Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong digitalisasi pada seluruh proses pembayaran pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).
"Masyarakat yang ingin melakukan pembayaran di Samsat harus berbasis teknologi. Pembayaran tidak lagi dilakukan secara tunai," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris pada rapat bersama seluruh Samsat provinsi dan kabupaten di Mamuju, Selasa (11/7).
Ia menegaskan semua Samsat di Sulbar harus melaksanakan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT).
Ia menyampaikan bahwa berdasarkan penilaian KPK dan BPK, Sulbar termasuk daerah yang tidak taat GNNT.
"Tidak ada penerimaan tunai. Tidak boleh ada toleransi lagi. Perintah penjabat gubernur, semua Samsat harus melaksanakan GNNT," katanya.
Pada rapat tersebut, lanjut Muhammad Idris, telah disepakati bahwa untuk sampai pada pelaksanaan GNNT, sejumlah instrumen kerja harus didukung dengan teknologi yang baik.
"Misalnya, Samsat harus memperbaiki Qris, kemudian komunikasi internal di Samsat harus sepakat dengan semua komponen yang ada seperti dari kepolisian, Samsat dan Jasa Raharja harus satu komitmen," kata Muhammad Idris.
Dengan pembayaran non-tunai, kata dia, akan ada banyak manfaat yang diperoleh.
Selain lebih praktis, tambahnya, transaksi non-tunai dapat menjadi upaya meminimalisir bahkan mencegah tindakan yang dapat merugikan.
"Sebab, transaksi non-tunai memberikan pencatatan transaksi mutasi kas yang sistematis dan lengkap, antara si pengirim dan penerima, maka peluang oknum untuk melakukan tindak kejahatan juga akan semakin sempit," jelas Muhammad Idris.
"Masyarakat yang ingin melakukan pembayaran di Samsat harus berbasis teknologi. Pembayaran tidak lagi dilakukan secara tunai," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris pada rapat bersama seluruh Samsat provinsi dan kabupaten di Mamuju, Selasa (11/7).
Ia menegaskan semua Samsat di Sulbar harus melaksanakan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT).
Ia menyampaikan bahwa berdasarkan penilaian KPK dan BPK, Sulbar termasuk daerah yang tidak taat GNNT.
"Tidak ada penerimaan tunai. Tidak boleh ada toleransi lagi. Perintah penjabat gubernur, semua Samsat harus melaksanakan GNNT," katanya.
Pada rapat tersebut, lanjut Muhammad Idris, telah disepakati bahwa untuk sampai pada pelaksanaan GNNT, sejumlah instrumen kerja harus didukung dengan teknologi yang baik.
"Misalnya, Samsat harus memperbaiki Qris, kemudian komunikasi internal di Samsat harus sepakat dengan semua komponen yang ada seperti dari kepolisian, Samsat dan Jasa Raharja harus satu komitmen," kata Muhammad Idris.
Dengan pembayaran non-tunai, kata dia, akan ada banyak manfaat yang diperoleh.
Selain lebih praktis, tambahnya, transaksi non-tunai dapat menjadi upaya meminimalisir bahkan mencegah tindakan yang dapat merugikan.
"Sebab, transaksi non-tunai memberikan pencatatan transaksi mutasi kas yang sistematis dan lengkap, antara si pengirim dan penerima, maka peluang oknum untuk melakukan tindak kejahatan juga akan semakin sempit," jelas Muhammad Idris.