Mamuju (ANTARA) - Polda Sulawesi Barat memaksimalkan teknologi dalam rangka meningkatkan kehandalan pelayanan kepolisian berbasis teknologi informasi, kata Kapolda Sulbar Inspektur Jenderal Polisi Adang Ginanjar
"Serta memprioritaskan sarana dan prasarana untuk kaum rentan dan berkebutuhan khusus, dengan meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan dengan kemampuan yang mendukung," kata Adang Ginanjar dalam forum konsultasi publik yang digelar Polda Sulbar, di Mamuju, Selasa.
Forum konsultasi publik yang dilaksanakan di Aula Marannu Polda Sulbar tersebut mengangkat tema "Strategi Penyusunan Standar Pelayanan Prima Yang Berbasis Kearifan Lokal Guna Terwujudnya Pelayanan Publik di Jajaran Polda Sulbar Prediktif, Responsibilitas, Transparan dan Keadilan".
Forum konsultasi publik kata Kapolda, merupakan kegiatan dialog pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik, dalam rangka transparansi dan efektifitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik sebagai tujuan dari reformasi nasional
Kegiatan itu lanjutnya, sebagai wujud pelayanan yang prima, cepat, mudah, terjangkau, transparan, profesional dan berkeadilan yang merupakan keniscayaan dan kebutuhan dalam menyongsong era revolusi industri 4.0.
"Serta, sebagai upaya mensukseskan pemulihan ekonomi nasional dan masing-masing unit wajib memenuhi 14 komponen tersebut sehingga tercipta pelayanan prima yang diharapkan oleh masyarakat terhadap Polri," terang Adang Ginanjar.
Pelayanan prima juga kata Adang Ginanjar, merespon dari harapan masyarakat terhadap negara dalam menyelenggarakan pelayanan pemerintah.
Sehingga pelayan publik menurut Kapolda, merupakan wajah konkret dari kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, cepat, profesional dan berkeadilan.
"Sejalan dengan perintah Presiden tersebut maka Kapolri menginstruksikan kepada jajarannya bahwa pelayanan publik tidak sekedar jargon saja, tapi kualitas pun juga perlu di cek," ujar Adang Ginanjar.
Untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap Polri tersebut maka penyelenggaraan pelayanan publik Polri tambahnya, harus segera melakukan penyempurnaan untuk mengimplementasikan hasil diskusi itu.
"Saya harapkan seluruh unit penyelenggara pelayanan agar mematuhi 14 komponen standar pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah kearifan lokal masin-masing," katanya.
Termasuk tambah Kapolda, kesediaan satuan kerja tingkat polda untuk membantu, baik di bidang pembinaan dan operasional untuk mendukung dan menyosialisasikan pelayanan Polri, khususnya Polda Sulbar.
Kegiatan yang dihadiri para wakapolres dan kasat jajaran Polda Sulbar itu menghadirkan narasumber Analis Kebijakan Menpan RB Fedriyano Gazza Ramdha dan Wakapolresta Mamuju AKBP Arianto.
Serta, Kabag Tata Laksana dan Pelayanan Biro Organisasi Setda Pemprov Sulbar Subki serta Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Perwakilan Sulbar Irfan Gunadi.
"Serta memprioritaskan sarana dan prasarana untuk kaum rentan dan berkebutuhan khusus, dengan meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan dengan kemampuan yang mendukung," kata Adang Ginanjar dalam forum konsultasi publik yang digelar Polda Sulbar, di Mamuju, Selasa.
Forum konsultasi publik yang dilaksanakan di Aula Marannu Polda Sulbar tersebut mengangkat tema "Strategi Penyusunan Standar Pelayanan Prima Yang Berbasis Kearifan Lokal Guna Terwujudnya Pelayanan Publik di Jajaran Polda Sulbar Prediktif, Responsibilitas, Transparan dan Keadilan".
Forum konsultasi publik kata Kapolda, merupakan kegiatan dialog pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik, dalam rangka transparansi dan efektifitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik sebagai tujuan dari reformasi nasional
Kegiatan itu lanjutnya, sebagai wujud pelayanan yang prima, cepat, mudah, terjangkau, transparan, profesional dan berkeadilan yang merupakan keniscayaan dan kebutuhan dalam menyongsong era revolusi industri 4.0.
"Serta, sebagai upaya mensukseskan pemulihan ekonomi nasional dan masing-masing unit wajib memenuhi 14 komponen tersebut sehingga tercipta pelayanan prima yang diharapkan oleh masyarakat terhadap Polri," terang Adang Ginanjar.
Pelayanan prima juga kata Adang Ginanjar, merespon dari harapan masyarakat terhadap negara dalam menyelenggarakan pelayanan pemerintah.
Sehingga pelayan publik menurut Kapolda, merupakan wajah konkret dari kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, cepat, profesional dan berkeadilan.
"Sejalan dengan perintah Presiden tersebut maka Kapolri menginstruksikan kepada jajarannya bahwa pelayanan publik tidak sekedar jargon saja, tapi kualitas pun juga perlu di cek," ujar Adang Ginanjar.
Untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap Polri tersebut maka penyelenggaraan pelayanan publik Polri tambahnya, harus segera melakukan penyempurnaan untuk mengimplementasikan hasil diskusi itu.
"Saya harapkan seluruh unit penyelenggara pelayanan agar mematuhi 14 komponen standar pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah kearifan lokal masin-masing," katanya.
Termasuk tambah Kapolda, kesediaan satuan kerja tingkat polda untuk membantu, baik di bidang pembinaan dan operasional untuk mendukung dan menyosialisasikan pelayanan Polri, khususnya Polda Sulbar.
Kegiatan yang dihadiri para wakapolres dan kasat jajaran Polda Sulbar itu menghadirkan narasumber Analis Kebijakan Menpan RB Fedriyano Gazza Ramdha dan Wakapolresta Mamuju AKBP Arianto.
Serta, Kabag Tata Laksana dan Pelayanan Biro Organisasi Setda Pemprov Sulbar Subki serta Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Perwakilan Sulbar Irfan Gunadi.