Mamuju (ANTARA) - Nelayan di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) membutuhkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus nelayan agar aktivitas penangkapan ikan dapat berjalan lancar dan ekonomi daerah terus bertumbuh.
"Salah satu keluhan nelayan di pesisir Mamuju adalah tidak tersedianya SPBU khusus yang dapat membantu nelayan memenuhi kebutuhan BBM untuk digunakan melaut," kata Ketua Forum Kesatuan Nelayan Muhammad Harfin Gazali di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan nelayan kesulitan mendapatkan BBM untuk melaut, karena SPBU yang sebelumnya berada di pelabuhan Tempat Pelanggan Ikan (TPI) Kota Mamuju sudah tidak beroperasi sejak tiga tahun terakhir.
"Jika nelayan mencari BBM di SPBU di kota Mamuju, maka nelayan akan merugi karena jaraknya jauh dan harus menggunakan kendaraan yang butuh biaya untuk mengangkut BBM," katanya.
Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah dapat membangun SPBU khusus yang mendukung aktivitas nelayan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Ia juga meminta pemerintah membangun pabrik pembuatan es balok di lingkungan Kasiwa yang ribuan masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan.
"Nelayan butuh pabrik pembuatan es untuk digunakan sebagai pendingin ikan nelayan, karena belum ada pabrik pembuatan es untuk kebutuhan nelayan di Mamuju," katanya.
Ia juga meminta agar pemerintah melakukan pengerukan muara sungai di Lingkungan Kasiwa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kota Mamuju, yang merupakan sungai yang menjadi tempat bagi nelayan menyandarkan kapalnya ketika selesai melaut.
"Muara sungai Kasiwa kota Mamuju tersebut mengalami pendangkalan, sehingga sulit bagi nelayan menyandarkan kapalnya ketika air laut surut, sehingga pemerintah harus membantu nelayan dengan melakukan pengerukan sungai tersebut," katanya.
Ia berharap keluhan nelayan tersebut dapat ditindaklanjuti pemerintah agar nelayan dapat meningkatkan kesejahteraannya.
"Nelayan di Mamuju berharap pada hari "Maritim sedunia" yang diperingati 21 Agustus 2022 dapat menjadi momentum bagi pemerintah dalam membantu mengatasi keluhan nelayan tersebut," katanya.
Ia menambahkan, keluhan tersebut sebelumnya sudah disampaikan kepada pemerintah Sulbar namun hingga kini belum ditindaklanjuti.
"Salah satu keluhan nelayan di pesisir Mamuju adalah tidak tersedianya SPBU khusus yang dapat membantu nelayan memenuhi kebutuhan BBM untuk digunakan melaut," kata Ketua Forum Kesatuan Nelayan Muhammad Harfin Gazali di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan nelayan kesulitan mendapatkan BBM untuk melaut, karena SPBU yang sebelumnya berada di pelabuhan Tempat Pelanggan Ikan (TPI) Kota Mamuju sudah tidak beroperasi sejak tiga tahun terakhir.
"Jika nelayan mencari BBM di SPBU di kota Mamuju, maka nelayan akan merugi karena jaraknya jauh dan harus menggunakan kendaraan yang butuh biaya untuk mengangkut BBM," katanya.
Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah dapat membangun SPBU khusus yang mendukung aktivitas nelayan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Ia juga meminta pemerintah membangun pabrik pembuatan es balok di lingkungan Kasiwa yang ribuan masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan.
"Nelayan butuh pabrik pembuatan es untuk digunakan sebagai pendingin ikan nelayan, karena belum ada pabrik pembuatan es untuk kebutuhan nelayan di Mamuju," katanya.
Ia juga meminta agar pemerintah melakukan pengerukan muara sungai di Lingkungan Kasiwa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kota Mamuju, yang merupakan sungai yang menjadi tempat bagi nelayan menyandarkan kapalnya ketika selesai melaut.
"Muara sungai Kasiwa kota Mamuju tersebut mengalami pendangkalan, sehingga sulit bagi nelayan menyandarkan kapalnya ketika air laut surut, sehingga pemerintah harus membantu nelayan dengan melakukan pengerukan sungai tersebut," katanya.
Ia berharap keluhan nelayan tersebut dapat ditindaklanjuti pemerintah agar nelayan dapat meningkatkan kesejahteraannya.
"Nelayan di Mamuju berharap pada hari "Maritim sedunia" yang diperingati 21 Agustus 2022 dapat menjadi momentum bagi pemerintah dalam membantu mengatasi keluhan nelayan tersebut," katanya.
Ia menambahkan, keluhan tersebut sebelumnya sudah disampaikan kepada pemerintah Sulbar namun hingga kini belum ditindaklanjuti.