Mamuju (ANTARA) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Barat meningkatkan koordinasi sebagai bagian dari upaya mengantisipasi terjadinya inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha tahun 2023.
Ketua TPID Sulbar Muhammad Idris, di Mamuju, Kamis menekankan pentingnya kebersamaan dalam upaya pengendalian inflasi menjelang HBKN Idul Adha.
Oleh karena itu, Muhammad Idris yang juga sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar itu meminta TPID bersama pihak yang terlibat di dalamnya dapat mengantisipasi hal-hal yang dianggap sebagai penyebab terjadinya inflasi.
"Dengan kebersamaan, tentunya akan bisa mencapai hasil maksimum. Sinergi antar-TPID se-Sulbar dengan instansi terkait yang sudah terbangun selama ini harus diperkuat," ujar Muhammad Idris.
Ia berharap, dalam pertemuan itu seluruh peserta rapat koordinasi bisa lebih produktif untuk mendiskusikan berbagai hal dalam upaya pengendalian inflasi menjelang HBKN Idul Adha, termasuk target-target TPID yang ingin dicapai ke depan, seperti mendapatkan TPID Award.
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulbar Gunawan Purbowo mengatakan risiko inflasi menjelang Idul Adha kemungkinan terjadi.
Hal itu disebabkan oleh beberapa hal seperti, adanya hari libur panjang yang karakteristiknya hampir sama Idul Fitri, walaupun tidak sebesar di hari raya tersebut.
"Kebijakan pemerintah terkait cuti bersama pada 28 dan 30 Juni 2023 saat Idul Adha, secara langsung berdampak pada peningkatan permintaan masyarakat terhadap tiket pesawat dan bus untuk melakukan perjalanan ke daerah asal," jelas Gunawan Purbowo.
Hal lainnya, lanjutnya, yakni terjadinya bencana tanah longsor sepanjang 100 meter yang menutup badan jalan akibat hujan deras, secara efektif menutup akses jalan antara Kabupaten Mamuju dan Majene.
"Hal tersebut membuat jalur distribusi utama provinsi menjadi terhambat dan berpotensi meningkatkan biaya logistik," ujarnya.
Selain itu, kondisi cuaca yang ekstrem dan gelombang laut yang tinggi membuat frekuensi melaut para nelayan menjadi berkurang.
Hal tersebut menyebabkan stok pasokan aneka ikan segar menjadi terbatas dan kenaikan harga mulai terlihat di pasar.
Ia kemudian menyampaikan beberapa rekomendasi pengendalian inflasi Sulbar ke depan diantaranya yaitu, melanjutkan operasi pasar di setiap kabupaten di Sulbar untuk komoditas yang rawan peningkatan harga di luar kenormalan, khususnya porsi besar seperti, ikan, beras dan hortikultura.
"Alhamdullah selama ini sudah berjalan dengan baik sehingga inflasi bisa terkendali. Tentunya ini perlu dilanjutkan," ujar Gunawan Purbowo.
Ketua TPID Sulbar Muhammad Idris, di Mamuju, Kamis menekankan pentingnya kebersamaan dalam upaya pengendalian inflasi menjelang HBKN Idul Adha.
Oleh karena itu, Muhammad Idris yang juga sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar itu meminta TPID bersama pihak yang terlibat di dalamnya dapat mengantisipasi hal-hal yang dianggap sebagai penyebab terjadinya inflasi.
"Dengan kebersamaan, tentunya akan bisa mencapai hasil maksimum. Sinergi antar-TPID se-Sulbar dengan instansi terkait yang sudah terbangun selama ini harus diperkuat," ujar Muhammad Idris.
Ia berharap, dalam pertemuan itu seluruh peserta rapat koordinasi bisa lebih produktif untuk mendiskusikan berbagai hal dalam upaya pengendalian inflasi menjelang HBKN Idul Adha, termasuk target-target TPID yang ingin dicapai ke depan, seperti mendapatkan TPID Award.
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulbar Gunawan Purbowo mengatakan risiko inflasi menjelang Idul Adha kemungkinan terjadi.
Hal itu disebabkan oleh beberapa hal seperti, adanya hari libur panjang yang karakteristiknya hampir sama Idul Fitri, walaupun tidak sebesar di hari raya tersebut.
"Kebijakan pemerintah terkait cuti bersama pada 28 dan 30 Juni 2023 saat Idul Adha, secara langsung berdampak pada peningkatan permintaan masyarakat terhadap tiket pesawat dan bus untuk melakukan perjalanan ke daerah asal," jelas Gunawan Purbowo.
Hal lainnya, lanjutnya, yakni terjadinya bencana tanah longsor sepanjang 100 meter yang menutup badan jalan akibat hujan deras, secara efektif menutup akses jalan antara Kabupaten Mamuju dan Majene.
"Hal tersebut membuat jalur distribusi utama provinsi menjadi terhambat dan berpotensi meningkatkan biaya logistik," ujarnya.
Selain itu, kondisi cuaca yang ekstrem dan gelombang laut yang tinggi membuat frekuensi melaut para nelayan menjadi berkurang.
Hal tersebut menyebabkan stok pasokan aneka ikan segar menjadi terbatas dan kenaikan harga mulai terlihat di pasar.
Ia kemudian menyampaikan beberapa rekomendasi pengendalian inflasi Sulbar ke depan diantaranya yaitu, melanjutkan operasi pasar di setiap kabupaten di Sulbar untuk komoditas yang rawan peningkatan harga di luar kenormalan, khususnya porsi besar seperti, ikan, beras dan hortikultura.
"Alhamdullah selama ini sudah berjalan dengan baik sehingga inflasi bisa terkendali. Tentunya ini perlu dilanjutkan," ujar Gunawan Purbowo.