Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menghadirkan akademisi dalam membahas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bersama perwakilan dari 24 daerah se provinsi setempat.
Pemprov Sulsel mengundang Rektor Universitas Bosowa (Unibos) Makassar Prof Dr Batara Surya dalam Rapat Koordinasi Awal Forum Penataan Ruang (FPR), yang dihadiri oleh perwakilan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dari 24 kabupaten/kota di Sulsel.
“Pemda perlu meningkatkan tata ruang setiap kabupaten/kota dan mengadaptasi peraturan yang baru, serta tanggap terhadap isu-isu dan masalah pembangunan," ujar Prof Batara dalam keterangan di Makassar, Rabu.
Pertemuan ini digelar Pemprov Sulsel, karena melihat meningkatnya urbanisasi dan peningkatan jumlah penduduk yang berimplikasi pada terjadinya alih fungsi lahan secara signifikan.
Rektor Unibos memaparkan permasalahan ruang di suatu wilayah, baik kota maupun kabupaten semakin bertambah. Itu ditandai dengan menurunnya kualitas pemukiman, kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran, dan hilangnya ruang publik serta ruang terbuka hijau untuk kesehatan masyarakat.
“Implementasi pembangunan berkelanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan fisik lingkungan sangat dibutuhkan, melihat permasalahan ruang di beberapa wilayah Sulsel yang telah menyebabkan banjir, macet, pemukiman kumuh, dan menipisnya ruang terbuka hijau,” urai Prof Batara.
Oleh karena itu, kata Prof Batara, harus segera dilakukan pembentukan kelembagaan dalam bentuk forum yang bisa mengawal perencanaan tata ruang, sehingga dapat bekerja secara efektif dan efisien, terutama mengawal alokasi pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dari kerja sama yang telah dilakukan antara Unibos dengan Pemprov Sulsel.
Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Provinsi Sulsel Andi Yurnita mengatakan Rapat Koordinasi Awal Forum Penataan Ruang (FPR) ini bertujuan untuk mencari solusi terhadap beberapa permasalahan tata ruang wilayah yang terjadi saat ini, dan memberikan penyelesaian yang berkelanjutan serta lebih baik ke depannya.
“Kami mengundang akademisi untuk memberikan brainstorming terkait tata ruang wilayah selama satu tahun ke depan. Karena banyaknya masalah yang terlihat, seperti kenapa terjadi banjir, longsor dan lainnya. Oleh karena itu, kami ingin mengantisipasi hal tersebut dengan menghadirkan akademisi yang ahli di bidangnya,” ujarnya.
Pemprov Sulsel mengundang Rektor Universitas Bosowa (Unibos) Makassar Prof Dr Batara Surya dalam Rapat Koordinasi Awal Forum Penataan Ruang (FPR), yang dihadiri oleh perwakilan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dari 24 kabupaten/kota di Sulsel.
“Pemda perlu meningkatkan tata ruang setiap kabupaten/kota dan mengadaptasi peraturan yang baru, serta tanggap terhadap isu-isu dan masalah pembangunan," ujar Prof Batara dalam keterangan di Makassar, Rabu.
Pertemuan ini digelar Pemprov Sulsel, karena melihat meningkatnya urbanisasi dan peningkatan jumlah penduduk yang berimplikasi pada terjadinya alih fungsi lahan secara signifikan.
Rektor Unibos memaparkan permasalahan ruang di suatu wilayah, baik kota maupun kabupaten semakin bertambah. Itu ditandai dengan menurunnya kualitas pemukiman, kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran, dan hilangnya ruang publik serta ruang terbuka hijau untuk kesehatan masyarakat.
“Implementasi pembangunan berkelanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan fisik lingkungan sangat dibutuhkan, melihat permasalahan ruang di beberapa wilayah Sulsel yang telah menyebabkan banjir, macet, pemukiman kumuh, dan menipisnya ruang terbuka hijau,” urai Prof Batara.
Oleh karena itu, kata Prof Batara, harus segera dilakukan pembentukan kelembagaan dalam bentuk forum yang bisa mengawal perencanaan tata ruang, sehingga dapat bekerja secara efektif dan efisien, terutama mengawal alokasi pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dari kerja sama yang telah dilakukan antara Unibos dengan Pemprov Sulsel.
Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang Provinsi Sulsel Andi Yurnita mengatakan Rapat Koordinasi Awal Forum Penataan Ruang (FPR) ini bertujuan untuk mencari solusi terhadap beberapa permasalahan tata ruang wilayah yang terjadi saat ini, dan memberikan penyelesaian yang berkelanjutan serta lebih baik ke depannya.
“Kami mengundang akademisi untuk memberikan brainstorming terkait tata ruang wilayah selama satu tahun ke depan. Karena banyaknya masalah yang terlihat, seperti kenapa terjadi banjir, longsor dan lainnya. Oleh karena itu, kami ingin mengantisipasi hal tersebut dengan menghadirkan akademisi yang ahli di bidangnya,” ujarnya.