Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar Sulawesi Selatan menyinkronkan data warga miskin ekstrem terkait program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Sinkronisasi data warga miskin ekstrem itu diwujudkan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi di Makassar, Senin.
"Tujuan rapat koordinasi ini agar seluruh OPD dan kecamatan dan kelurahan bisa bersama-sama menentukan arah pelatihan dan pendampingan untuk pengentasan kemiskinan ekstrim," ujarnya di hadapan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Fatmawati mengumpulkan pimpinan OPD, camat dan lurah untuk menyinkronkan data kemiskinan dari setiap kelurahan untuk selanjutnya diberikan pelatihan dan pendampingan.
Ia meminta seluruh pimpinan OPD dan para camat agar bersinergi dalam pemberian pelatihan dan pendampingan untuk P3KE sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Menurut dia, rapat koordinasi adalah langkah awal untuk memperbaiki tingkat akurasi data di setiap kelurahan dan menyinkronkan dengan data yang terpusat seperti Badan Pusat Statistik (BPS) maupun data kementerian.
“Semua lurah mana data warganya yang masuk dalam daftar kemiskinan ekstrim, Ini PR (pekerjaan rumah) kita semua. Harus kita setor datanya dan kita mulai memperbaiki langkah selanjutnya. Jangan sampai ada yang sudah mampu tapi masih menerima bantuan," katanya.
Fatmawati meminta semua camat dan lurah memastikan data warganya untuk selanjutnya dibuatkan program dan penganggarannya sebelum APBD Perubahan disahkan.
"Ini sudah hampir masuk rapat anggaran perubahan. Kita masukkan apa-apa yang perlu untuk bisa membawa masyarakat kita jauh dari kata kemiskinan ekstrem. Tahun 2024 kita sudah harus masuk dalam daftar tidak ada lagi warga yang masuk dalam kemiskinan ekstrim," tuturnya.
Ia menyebutkan kemiskinan ekstrim berdasarkan penetapan pemerintah pusat yakni masyarakat yang masih memiliki pemasukan di bawah R11 ribu per hari.
Dia juga menekankan kepada seluruh pimpinan OPD terkait agar bersama-sama melakukan koordinasi intens ke camat dan lurah agar ikut memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan hasilnya dapat mendongkrak perekonomian masyarakat.
“Disnaker, Dinas Koperasi, Dinas Perumahan, Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Pendidikan ayo lebih kerja keras lagi. Programnya harus genjot terus. Saya selalu turun ke bawah dan masih banyak menemukan hal-hal yang menjadi faktor kemiskinan ekstrim," ujarnya.
Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum Bappeda Makassar Noptiadi menambahkan, berdasarkan data dari Kemenko PMK ada sebanyak 16 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Makassar yang dipetakan menjadi titik fokus pengentasan kemiskinan ekstrim.
Sementara data dari BPS Kota Makassar jumlah penduduk miskin pada 2022 sebanyak 71.830 atau sekitar 4,58 persen dari jumlah penduduk warga, pada 2021 sebanyak 74690 (4,82 persen) dan data 2020 sebanyak 69.980 (4,54 persen).
Untuk pendapatan warga yang masuk kategori miskin itu pada 2022 sebesar Rp511 ribu, 2021 sebesar Rp475 ribu dan 2020 sebesar Rp442 ribu.
“Ini akan menjadi sumber data bagi teman-teman di kelurahan untuk melakukan verifikasi karena fokusnya adalah warga yang masuk kelas miskin ekstrim,” sebutnya.
Adapun wilayah yang mendominasi kemiskinan ekstrim berada di Kecamatan Tallo dan Makassar.
“Di dua kecamatan itu karena ini erat kaitannya dengan beberapa indikator terkait dengan akses-akses layanan publik. Jadi P3KE itu sebagian itu indikatornya diambil berdasarkan akses layanan. Baik itu layanan akses ke Puskesmas dan lain sebagainya,” tuturnya.
Ia pun menargetkan pendapatan warga yang masuk dalam daftar kemiskinan ekstrem tahun ini dapat meningkat menjadi Rp28 ribu per hari dengan mengandalkan program-program dari OPD terkait.
