Makassar (ANTARA News) - Pengurus cabang olahraga Sulawesi Selatan menginginkan kepengurusan KONI Sulsel dirombak total karena dinilai gagal mempertahankan prestasi di Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau 2012.
Ketua Harian Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Sulsel Abdul Muin di Makassar, Rabu, mengatakan keinginan agar Musyawarah Olahraga Provinis (Musorprov) KONI Sulsel tidak hanya memilih Ketua namun dan pembentukan pengurus baru, juga sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) KONI.
Musorprov KONI Sulsel harus dilaksanakan sehubungan dengan pengunduran diri Ketua KONI yang juga Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Pengunduran diri dilakukan karena terganjal peraturan Mendagri soal pejabat rangkap jabatan.
"Jika Ketua KONI ada halangan tetap seperti gubernur yang terganjar aturan, maka diharuskan menggelar musorprov untuk menentukan ketua dan pengurus baru. Ini sebagai pertanggungjawaban pengurus terhadap hasil kurang maksimal di PON," jelasnya.
Mengenai kemungkinan adanya penolakan dari pengurus lama untuk mundur, lanjutnya, tidak akan menjadi penghalang. Sebab, hal itu sudah diatur dalam ADRT yang telah disepakati.
"Saya kira memang ada yang tidak setuju namun itu tetap harus dijalankan. Artinya mau tidak mau memang harus ada perombakan struktur," ujarnya.
Ketua Harian Persatuan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Sulsel Ramli Haba, juga menyatakan perlu adanya pembentukan kepengurusan baru. Hal itu sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga Sulsel ke depan.
Anggota DPRD Sulsel itu mengatakan, jika tidak benar pengelolanya maka akan sulit mencapai prestasi.
Terkait posisi Ketua Umum KONI Sulsel, sejauh ini telah muncul sejumlah nama calon diantaranya, Pjs Ketua Andi Darussalam Tabusala, Marzuki Wedang (Wakil Ketua KONI Sulsel), Ellong Tjandra (ketua Harian FORKI Sulsel), serta Ryan Latief (Ketu Pertina Sulsel). (T.KR-DF/F003)
Ketua Harian Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Sulsel Abdul Muin di Makassar, Rabu, mengatakan keinginan agar Musyawarah Olahraga Provinis (Musorprov) KONI Sulsel tidak hanya memilih Ketua namun dan pembentukan pengurus baru, juga sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) KONI.
Musorprov KONI Sulsel harus dilaksanakan sehubungan dengan pengunduran diri Ketua KONI yang juga Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Pengunduran diri dilakukan karena terganjal peraturan Mendagri soal pejabat rangkap jabatan.
"Jika Ketua KONI ada halangan tetap seperti gubernur yang terganjar aturan, maka diharuskan menggelar musorprov untuk menentukan ketua dan pengurus baru. Ini sebagai pertanggungjawaban pengurus terhadap hasil kurang maksimal di PON," jelasnya.
Mengenai kemungkinan adanya penolakan dari pengurus lama untuk mundur, lanjutnya, tidak akan menjadi penghalang. Sebab, hal itu sudah diatur dalam ADRT yang telah disepakati.
"Saya kira memang ada yang tidak setuju namun itu tetap harus dijalankan. Artinya mau tidak mau memang harus ada perombakan struktur," ujarnya.
Ketua Harian Persatuan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Sulsel Ramli Haba, juga menyatakan perlu adanya pembentukan kepengurusan baru. Hal itu sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga Sulsel ke depan.
Anggota DPRD Sulsel itu mengatakan, jika tidak benar pengelolanya maka akan sulit mencapai prestasi.
Terkait posisi Ketua Umum KONI Sulsel, sejauh ini telah muncul sejumlah nama calon diantaranya, Pjs Ketua Andi Darussalam Tabusala, Marzuki Wedang (Wakil Ketua KONI Sulsel), Ellong Tjandra (ketua Harian FORKI Sulsel), serta Ryan Latief (Ketu Pertina Sulsel). (T.KR-DF/F003)