Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman telah memfasilitasi pembebasan lahan yang totalnya mencapai 896, 57 hektare (ha) untuk proyek-proyek strategis pemerintah.
"Kita melakukan fasilitasi pembebasan lahan untuk proyek-proyek strategis nasional. Contohnya, pembangunan jalan kereta api, pembangunan rumah sakit, pembangunan bandara, pembangunan irigasi atau Dam," kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Sulsel Andi Bakti Haruni di Makassar, Selasa.
"Itu semua kita fasilitasi melalui penlok. Jadi, kalau mau ada pembebasan lahan, gubernur harus menerbitkan SK lokasinya dan itu kita lakukan," sambung Bakti.
Selain itu, kata Andi Bakti, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman juga mendorong dilakukannya sertifikasi pengembang pada sebanyak 35 pengembang kelas menengah.
Para pengembang tersertifikasi itu dilibatkan dalam pembangunan/rehab rumah korban bencana sebanyak 1.195 unit (SPM).Rehab rumah tidak layak huni sebanyak 13 unit di Pulau Barrang Lompo Kota Makassar, dan Penanganan Kawasan Kumuh 348 ha yang menjadi kewenangan Pemprov Sulsel.
Selanjutnya melakukan penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) dan pembangunan air siap minum (Arsinum) 21 titik lokasi di 16 pulau dan 5 wilayah pesisir. Kemudian, penyediaan PSU jalan lingkungan permukiman 5.491, 21 meter dan penyediaan PSU drainase lingkungan permukiman 6.729,35 meter.
"Kami juga melakukan penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 9 lokasi, dan penyediaan PSU toilet 2 lokasi dan 1 unit mobil toilet," ujarnya.
"Kita melakukan fasilitasi pembebasan lahan untuk proyek-proyek strategis nasional. Contohnya, pembangunan jalan kereta api, pembangunan rumah sakit, pembangunan bandara, pembangunan irigasi atau Dam," kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Sulsel Andi Bakti Haruni di Makassar, Selasa.
"Itu semua kita fasilitasi melalui penlok. Jadi, kalau mau ada pembebasan lahan, gubernur harus menerbitkan SK lokasinya dan itu kita lakukan," sambung Bakti.
Selain itu, kata Andi Bakti, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman juga mendorong dilakukannya sertifikasi pengembang pada sebanyak 35 pengembang kelas menengah.
Para pengembang tersertifikasi itu dilibatkan dalam pembangunan/rehab rumah korban bencana sebanyak 1.195 unit (SPM).Rehab rumah tidak layak huni sebanyak 13 unit di Pulau Barrang Lompo Kota Makassar, dan Penanganan Kawasan Kumuh 348 ha yang menjadi kewenangan Pemprov Sulsel.
Selanjutnya melakukan penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) dan pembangunan air siap minum (Arsinum) 21 titik lokasi di 16 pulau dan 5 wilayah pesisir. Kemudian, penyediaan PSU jalan lingkungan permukiman 5.491, 21 meter dan penyediaan PSU drainase lingkungan permukiman 6.729,35 meter.
"Kami juga melakukan penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 9 lokasi, dan penyediaan PSU toilet 2 lokasi dan 1 unit mobil toilet," ujarnya.