Makassar, Sulsel (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbarta) mencatat realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Selatan pada triwulan I 2023 mencapai Rp2,81 triliun atau 22,70 persen dari target 2023 sebesar Rp12,38 triliun.
Kepala Kantor Wilayah DJP Sulselbartra Arridel Mindra di Makassar, Sulsel, Selasa, mengatakan capaian realisasi penerimaan pajak di Sulsel ini tumbuh 31 persen jika dibanding periode yang sama tahun 2022.
"Kinerja penerimaan ini ditopang oleh pertumbuhan aktivitas perekonomian yang terus meningkat setelah pandemi COVID-19 mereda," ujarnya.
Arridel mengatakan kontribusi penerimaan pajak bersumber dari pajak pertambahan hasil (PPh) yang berkontribusi Rp1,44 triliun atau tumbuh 9,4 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara, target PPh sebesar Rp6,32 triliun.
Diikuti pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM) mencapai Rp1,33 triliun dari target Rp5,81 triliun atau 71 persen.
Sementara, penerimaan sektor pertambangan mineral, batu bara, dan sektor lainnya (PBB P5L) telah tercapai Rp1,68 miliar dari target Rp73,5 miliar atau kontraksi 50 persen dari periode sebelumnya.
Untuk pajak lainnya target Rp168 miliar dan baru terealisasi sebesar Rp35 miliar. Penerimaan pada sektor ini alami kontraksi minus tujuh persen dari periode sebelumnya.
Arridel mengatakan kinerja penerimaan pajak yang cukup baik ini dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang meningkat pada bulan sebelumnya, serta terkait dampak implementasi Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Menurut dia, sektor yang berperan besar dalam pertumbuhan penerimaan pajak Sulsel adalah perdagangan yang berkontribusi 24 persen atau sekitar Rp680 miliar atau tumbuh 14 persen (yoy).
Kemudian, sektor administrasi pemerintahan juga berkontribusi 11,2 persen yakni sebesar Rp320 miliar atau tumbuh 107 persen (yoy), serta sektor industri pengolahan yang berkontribusi 10,7 persen atau Rp300 miliar.
Sektor selanjutnya yang berperan besar adalah transportasi dan pergudangan dengan penerimaan Rp240 miliar atau tumbuh 80 persen (yoy). Sektor ini memberi kontribusi sebesar 8,69 persen.
"Untuk sektor terakhir itu jasa keuangan berkontribusi Rp240 miliar atau 8,60 persen. Sektor ini pertumbuhannya juga cukup baik sekitar tujuh persen," ucapnya.
Kepala Kantor Wilayah DJP Sulselbartra Arridel Mindra di Makassar, Sulsel, Selasa, mengatakan capaian realisasi penerimaan pajak di Sulsel ini tumbuh 31 persen jika dibanding periode yang sama tahun 2022.
"Kinerja penerimaan ini ditopang oleh pertumbuhan aktivitas perekonomian yang terus meningkat setelah pandemi COVID-19 mereda," ujarnya.
Arridel mengatakan kontribusi penerimaan pajak bersumber dari pajak pertambahan hasil (PPh) yang berkontribusi Rp1,44 triliun atau tumbuh 9,4 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara, target PPh sebesar Rp6,32 triliun.
Diikuti pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM) mencapai Rp1,33 triliun dari target Rp5,81 triliun atau 71 persen.
Sementara, penerimaan sektor pertambangan mineral, batu bara, dan sektor lainnya (PBB P5L) telah tercapai Rp1,68 miliar dari target Rp73,5 miliar atau kontraksi 50 persen dari periode sebelumnya.
Untuk pajak lainnya target Rp168 miliar dan baru terealisasi sebesar Rp35 miliar. Penerimaan pada sektor ini alami kontraksi minus tujuh persen dari periode sebelumnya.
Arridel mengatakan kinerja penerimaan pajak yang cukup baik ini dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang meningkat pada bulan sebelumnya, serta terkait dampak implementasi Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Menurut dia, sektor yang berperan besar dalam pertumbuhan penerimaan pajak Sulsel adalah perdagangan yang berkontribusi 24 persen atau sekitar Rp680 miliar atau tumbuh 14 persen (yoy).
Kemudian, sektor administrasi pemerintahan juga berkontribusi 11,2 persen yakni sebesar Rp320 miliar atau tumbuh 107 persen (yoy), serta sektor industri pengolahan yang berkontribusi 10,7 persen atau Rp300 miliar.
Sektor selanjutnya yang berperan besar adalah transportasi dan pergudangan dengan penerimaan Rp240 miliar atau tumbuh 80 persen (yoy). Sektor ini memberi kontribusi sebesar 8,69 persen.
"Untuk sektor terakhir itu jasa keuangan berkontribusi Rp240 miliar atau 8,60 persen. Sektor ini pertumbuhannya juga cukup baik sekitar tujuh persen," ucapnya.