Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan pelayanan kepada warganya. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi digital, mulai dari pelaporan, akses fasilitas kesehatan, penggunaan transportasi publik, dan masih banyak lainnya.
Terkini, Pemprov DKI Jakarta memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial inteligence/AI) dan data besar (bigdata) pada lampu pengatur lalu lintas untuk mengatasi kemacetan di persimpangan jalan-jalan utama.
Dengan memanfaatkan AI dan bigdata, lampu pengatur lalu lintas secara otomatis akan menyesuaikan dengan kondisi lalu lintas. Lampu pengatur lalu lintas akan berwarna hijau lebih lama untuk kendaraan yang lebih padat.
Kehadiran AI dan bigdata diperkirakan akan semakin mendominasi layanan di DKI Jakarta seiring untuk mewujudkan sebagai "kota pintar" dengan digitalisasi seluruh aspek yang bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari warga Ibu Kota.
Mungkin kita pernah mendengar rencana Polda Metro Jaya menerapkan sanksi tilang elektronik yang pada kenyataannya tidak mudah. Pada akhirnya tilang elektronik ini tetap didukung dengan penerapan tilang manual.
Namun tidak tertutup kemungkinan semua itu bakal diterapkan secara digital apabila seluruh data warga Jakarta sudah dapat terintegrasi. Tinggal sistem yang nantinya bekerja secara otomatis menindaklanjuti.
Seiring dengan pesatnya perkembangan digital bahkan sudah menyentuh aspek-aspek pelayanan di masyarakat. Persoalan keamanan data menjadi hal terpenting, banyak kejahatan digital yang timbul akibat dari kebocoran data pribadi.
Dampak negatif seperti ini seharusnya sudah mulai diantisipasi pengambil kebijakan di Ibu Kota diantaranya dengan menerapkan pengamanan data. Modus peretasan bank terkemuka menjadi pembelajaran untuk menyiapkan keamanan data sedini mungkin.
Antisipasi
Peningkatan penggunaan AI dan bigdata sudah diantisipasi Politeknik Siber dan Sandi Negara (perguruan tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh BSSN dan Universitas Indonesia) terutama dari segi keamanan.
Bahkan Politeknik Siber dan Sandi Negara menyebut pemerintah dan pemangku kepentingan harus menerapkan tata kelola data yang baik agar dibagi-pakai masyarakat sebagai pengguna.
Terkait hal itu sudah ada pedoman yang bisa dipakai untuk penerapan di berbagai daerah dengan mengacu kepada Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Bahkan persoalan keamanan data ini juga dituangkan dalam buku hasil kerja sama Asosiasi Big Data dan Ai (ABDI) bersama Politeknik Siber dan Sandi Negara bertajuk "Tinjauan Strategis Keamanan Siber Indonesia – Teknologi Cloud dan Tata Kelola Data” yang bisa dipakai sebagai pedoman pengambil kebijakan di Indonesia.
Ketua ABDI Rudi Rusdiah mengatakan data dalam suatu kebijakan pembangunan merupakan hal yang sangat penting sehingga perlu membudayakan kepada penyelenggara dalam hal ini pemerintah untuk senantiasa melakukan pengayaan demi kepentingan bersama dengan tujuan akhir sebagai alat untuk menghasilkan kebijakan yang tepat.
Rudi menjelaskan peran dari satu data ialah tata kelola data. Dalam hal ini, data dan informasi akan semakin banyak. Dengan demikian untuk memastikan arus informasi dan data dimanfaatkan dengan baik dan bijak, maka memerlukan tata kelola agar interoperabilitas data menjadi penting.
Terkait hal tersebut, Pemerintah terus mendorong kebijakan SDI untuk meningkatkan kualitas, akurasi, dan pemutakhiran tata kelola data dalam perumusan kebijakan dan pemberian layanan publik.
Tercantum di dalam peraturan presiden agar semua instansi pemerintah berperan dalam menerapkan SPBE dalam mewujudkan kota pintar.
Salah satu langkahnya ialah menerapkan teknologi yang berorientasi pada kecepatan, ketepatan, dan peningkatan kualitas dalam penciptaan nilai tambah publik yang optimal.
Hal tersebut, sudah barang tentu harus didukung dengan sinergi dan kolaborasi yang melibatkan seluruh unsur pemerintah maupun mitra pembangunan.
Kebijakan serupa juga wajib diterapkan dalam administrasi kependudukan berupa jaminan keamanan serta kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan aset informasi sistem administrasi kependudukan dari ancaman keamanan, pemerintah menyiapkan berbagai regulasi.
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menjelaskan untuk mengamankan data pribadi, Pemerintah berpegang kepada Permendagri No 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Adminduk.
Berikutnya, regulasi juga mengatur pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Adminduk yang harus menerapkan SNI ISO/IEC 27001.
Perlindungan yang diberikan terdiri atas data dan/dokumen, perangkat lunak, aset berwujud dan aset tidak berwujud serta keempat penanggungjawab di pusat Dirjen Dukcapil.
Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Bambang W. Budiawan, menyebutkan program Satu Data Indonesia menjadi sangat penting dan krusial untuk menyatukan seluruh data dalam menghasilkan satu data yang akurat, terpercaya, akuntabel, mudah diakses bagi kementerian/lembaga, dan berguna bagi pelayanan publik Indonesia dan juga kepada lembaga jasa keuangan.
Keberadaan data dalam jumlah besar dan pelaksanaan transformasi digital dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik.
Pemanfaatan dan pengelolaan data secara integrasi dapat meningkatkan aspek efisiensi pelayanan, memperbaiki pengambil keputusan, dan menghasilkan kebijakan yang lebih baik dalam menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat, kata Bambang.
Penting
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sekaligus Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia menegaskan pentingnya Indonesia menerapkan integritas satu data untuk menghindari banyaknya data yang terpisah dan tumpang tindih, sebagaimana sering terjadi di beberapa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, mendorong pengimplementasian SPBE yang bertujuan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga memiliki pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
Hal senada juga disampaikan,l Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Komjen Pol. Suntana yang menjelaskan program SDI dan SPBE , bigdata, dan keamanan sistem informasi menjadi sangat penting.
Integrasi keamanan data dan analisa bigdata bukanlah tugas yang mudah, namun hal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan data yang efektif dan perlindungan terhadap ancaman terhadap keamanan data/siber.
Kalau literasi digitalisasi kita sudah bagus, yang paling penting bagi Indonesia adalah mempermudah investasi untuk bangsa Indonesia.
Melihat pesatnya perkembangan transformasi digital, James Zhang, CEO Huawei Cloud Indonesia, mengatakan saat ini semakin banyak perusahaan di Indonesia yang mengadopsi teknologi cloud.
James mengatakan hadirnya fondasi teknologi awan (cloud) cerdas di Indonesia bisa mempercepat transformasi digital di berbagai tingkatan.
Ketersediaan pusat data lokal, layanan lokal, dan ekosistem lokal menjadi penegasan pengembangan digital di Indonesia, ucap James.
Dengan demikian kehadiran AI dan bigdata dalam mengatur berbagai aktivitas di masyarakat ke depannya tidak perlu dikhawatirkan lagi.
Sepanjang ditangani dengan baik dan mengacu pada regulasi yang sudah dituangkan, teknologi ini bakal membuat pekerjaan menjadi lebih mudah.
Editor: Achmad Zaenal M
Terkini, Pemprov DKI Jakarta memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial inteligence/AI) dan data besar (bigdata) pada lampu pengatur lalu lintas untuk mengatasi kemacetan di persimpangan jalan-jalan utama.
Dengan memanfaatkan AI dan bigdata, lampu pengatur lalu lintas secara otomatis akan menyesuaikan dengan kondisi lalu lintas. Lampu pengatur lalu lintas akan berwarna hijau lebih lama untuk kendaraan yang lebih padat.
Kehadiran AI dan bigdata diperkirakan akan semakin mendominasi layanan di DKI Jakarta seiring untuk mewujudkan sebagai "kota pintar" dengan digitalisasi seluruh aspek yang bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari warga Ibu Kota.
Mungkin kita pernah mendengar rencana Polda Metro Jaya menerapkan sanksi tilang elektronik yang pada kenyataannya tidak mudah. Pada akhirnya tilang elektronik ini tetap didukung dengan penerapan tilang manual.
Namun tidak tertutup kemungkinan semua itu bakal diterapkan secara digital apabila seluruh data warga Jakarta sudah dapat terintegrasi. Tinggal sistem yang nantinya bekerja secara otomatis menindaklanjuti.
Seiring dengan pesatnya perkembangan digital bahkan sudah menyentuh aspek-aspek pelayanan di masyarakat. Persoalan keamanan data menjadi hal terpenting, banyak kejahatan digital yang timbul akibat dari kebocoran data pribadi.
Dampak negatif seperti ini seharusnya sudah mulai diantisipasi pengambil kebijakan di Ibu Kota diantaranya dengan menerapkan pengamanan data. Modus peretasan bank terkemuka menjadi pembelajaran untuk menyiapkan keamanan data sedini mungkin.
Antisipasi
Peningkatan penggunaan AI dan bigdata sudah diantisipasi Politeknik Siber dan Sandi Negara (perguruan tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh BSSN dan Universitas Indonesia) terutama dari segi keamanan.
Bahkan Politeknik Siber dan Sandi Negara menyebut pemerintah dan pemangku kepentingan harus menerapkan tata kelola data yang baik agar dibagi-pakai masyarakat sebagai pengguna.
