Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penyampaian Pidato RAPBN 2023 mengatakan pengetatan kebijakan moneter secara agresif di banyak negara telah mengguncang pasar keuangan banyak negara berkembang.
“Pengetatan telah menyebabkan guncangan pada pasar keuangan di banyak negara berkembang. Konsekuensinya, nilai tukar mata uang sebagian besar negara berkembang mengalami pelemahan,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2022 - 2023, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa.
Pengetatan kebijakan moneter secara agresif dari berbagai Bank Sentral, kata Presiden, merupakan salah satu dinamika ekonomi global yang mempengaruhi penyusunan RAPBN 2023.
Dinamika lainnya adalah perlambatan ekonomi dunia yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka pendek, dan konflik geopolitik serta perang di Ukraina yang menyebabkan eskalasi gangguan sisi suplai.
“Gangguan sisi suplai memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan mendorong kenaikan laju inflasi di banyak negara, tidak terkecuali Indonesia,” kata Presiden.
Dengan berbagai tekanan tersebut, Presiden Jokowi menyebut Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) telah memprediksi pertumbuhan ekonomi global melambat signifikan dari 6,1 persen di tahun 2021 menjadi 3,2 persen di tahun 2022 dan 2,9 persen di tahun 2023.
Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2023 sebesar 5,3 persen (year on year/yoy).
Target pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,3 persen lebih besar dibanding target pemerintah di APBN 2022 yang sebesar 5,2 persen. Target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ini juga menandakan pemulihan ekonomi terus berjalan setelah pada 2021 ekonomi Indonesia bertumbuh 3,69 persen karena dampak pandemi COVID-19.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jokowi: Pasar negara berkembang terguncang karena pengetatan moneter