Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) provinsi dan kabupaten untuk meningkatkan koordinasi agar dapat menemukan pola terpadu dalam menekan laju inflasi.
"Sehingga bisa menemukan berbagai permasalahan daerah dan dibuatkan solusi sebaik-baiknya, agar fungsi dari tim itu bisa bekerja dengan baik," kata Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris, di Mamuju, Jumat.
Ia menyampaikan bahwa tugas pokok TPID adalah melakukan pemantauan mengenai pemicu inflasi di daerah.
"Tentunya itu tidak mudah, sebab harus memakai standar dan ketentuan yang ada sehingga mendapatkan informasi atau data yang presisi," jelas Muhammad Idris.
Selain itu, kata dia, TPID juga harus menghasilkan langkah-langkah strategis untuk pemecahan atas perkembangan inflasi daerah.
"Untuk menjalankan itu, maka pentingnya kolaborasi antara TPID provinsi maupun kabupaten," ucap Muhammad Idris.
Ia berharap Bank Indonesia Perwakilan Sulbar dapat menghadirkan modul yang dapat memperbaiki cara kerja kolaboratif di level pemerintahan.
"Diperlukan modul untuk membangun cara kerja kolaboratif yang bagus, tidak hanya sebatas konsep tetapi bisa digunakan sebagai modul bahkan bisa jadi rujukan," ujar Muhammad Idris.
Sebelumnya, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulbar Hermanto menyampaikan inflasi Sulbar saat ini sedikit lebih tinggi dari nasional untuk periode Juli secara tahunan yakni 5,23 persen, sedangkan nasional 5,4 persen.
"Jadi trennya meningkat terus dari sebelumnya. Kita punya target tiga persen, maksimal empat persen, namun sekarang lebih lima persen," ujar Hermanto.
Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar bazar murah pangan (BPM).
Bazar pangan murah yang diikuti Perum Bulog, para pelaku usaha, distributor ayam, distributor telur dan distributor sayur-sayuran yang ada di daerah itu, dilaksanakan selama tiga hari, yakni mulai 18-20 Agustus 2022.
Tujuan pelaksanaan BPM kata Hermanto adalah bagaimana menyediakan harga pangan, terutama yang lebih terjangkau untuk masyarakat.
"Selain itu, juga bisa berkontribusi pada pengendalian harga pangan yang lebih stabil dan rendah, sehingga bisa mengurangi inflasi Sulbar, yang mana saat ini inflasi pangannya tinggi," jelas Hermanto.
"Sehingga bisa menemukan berbagai permasalahan daerah dan dibuatkan solusi sebaik-baiknya, agar fungsi dari tim itu bisa bekerja dengan baik," kata Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris, di Mamuju, Jumat.
Ia menyampaikan bahwa tugas pokok TPID adalah melakukan pemantauan mengenai pemicu inflasi di daerah.
"Tentunya itu tidak mudah, sebab harus memakai standar dan ketentuan yang ada sehingga mendapatkan informasi atau data yang presisi," jelas Muhammad Idris.
Selain itu, kata dia, TPID juga harus menghasilkan langkah-langkah strategis untuk pemecahan atas perkembangan inflasi daerah.
"Untuk menjalankan itu, maka pentingnya kolaborasi antara TPID provinsi maupun kabupaten," ucap Muhammad Idris.
Ia berharap Bank Indonesia Perwakilan Sulbar dapat menghadirkan modul yang dapat memperbaiki cara kerja kolaboratif di level pemerintahan.
"Diperlukan modul untuk membangun cara kerja kolaboratif yang bagus, tidak hanya sebatas konsep tetapi bisa digunakan sebagai modul bahkan bisa jadi rujukan," ujar Muhammad Idris.
Sebelumnya, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulbar Hermanto menyampaikan inflasi Sulbar saat ini sedikit lebih tinggi dari nasional untuk periode Juli secara tahunan yakni 5,23 persen, sedangkan nasional 5,4 persen.
"Jadi trennya meningkat terus dari sebelumnya. Kita punya target tiga persen, maksimal empat persen, namun sekarang lebih lima persen," ujar Hermanto.
Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar bazar murah pangan (BPM).
Bazar pangan murah yang diikuti Perum Bulog, para pelaku usaha, distributor ayam, distributor telur dan distributor sayur-sayuran yang ada di daerah itu, dilaksanakan selama tiga hari, yakni mulai 18-20 Agustus 2022.
Tujuan pelaksanaan BPM kata Hermanto adalah bagaimana menyediakan harga pangan, terutama yang lebih terjangkau untuk masyarakat.
"Selain itu, juga bisa berkontribusi pada pengendalian harga pangan yang lebih stabil dan rendah, sehingga bisa mengurangi inflasi Sulbar, yang mana saat ini inflasi pangannya tinggi," jelas Hermanto.