamaluddin mengaku, hal tersebut tidak mudah dilakukan dan seharusnya langkah itu ditempuh sebelum pemerataan tenaga pengajar direalisasikan pemerintah sehingga sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang diharapkan.
"Kami khawatir, adanya informasi berlebihan terkait pemerataan guru ini akan menimbulkan kegelisahan di tingkatan tenaga pengajar sehingga berdampak terhadap kinerja sejumlah tenaga pengajar, termasuk beberapa program yang akan dilaksanakan di setiap sekolah," ungkapnya.
Ia mengimbau seluruh guru tetap berkonsentrasi melaksanakan tugasnya dan tidak terpengaruh oleh rencana disdik melakukan pemerataan sebab hal tersebut merupakan sebuah keharusan dan kewajaran untuk melaksanakan pemerataan pelayanan pendidikan.
Selain itu, Jamaluddin meminta seluruh program yang seharusnya telah dijalankan untuk kembali dilaksanakan, meskipun terjadi pemerataan melalui sistem mutasi, program di tiap sekolah tetap akan dilanjutkan.
(T.KR-AHN/Z003)