Mamuju (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Barat bersama Tim Penggerak PKK setempat memperkuat kelembagaan di desa sebagai upaya penanganan stunting di daerah itu.
Kepala Dinas PMD Sulbar Muhammad Jaun pada rapat koordinasi daerah dalam rangka memperkuat koordinasi dalam menekan stunting di Mamuju, Selasa, menyampaikan penguatan kelembagaan di desa, seperti peningkatan SDM, Dasa Wisma, TP PKK desa, posyandu, dapat mengakomodasi penanganan masalah stunting.
"Kelembagaan yang ada di desa harus ditingkatkan lagi, semisal posyandu dan TP PKK. Peran itu harus lebih ditingkatkan lagi SDM-nya," katanya.
Ia menyatakan Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, bisa menjadi rujukan program prioritas penanganan stunting.
"Penguatan pencegahan stunting harus direncanakan. Dinas PMD terus memantau dan memastikan penggunaan anggaran prioritas stunting benar-benar telah sesuai dengan koridor," kata Muhammad Jaun.
Penjabat Ketua TP PKK Sulbar Yulia Zubir Akmal mengatakan rakorda guna pemantapan program untuk keberhasilan rencana induk gerakan PKK 2021-2024 dalam kerangka mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Sulbar.
Ia menyampaikan bahwa sesuai hasil rapat koordinasi nasional, TP PKK harus membangun kolaborasi dan sinergi bersama OPD terkait.
"Kita harus berkolaborasi dan bersinergi, karena ujung tombak PKK adalah kader PKK, baik di provinsi, kabupaten dan desa," ujar dia.
Ia optimistis melalui kolaborasi TP PKK provinsi, kabupaten, hingga desa mampu menekan stunting di Sulbar.
"Isu ini kita harus kawal terus dan setiap bulan harus dicek dan dievaluasi. Saya berharap melalui kegiatan ini OPD terkait bisa memberikan gambaran terhadap TP PKK," katanya.
Rapat koordinasi yang digelar di Grand Maleo Hotel Mamuju itu juga dihadiri Kepala Dinas PMD Sulbar Muhammad Jaun, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari serta TP PKK provinsi dan kabupaten.
Kepala Dinas PMD Sulbar Muhammad Jaun pada rapat koordinasi daerah dalam rangka memperkuat koordinasi dalam menekan stunting di Mamuju, Selasa, menyampaikan penguatan kelembagaan di desa, seperti peningkatan SDM, Dasa Wisma, TP PKK desa, posyandu, dapat mengakomodasi penanganan masalah stunting.
"Kelembagaan yang ada di desa harus ditingkatkan lagi, semisal posyandu dan TP PKK. Peran itu harus lebih ditingkatkan lagi SDM-nya," katanya.
Ia menyatakan Permendes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, bisa menjadi rujukan program prioritas penanganan stunting.
"Penguatan pencegahan stunting harus direncanakan. Dinas PMD terus memantau dan memastikan penggunaan anggaran prioritas stunting benar-benar telah sesuai dengan koridor," kata Muhammad Jaun.
Penjabat Ketua TP PKK Sulbar Yulia Zubir Akmal mengatakan rakorda guna pemantapan program untuk keberhasilan rencana induk gerakan PKK 2021-2024 dalam kerangka mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Sulbar.
Ia menyampaikan bahwa sesuai hasil rapat koordinasi nasional, TP PKK harus membangun kolaborasi dan sinergi bersama OPD terkait.
"Kita harus berkolaborasi dan bersinergi, karena ujung tombak PKK adalah kader PKK, baik di provinsi, kabupaten dan desa," ujar dia.
Ia optimistis melalui kolaborasi TP PKK provinsi, kabupaten, hingga desa mampu menekan stunting di Sulbar.
"Isu ini kita harus kawal terus dan setiap bulan harus dicek dan dievaluasi. Saya berharap melalui kegiatan ini OPD terkait bisa memberikan gambaran terhadap TP PKK," katanya.
Rapat koordinasi yang digelar di Grand Maleo Hotel Mamuju itu juga dihadiri Kepala Dinas PMD Sulbar Muhammad Jaun, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari serta TP PKK provinsi dan kabupaten.