Terkait hal itu sudah ada pedoman yang bisa dipakai untuk penerapan di berbagai daerah dengan mengacu kepada Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Bahkan persoalan keamanan data ini juga dituangkan dalam buku hasil kerja sama Asosiasi Big Data dan Ai (ABDI) bersama Politeknik Siber dan Sandi Negara bertajuk "Tinjauan Strategis Keamanan Siber Indonesia – Teknologi Cloud dan Tata Kelola Data” yang bisa dipakai sebagai pedoman pengambil kebijakan di Indonesia.
Ketua ABDI Rudi Rusdiah mengatakan data dalam suatu kebijakan pembangunan merupakan hal yang sangat penting sehingga perlu membudayakan kepada penyelenggara dalam hal ini pemerintah untuk senantiasa melakukan pengayaan demi kepentingan bersama dengan tujuan akhir sebagai alat untuk menghasilkan kebijakan yang tepat.
Rudi menjelaskan peran dari satu data ialah tata kelola data. Dalam hal ini, data dan informasi akan semakin banyak. Dengan demikian untuk memastikan arus informasi dan data dimanfaatkan dengan baik dan bijak, maka memerlukan tata kelola agar interoperabilitas data menjadi penting.
Terkait hal tersebut, Pemerintah terus mendorong kebijakan SDI untuk meningkatkan kualitas, akurasi, dan pemutakhiran tata kelola data dalam perumusan kebijakan dan pemberian layanan publik.
Tercantum di dalam peraturan presiden agar semua instansi pemerintah berperan dalam menerapkan SPBE dalam mewujudkan kota pintar.
Salah satu langkahnya ialah menerapkan teknologi yang berorientasi pada kecepatan, ketepatan, dan peningkatan kualitas dalam penciptaan nilai tambah publik yang optimal.
Hal tersebut, sudah barang tentu harus didukung dengan sinergi dan kolaborasi yang melibatkan seluruh unsur pemerintah maupun mitra pembangunan.
Kebijakan serupa juga wajib diterapkan dalam administrasi kependudukan berupa jaminan keamanan serta kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan aset informasi sistem administrasi kependudukan dari ancaman keamanan, pemerintah menyiapkan berbagai regulasi.
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menjelaskan untuk mengamankan data pribadi, Pemerintah berpegang kepada Permendagri No 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Adminduk.
Berikutnya, regulasi juga mengatur pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Adminduk yang harus menerapkan SNI ISO/IEC 27001.
Perlindungan yang diberikan terdiri atas data dan/dokumen, perangkat lunak, aset berwujud dan aset tidak berwujud serta keempat penanggungjawab di pusat Dirjen Dukcapil.
Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Bambang W. Budiawan, menyebutkan program Satu Data Indonesia menjadi sangat penting dan krusial untuk menyatukan seluruh data dalam menghasilkan satu data yang akurat, terpercaya, akuntabel, mudah diakses bagi kementerian/lembaga, dan berguna bagi pelayanan publik Indonesia dan juga kepada lembaga jasa keuangan.
Keberadaan data dalam jumlah besar dan pelaksanaan transformasi digital dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik.
Pemanfaatan dan pengelolaan data secara integrasi dapat meningkatkan aspek efisiensi pelayanan, memperbaiki pengambil keputusan, dan menghasilkan kebijakan yang lebih baik dalam menjawab kebutuhan dan tantangan masyarakat, kata Bambang.
Penting
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo sekaligus Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia menegaskan pentingnya Indonesia menerapkan integritas satu data untuk menghindari banyaknya data yang terpisah dan tumpang tindih, sebagaimana sering terjadi di beberapa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, mendorong pengimplementasian SPBE yang bertujuan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga memiliki pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
Hal senada juga disampaikan,l Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Komjen Pol. Suntana yang menjelaskan program SDI dan SPBE , bigdata, dan keamanan sistem informasi menjadi sangat penting.
Integrasi keamanan data dan analisa bigdata bukanlah tugas yang mudah, namun hal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan data yang efektif dan perlindungan terhadap ancaman terhadap keamanan data/siber.
Kalau literasi digitalisasi kita sudah bagus, yang paling penting bagi Indonesia adalah mempermudah investasi untuk bangsa Indonesia.
Melihat pesatnya perkembangan transformasi digital, James Zhang, CEO Huawei Cloud Indonesia, mengatakan saat ini semakin banyak perusahaan di Indonesia yang mengadopsi teknologi cloud.
James mengatakan hadirnya fondasi teknologi awan (cloud) cerdas di Indonesia bisa mempercepat transformasi digital di berbagai tingkatan.
Ketersediaan pusat data lokal, layanan lokal, dan ekosistem lokal menjadi penegasan pengembangan digital di Indonesia, ucap James.
Dengan demikian kehadiran AI dan bigdata dalam mengatur berbagai aktivitas di masyarakat ke depannya tidak perlu dikhawatirkan lagi.
Sepanjang ditangani dengan baik dan mengacu pada regulasi yang sudah dituangkan, teknologi ini bakal membuat pekerjaan menjadi lebih mudah.
Editor: Achmad Zaenal M