Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu menginternalisasikan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) pada setiap pelayanan publik.
"Penerapan nilai-nilai HAM harus menjadi fondasi bagi setiap ASN dalam memberikan pelayanan," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulbar Herdin Ismail, pada dialog isu-Isu Hak Asasi Manusia, di Mamuju, Rabu.
Herdin Ismail menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya dialog tersebut sebagai bentuk keseriusan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.
Kegiatan itu menurut Herdin Ismail menjadi wadah strategis untuk memperkuat pemahaman serta memperkokoh komitmen bersama dalam pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat daerah.
Dialog itu juga kata dia, menjadi ruang kolaborasi bagi berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, hingga para pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam mendorong budaya penghormatan HAM di Sullbar.
Ia berharap, melalui dialog isu-Isu HAM tersebut tercipta sinergi yang kuat dalam memperkuat ekosistem pelayanan publik yang lebih humanis dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak warga.
"Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemprov Sulbar dalam memastikan isu-isu HAM terus menjadi perhatian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan berkelanjutan," kata Herdin Ismail.
Sementara, Kabid Pengembangan Aparatur BKD Sulbar Rini Lukita Sari menyampaikan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam menginternalisasikan perspektif HAM dalam setiap proses pelayanan publik.
Ia menegaskan bahwa ASN memegang peran krusial dalam menciptakan layanan yang adil, inklusif, dan menghormati hak-hak dasar masyarakat.
"Pelayanan yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat adalah wujud nyata komitmen kita terhadap penghormatan hak asasi manusia," katanya.
BKD Sulbar kata Rini, terus mendorong peningkatan kapasitas ASN, khususnya dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam pelayanan publik.
"Aparatur yang memiliki perspektif HAM akan mampu memberikan layanan yang lebih adil, empatik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," jelasnya.
Upaya pemajuan HAM menurut dia, bukan hanya tanggung jawab lembaga tertentu, melainkan kerja bersama seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.
"Kami percaya bahwa sinergi dan kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk membangun budaya penghormatan HAM yang lebih kuat di Sulbar," kata Rini.
