Makassar (ANTARA) - Fraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan belum menerima draf dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 untuk dibahas di tingkat komisi dan pimpinan dari pihak pemerintah provinsi .
"Kalau Fraksi Golkar menilai ini tidak prosedural. Makanya, kita tunggu mana dokumen-dokumennya yang mau kita ubah. Filosofinya, APBD kan ditetapkan bersama antara gubernur dan DPRD. Kalau ada perubahan, secara etika kita harus diberi tahu," ujar anggota Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Andi Hatta Marakarma di Makassar, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya belum mendapatkan dokumen APBD tersebut seusai rapat paripurna penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD-Perubahan 2023 untuk dibahas bersama.
"Belum ada (dokumennya). Hal kedua, APBD itu harus dibicarakan bersama tidak sepihak, karena kita juga memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ini ada gejala-gejala lagi, dan kelihatannya seperti itu," ujarnya.
Pihaknya tetap menaruh harapan besar kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin agar semua hal tersebut dibicarakan secara profesional, terbuka apalagi sebagai birokrat dan pamong senior tentu lebih paham.
"Ini penting sekali (dokumen disiapkan), karena begini kondisinya seperti ini. Saya kira, kita tidak mau (menyetujui), pokoknya tidak ada dokumen perubahan itu kita terima, kami tidak mau (setuju)," ucap dia menegaskan.
Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari saat dikonfirmasi perihal masalah tersebut belum merespons.
Sebelumnya, Pemprov bersama DPRD Sulsel telah menyepakati penyesuaian anggaran Ranperda APBD-P tahun anggaran 2023 mengacu pada kesepakatan perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Penjabat Sekda Sulsel Andi Muhammad Arsjad saat membacakan Pengantar Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Kamis (21/9) menyampaikan pada Ranperda APBD-P tahun 2023 dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang dipengaruhi oleh perubahan asumsi dan proyeksi baik pada sisi pendapatan maupun belanja daerah.
Gambaran rancangan perubahan APBD yang diajukan Pemprov Sulsel, rencana perubahan target pendapatan daerah secara kumulatif diproyeksikan sebesar Rp10,13 triliun lebih terdiri dari, pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp5,75 triliun lebih, mengalami penyesuaian sebesar Rp 44,6 miliar lebih atau 0,8 persen dari target APBD Pokok lalu.
"Kemudian pada sektor pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp 4,36 triliun lebih, mengalami kenaikan Rp44,86 miliar lebih atau 1,04 persen dari target APBD Pokok, dan pada sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp11,2 miliar lebih, komponen ini juga mengalami kenaikan dari target APBD Pokok lalu sebesar Rp1,73 miliar lebih atau 18,24 persen," ungkapnya.
Pemprov Sulsel merencanakan target belanja daerah dalam rancangan APBD-P 2023 yang terdiri dari anggaran untuk belanja Operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dengan total sebesar Rp10,12 triliun.
"Untuk pembiayaan daerah, perlu kami sampaikan bahwa pada penerimaan pembiayaan terdapat sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp 119,55 miliar, dimana hal ini berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulsel terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulsel audited," jelasnya.
Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan, ungkap Andi Arsjad, dialokasikan sebesar Rp 136,50 miliar yang digunakan untuk menutup selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang merupakan pembayaran cicilan pokok utang sebesar Rp134 miliar serta penyertaan modal kepada BUMD sebesar Rp2,5 miliar.
"Kalau Fraksi Golkar menilai ini tidak prosedural. Makanya, kita tunggu mana dokumen-dokumennya yang mau kita ubah. Filosofinya, APBD kan ditetapkan bersama antara gubernur dan DPRD. Kalau ada perubahan, secara etika kita harus diberi tahu," ujar anggota Fraksi Golkar DPRD Sulsel, Andi Hatta Marakarma di Makassar, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya belum mendapatkan dokumen APBD tersebut seusai rapat paripurna penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD-Perubahan 2023 untuk dibahas bersama.
"Belum ada (dokumennya). Hal kedua, APBD itu harus dibicarakan bersama tidak sepihak, karena kita juga memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ini ada gejala-gejala lagi, dan kelihatannya seperti itu," ujarnya.
Pihaknya tetap menaruh harapan besar kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin agar semua hal tersebut dibicarakan secara profesional, terbuka apalagi sebagai birokrat dan pamong senior tentu lebih paham.
"Ini penting sekali (dokumen disiapkan), karena begini kondisinya seperti ini. Saya kira, kita tidak mau (menyetujui), pokoknya tidak ada dokumen perubahan itu kita terima, kami tidak mau (setuju)," ucap dia menegaskan.
Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari saat dikonfirmasi perihal masalah tersebut belum merespons.
Sebelumnya, Pemprov bersama DPRD Sulsel telah menyepakati penyesuaian anggaran Ranperda APBD-P tahun anggaran 2023 mengacu pada kesepakatan perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Penjabat Sekda Sulsel Andi Muhammad Arsjad saat membacakan Pengantar Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Kamis (21/9) menyampaikan pada Ranperda APBD-P tahun 2023 dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang dipengaruhi oleh perubahan asumsi dan proyeksi baik pada sisi pendapatan maupun belanja daerah.
Gambaran rancangan perubahan APBD yang diajukan Pemprov Sulsel, rencana perubahan target pendapatan daerah secara kumulatif diproyeksikan sebesar Rp10,13 triliun lebih terdiri dari, pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp5,75 triliun lebih, mengalami penyesuaian sebesar Rp 44,6 miliar lebih atau 0,8 persen dari target APBD Pokok lalu.
"Kemudian pada sektor pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp 4,36 triliun lebih, mengalami kenaikan Rp44,86 miliar lebih atau 1,04 persen dari target APBD Pokok, dan pada sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp11,2 miliar lebih, komponen ini juga mengalami kenaikan dari target APBD Pokok lalu sebesar Rp1,73 miliar lebih atau 18,24 persen," ungkapnya.
Pemprov Sulsel merencanakan target belanja daerah dalam rancangan APBD-P 2023 yang terdiri dari anggaran untuk belanja Operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dengan total sebesar Rp10,12 triliun.
"Untuk pembiayaan daerah, perlu kami sampaikan bahwa pada penerimaan pembiayaan terdapat sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp 119,55 miliar, dimana hal ini berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulsel terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulsel audited," jelasnya.
Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan, ungkap Andi Arsjad, dialokasikan sebesar Rp 136,50 miliar yang digunakan untuk menutup selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang merupakan pembayaran cicilan pokok utang sebesar Rp134 miliar serta penyertaan modal kepada BUMD sebesar Rp2,5 miliar.