Mamuju (ANTARA) - .Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.
"Seharusnya APBD Triwulan III Tahun 2023 sudah di angka 60 hingga 70 persen, namun masih ada sejumlah OPD yang belum mencapai angka tersebut," katanya pada Evaluasi Penyerapan APBD 2023, di Kantor Sementara Gubernur Sulbar, Rabu.
Evaluasi tersebut, menurutnya, bertujuan melihat perhitungan anggaran setelah dilakukan "refocusing" anggaran.
"Selain itu untuk melihat sejumlah OPD yang serapannya masih rendah," katanya.
Berdasarkan hasil evaluasi, ia memberikan arahan agar pada akhir September 2023 serapan APBD sesuai perencanaan.
Dia meminta OPD yang serapan anggarannya rendah untuk taat asas, perencanaan anggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban harus benar.
"Untuk yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, misalnya pokok pikiran tidak sesuai aturan Permendagri, harus dicermati biar tidak ada permasalahan di kemudian hari," ujar dia.
Saat rapat, dia menegur sejumlah OPD yang masih keliru dalam merealisasikan program.
Ia meminta percepatan pelaksanaan program kegiatan dan realisasi anggaran di OPD di lingkup Pemprov Sulbar harus berjalan baik.
"Misalnya, cara membuat kontrak dan pola realisasi oleh vendor terkait pengadaan barang. Jadi, OPD harus cerdas sehingga realisasi programnya lebih cepat," tegasnya
Dia meminta empat plus satu permasalahan yang dihadapi Sulbar, yakni stunting, kemiskinan ekstrem, anak putus sekolah, pernikahan anak, dan inflasi harus menjadi perhatian serius.
"Ini tetap harus menjadi perhatian seluruh OPD agar penanganan empat plus satu permasalahan yang dihadapi Sulbar dapat segera diselesaikan," katanya.
"Seharusnya APBD Triwulan III Tahun 2023 sudah di angka 60 hingga 70 persen, namun masih ada sejumlah OPD yang belum mencapai angka tersebut," katanya pada Evaluasi Penyerapan APBD 2023, di Kantor Sementara Gubernur Sulbar, Rabu.
Evaluasi tersebut, menurutnya, bertujuan melihat perhitungan anggaran setelah dilakukan "refocusing" anggaran.
"Selain itu untuk melihat sejumlah OPD yang serapannya masih rendah," katanya.
Berdasarkan hasil evaluasi, ia memberikan arahan agar pada akhir September 2023 serapan APBD sesuai perencanaan.
Dia meminta OPD yang serapan anggarannya rendah untuk taat asas, perencanaan anggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban harus benar.
"Untuk yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, misalnya pokok pikiran tidak sesuai aturan Permendagri, harus dicermati biar tidak ada permasalahan di kemudian hari," ujar dia.
Saat rapat, dia menegur sejumlah OPD yang masih keliru dalam merealisasikan program.
Ia meminta percepatan pelaksanaan program kegiatan dan realisasi anggaran di OPD di lingkup Pemprov Sulbar harus berjalan baik.
"Misalnya, cara membuat kontrak dan pola realisasi oleh vendor terkait pengadaan barang. Jadi, OPD harus cerdas sehingga realisasi programnya lebih cepat," tegasnya
Dia meminta empat plus satu permasalahan yang dihadapi Sulbar, yakni stunting, kemiskinan ekstrem, anak putus sekolah, pernikahan anak, dan inflasi harus menjadi perhatian serius.
"Ini tetap harus menjadi perhatian seluruh OPD agar penanganan empat plus satu permasalahan yang dihadapi Sulbar dapat segera diselesaikan," katanya.