Mamuju (Antara News) - Pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih dianggap rendah pemerintah pusat khususnya pada sektor pendidikan.

Kepala Biro Humas Pemprov Sulbar, Abdul Rasyid di Mamuju, Selasa, mengatakan, pelayanan publik di Sulbar dinilai pemerintah pusat rendah dibandingkan pelayanan publik daerah lainnya di Indonesia khususnya disektor pendidikan.

Ia mengatakan, rendahnya pelayanan publik disektor pendidikan, membuat pemerintah di Sulbar mengalokasikan anggaran pendidikan cukup besar pada tahun 2012.

"Sekitar 10 persen anggaran untuk sektor pendidikan dialokasikan melalui APBD Sulbar tahun 2013 yang totalnya mencapai satu triliun,"  katanya

Ia mengatakan, anggaran pendidikan tidak hanya akan dikelola dinas pendidikan nasional Provinsi Sulbar, tetapi juga pada sebagian satuan kerja perangkat daerah di sulbar yang juga melaksanakan program peningkatan pendidikan.

Ia berharap anggaran pendidikan itu dapat terkelola dengan maksimal sehingga peningkatan pendidikan di sulbar benar benar dapat diwujudkan pemerintah.

Menurut dia, dengan alokasi anggaran itu diharapkan membuat pelayanan publik disektor pendidikan akan semakin meningkat dan dapat membuat sumber daya manusia sulbar yang masih rendah meningkat pula.

Karena sumber daya manusia yang rendah maka sulbar tidak maksimal dalam mengelola kekayaan alamnya.

Sehingga ia mengatakan, apabila sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan maka otomatis pengelolaan sumber daya alam di Sulbar akan maksimal mendorong peningkatan ekonomi daerah.
(Editor : N Sunarto)