Jakarta (ANTARA) - Praktisi Energi Dina Nurul Fitria mengusulkan konversi elpiji ke kompor listrik menjadi program nasional demi mengoptimalkan penyelamatan keuangan negara mengingat mekanisme konversi energi ini dilakukan dengan sosialisasi intens dan uji coba di beberapa kota besar.
"Program konversi kompor Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke kompor induksi menjadi solusi strategis memangkas pengeluaran anggaran negara," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Dina mengapresiasi komitmen pemerintah yang ingin beralih dari energi fosil ke energi yang lebih bersih dengan tetap memperhatikan kesiapan masyarakat.
Menurut dia, pemerintah sedang dipusingkan dengan membengkaknya impor dan subsidi gas elpiji. Di sisi lain, keberhasilan konversi minyak tanah ke gas elpiji seolah-olah menjadi status quo.
Sejauh ini subsidi elpiji masih didistribusikan secara terbuka dan dinikmati golongan kaya. Tahun ini alokasi awal belanja subsidi dan kompensasi sebesar Rp152,5 triliun, sementara dengan penyesuaian kebutuhan subsidi energi dan kompensasi 2022 mencapai Rp502,4 triliun.
Dina menegaskan konversi elpiji ke kompor induksi merupakan langkah tepat untuk mengurangi impor gas tersebut.
“Kalau kita menggunakan data, maka akan lebih efektif sekiranya transisi energi dari elpiji ke kompor listrik ini menyasar ke golongan rumah tangga dari menengah ke bawah. Tentu dalam hal ini data juga mesti tepat mengingat selama ini narasi yang berkembang bahwa subsidi energi yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Basis data PLN yang digunakan selama ini menyalurkan subsidi listrik, lanjut Dina, maka efektivitas subsidi dapat lebih tepat sasaran. Sama seperti konversi terdahulu, pemerintah dapat memberikan paket kompor listrik kepada masyarakat dengan tetap menyesuaikan daya pemakaian energinya.
“Jadi bantuan tidak hanya kepada harga listriknya, tapi infrastrukturnya yakni kompor listrik. Strategi ini lebih tepat sasaran karena menyasar rumah tangga langsung," ungkapnya.
Dina menerangkan untuk menyukseskan program itu sebaiknya pemerintah menyusun strategi dengan penajaman data penyebaran subsidi dan tidak mengganggu program lain. Menurutnya, waktu 7-9 bulan dapat dilakukan sebagai bagian dari sosialisasi dan adaptasi masyarakat menggunakan kompor listrik.
Sosialisasi kompor listrik tidak hanya menyasar rumah tangga, tetapi juga dapat dilakukan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Keberhasilan mengubah kebiasaan UMKM dianggap cara jitu untuk menularkannya ke rumah tangga.
"Ini tidak bisa instan, tidak bisa radikal, kita kasih waktu masyarakat belajar 7-9 bulan sebagai masa transisi. Di sisi lain, upaya meningkatkan penerapan subsidi tepat sasaran juga terus dilakukan,” pungkas Dina.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kompor listrik diusulkan jadi program nasional, guna hemat uang negara
"Program konversi kompor Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke kompor induksi menjadi solusi strategis memangkas pengeluaran anggaran negara," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Dina mengapresiasi komitmen pemerintah yang ingin beralih dari energi fosil ke energi yang lebih bersih dengan tetap memperhatikan kesiapan masyarakat.
Menurut dia, pemerintah sedang dipusingkan dengan membengkaknya impor dan subsidi gas elpiji. Di sisi lain, keberhasilan konversi minyak tanah ke gas elpiji seolah-olah menjadi status quo.
Sejauh ini subsidi elpiji masih didistribusikan secara terbuka dan dinikmati golongan kaya. Tahun ini alokasi awal belanja subsidi dan kompensasi sebesar Rp152,5 triliun, sementara dengan penyesuaian kebutuhan subsidi energi dan kompensasi 2022 mencapai Rp502,4 triliun.
Dina menegaskan konversi elpiji ke kompor induksi merupakan langkah tepat untuk mengurangi impor gas tersebut.
“Kalau kita menggunakan data, maka akan lebih efektif sekiranya transisi energi dari elpiji ke kompor listrik ini menyasar ke golongan rumah tangga dari menengah ke bawah. Tentu dalam hal ini data juga mesti tepat mengingat selama ini narasi yang berkembang bahwa subsidi energi yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Basis data PLN yang digunakan selama ini menyalurkan subsidi listrik, lanjut Dina, maka efektivitas subsidi dapat lebih tepat sasaran. Sama seperti konversi terdahulu, pemerintah dapat memberikan paket kompor listrik kepada masyarakat dengan tetap menyesuaikan daya pemakaian energinya.
“Jadi bantuan tidak hanya kepada harga listriknya, tapi infrastrukturnya yakni kompor listrik. Strategi ini lebih tepat sasaran karena menyasar rumah tangga langsung," ungkapnya.
Dina menerangkan untuk menyukseskan program itu sebaiknya pemerintah menyusun strategi dengan penajaman data penyebaran subsidi dan tidak mengganggu program lain. Menurutnya, waktu 7-9 bulan dapat dilakukan sebagai bagian dari sosialisasi dan adaptasi masyarakat menggunakan kompor listrik.
Sosialisasi kompor listrik tidak hanya menyasar rumah tangga, tetapi juga dapat dilakukan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Keberhasilan mengubah kebiasaan UMKM dianggap cara jitu untuk menularkannya ke rumah tangga.
"Ini tidak bisa instan, tidak bisa radikal, kita kasih waktu masyarakat belajar 7-9 bulan sebagai masa transisi. Di sisi lain, upaya meningkatkan penerapan subsidi tepat sasaran juga terus dilakukan,” pungkas Dina.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kompor listrik diusulkan jadi program nasional, guna hemat uang negara