Sinkronisasi data warga miskin ekstrem itu diwujudkan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi di Makassar, Senin.
"Tujuan rapat koordinasi ini agar seluruh OPD dan kecamatan dan kelurahan bisa bersama-sama menentukan arah pelatihan dan pendampingan untuk pengentasan kemiskinan ekstrim," ujarnya di hadapan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Fatmawati mengumpulkan pimpinan OPD, camat dan lurah untuk menyinkronkan data kemiskinan dari setiap kelurahan untuk selanjutnya diberikan pelatihan dan pendampingan.
Ia meminta seluruh pimpinan OPD dan para camat agar bersinergi dalam pemberian pelatihan dan pendampingan untuk P3KE sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Menurut dia, rapat koordinasi adalah langkah awal untuk memperbaiki tingkat akurasi data di setiap kelurahan dan menyinkronkan dengan data yang terpusat seperti Badan Pusat Statistik (BPS) maupun data kementerian.
“Semua lurah mana data warganya yang masuk dalam daftar kemiskinan ekstrim, Ini PR (pekerjaan rumah) kita semua. Harus kita setor datanya dan kita mulai memperbaiki langkah selanjutnya. Jangan sampai ada yang sudah mampu tapi masih menerima bantuan," katanya.
Fatmawati meminta semua camat dan lurah memastikan data warganya untuk selanjutnya dibuatkan program dan penganggarannya sebelum APBD Perubahan disahkan.
"Ini sudah hampir masuk rapat anggaran perubahan. Kita masukkan apa-apa yang perlu untuk bisa membawa masyarakat kita jauh dari kata kemiskinan ekstrem. Tahun 2024 kita sudah harus masuk dalam daftar tidak ada lagi warga yang masuk dalam kemiskinan ekstrim," tuturnya.
Ia menyebutkan kemiskinan ekstrim berdasarkan penetapan pemerintah pusat yakni masyarakat yang masih memiliki pemasukan di bawah R11 ribu per hari.
Dia juga menekankan kepada seluruh pimpinan OPD terkait agar bersama-sama melakukan koordinasi intens ke camat dan lurah agar ikut memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan hasilnya dapat mendongkrak perekonomian masyarakat.
“Disnaker, Dinas Koperasi, Dinas Perumahan, Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Pendidikan ayo lebih kerja keras lagi. Programnya harus genjot terus. Saya selalu turun ke bawah dan masih banyak menemukan hal-hal yang menjadi faktor kemiskinan ekstrim," ujarnya.
Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum Bappeda Makassar Noptiadi menambahkan, berdasarkan data dari Kemenko PMK ada sebanyak 16 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Makassar yang dipetakan menjadi titik fokus pengentasan kemiskinan ekstrim.
Sementara data dari BPS Kota Makassar jumlah penduduk miskin pada 2022 sebanyak 71.830 atau sekitar 4,58 persen dari jumlah penduduk warga, pada 2021 sebanyak 74690 (4,82 persen) dan data 2020 sebanyak 69.980 (4,54 persen).
Untuk pendapatan warga yang masuk kategori miskin itu pada 2022 sebesar Rp511 ribu, 2021 sebesar Rp475 ribu dan 2020 sebesar Rp442 ribu.
“Ini akan menjadi sumber data bagi teman-teman di kelurahan untuk melakukan verifikasi karena fokusnya adalah warga yang masuk kelas miskin ekstrim,” sebutnya.
Adapun wilayah yang mendominasi kemiskinan ekstrim berada di Kecamatan Tallo dan Makassar.
“Di dua kecamatan itu karena ini erat kaitannya dengan beberapa indikator terkait dengan akses-akses layanan publik. Jadi P3KE itu sebagian itu indikatornya diambil berdasarkan akses layanan. Baik itu layanan akses ke Puskesmas dan lain sebagainya,” tuturnya.
Ia pun menargetkan pendapatan warga yang masuk dalam daftar kemiskinan ekstrem tahun ini dapat meningkat menjadi Rp28 ribu per hari dengan mengandalkan program-program dari OPD terkait.