Mamuju (ANTARA) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Barat (Sulbar) yang dibahas pemerintah provinsi (pemprov) dan DPRD Sulbar terancam defisit sebesar Rp66 miliar pada 2024.
Penjabat Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakhrullah di Mamuju, Rabu, mengatakan, APBD Sulbar terancam defisit pada 2024 sebesar Rp66 miliar yang mesti dicarikan solusinya.
Ia mengatakan Pemprov Sulbar akan berupaya mengatasi defisit tersebut agar dapat ditutupi dengan sejumlah langkah antara lain koordinasi dengan DPRD Sulbar dan menghemat penggunaan APBD 2024.
Menurut dia, Pemprov Sulbar telah memiliki solusi untuk menutupi defisit sebesar Rp34 miliar, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp32 miliar untuk menutupi defisit APBN 2024.
"Pemerintah Sulbar akan membangun komitmen bersama dengan DPRD Sulbar agar dapat merevolusi APBD sehingga defisit yang terjadi dapat ditanggulangi," katanya.
Ia mengatakan pemerintah Sulbar juga akan berupaya agar APBD Sulbar pada 2024 dapat menyentuh langsung dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
"APBD harus direvolusi agar berdampak langsung kepada masyarakat dengan mengubah cara berpikir mengenai APBD, sehingga penggunaannya melalui program pembangunan yang dilaksanakan bisa berdampak bagi pembangunan daerah," katanya.
Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim mengatakan Pemprov dan DPRD Sulbar sementara ini membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran sementara APBD Sulbar.
"Dalam pembahasan APBD Sulbar 2024 terdapat pelaksanaan Pilkada Sulbar yang akan membebani APBD Sulbar, sehingga pemprov dan DPRD akan membahas kembali upaya mengatasi masalah tersebut," katanya.
Penjabat Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakhrullah di Mamuju, Rabu, mengatakan, APBD Sulbar terancam defisit pada 2024 sebesar Rp66 miliar yang mesti dicarikan solusinya.
Ia mengatakan Pemprov Sulbar akan berupaya mengatasi defisit tersebut agar dapat ditutupi dengan sejumlah langkah antara lain koordinasi dengan DPRD Sulbar dan menghemat penggunaan APBD 2024.
Menurut dia, Pemprov Sulbar telah memiliki solusi untuk menutupi defisit sebesar Rp34 miliar, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp32 miliar untuk menutupi defisit APBN 2024.
"Pemerintah Sulbar akan membangun komitmen bersama dengan DPRD Sulbar agar dapat merevolusi APBD sehingga defisit yang terjadi dapat ditanggulangi," katanya.
Ia mengatakan pemerintah Sulbar juga akan berupaya agar APBD Sulbar pada 2024 dapat menyentuh langsung dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
"APBD harus direvolusi agar berdampak langsung kepada masyarakat dengan mengubah cara berpikir mengenai APBD, sehingga penggunaannya melalui program pembangunan yang dilaksanakan bisa berdampak bagi pembangunan daerah," katanya.
Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim mengatakan Pemprov dan DPRD Sulbar sementara ini membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran sementara APBD Sulbar.
"Dalam pembahasan APBD Sulbar 2024 terdapat pelaksanaan Pilkada Sulbar yang akan membebani APBD Sulbar, sehingga pemprov dan DPRD akan membahas kembali upaya mengatasi masalah tersebut," katanya.