Makassar (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Luwu Timur, Sulawesi Selatan menggelar lokakarya penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB), dalam rangka menilai tingkat ancaman, kerentanan dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lutim, Selasa.
Bupati Luwu Timur diwakili Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, dr April, mengatakan, kondisi wilayah Luwu Timur yang sebagian besar berada pada kawasan pegunungan dan perbukitan.
Sehingga, katanya, membuka ruang terjadinya bencana alam seperti gempa bumi dan bencana alam hidrometeorolgi yaitu bencana alam yang diakibatkan oleh aktifitas cuaca seperti tanah longsor, banjir, angin puting beliung, serta ancaman lainnya.
"Harapan kita semua, melalui penyusunan KRB ini sesuai amanah UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang wajib dilaksanakan oleh pemda guna mengetahui tingkat ancaman, kerentanan dan kapasitas, sehingga dapat mengetahui potensi jumlah korban dan kerugian yang mungkin akan diakibatkan kejadian bencana," katanya.
"Saya mengimbau kepada seluruh peserta workhsop agar mengikuti kegiatan ini dengan baik, pahami apa yang disampaikan pemateri, sehingga output dari kegiatan ini dapat benar-benar bermanfaat bagi kita, khususnya Kabupaten Luwu Timur," tambah April.
Sementara itu, Sekretaris BPBD Lutim, Jumardi melaporkan, wilayah Kabupaten Lutim merupakan salah satu daerah yang berpotensi terhadap berbagai ancaman bencana, baik bencana geologi, hidrometeorologi maupun antropogenik.
Ia menjelaskan, secara nasional, berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2022, Luwu Timur masih berada pada urutan ke 51 di posisi kelas risiko tinggi dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia.
"Untuk itulah, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan panduan yang memadai bagi daerah dalam mengkaji risiko setiap jenis ancaman bencana yang berpotensi terjadi, dan mengoptimalkan penyelenggaraan bencana daerah dengan pertimbangan beberapa parameter resiko untuk menjadi dasar yang jelas dan terukur,” katanya.
Peserta yang mengikuti loakakarya ini kurang lebih 100 orang terdiri atas perwakilan masing-masing OPD, Stakeholder terkait, perwakilan dari beberapa instansi vertikal dan perwakilan dari organisasi kemanusiaan seperti PMI, demikian Jumardi.
Bupati Luwu Timur diwakili Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, dr April, mengatakan, kondisi wilayah Luwu Timur yang sebagian besar berada pada kawasan pegunungan dan perbukitan.
Sehingga, katanya, membuka ruang terjadinya bencana alam seperti gempa bumi dan bencana alam hidrometeorolgi yaitu bencana alam yang diakibatkan oleh aktifitas cuaca seperti tanah longsor, banjir, angin puting beliung, serta ancaman lainnya.
"Harapan kita semua, melalui penyusunan KRB ini sesuai amanah UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang wajib dilaksanakan oleh pemda guna mengetahui tingkat ancaman, kerentanan dan kapasitas, sehingga dapat mengetahui potensi jumlah korban dan kerugian yang mungkin akan diakibatkan kejadian bencana," katanya.
"Saya mengimbau kepada seluruh peserta workhsop agar mengikuti kegiatan ini dengan baik, pahami apa yang disampaikan pemateri, sehingga output dari kegiatan ini dapat benar-benar bermanfaat bagi kita, khususnya Kabupaten Luwu Timur," tambah April.
Sementara itu, Sekretaris BPBD Lutim, Jumardi melaporkan, wilayah Kabupaten Lutim merupakan salah satu daerah yang berpotensi terhadap berbagai ancaman bencana, baik bencana geologi, hidrometeorologi maupun antropogenik.
Ia menjelaskan, secara nasional, berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2022, Luwu Timur masih berada pada urutan ke 51 di posisi kelas risiko tinggi dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia.
"Untuk itulah, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan panduan yang memadai bagi daerah dalam mengkaji risiko setiap jenis ancaman bencana yang berpotensi terjadi, dan mengoptimalkan penyelenggaraan bencana daerah dengan pertimbangan beberapa parameter resiko untuk menjadi dasar yang jelas dan terukur,” katanya.
Peserta yang mengikuti loakakarya ini kurang lebih 100 orang terdiri atas perwakilan masing-masing OPD, Stakeholder terkait, perwakilan dari beberapa instansi vertikal dan perwakilan dari organisasi kemanusiaan seperti PMI, demikian Jumardi.