Mamuju (ANTARA) - Sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Salim S Mengga, dilaporkan beredar dan diduga kuat digunakan untuk aksi penipuan.
"Laporan adanya akun yang mengamanatkan Wakil Gubernur Sulbar tersebut beredar hari ini," kata Pelaksana Tugas Kepala Diskominfo Provinsi Sulawesi Muhammad Ridwan Djafar, di Mamuju, Selasa.
Akun palsu Wagub Sulbar itu mengirim pesan ke sejumlah warga dengan menawarkan berbagai bentuk bantuan hingga program pemerintah yang tidak benar.
Untuk memperkuat kedoknya, pelaku menggunakan foto profil Wakil Gubernur Sulbar sebagai upaya mengelabui dan meyakinkan calon korbannya.
Dalam modus operasinya, pelaku menghubungi korban secara personal dengan memperkenalkan diri sebagai Wakil Gubernur Sulbar.
Selanjutnya, pelaku meminta data pribadi dan bahkan menjanjikan bantuan dana dengan beberapa persyaratan tertentu.
Sejumlah warga mengaku nyaris terjebak karena pola komunikasi yang terkesan rapi dan meyakinkan.
Pemerintah Provinsi Sulbar telah memastikan bahwa nomor tersebut bukan milik Wakil Gubernur.
"Pejabat negara tidak akan pernah meminta data pribadi atau menawarkan bantuan langsung melalui pesan WhatsApp pribadi," ujar Ridwan Djafar.
Pemprov Sulbar kata Ridwan Djafar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, dan tidak mudah percaya terhadap pesan yang datang dari nomor tak dikenal yang mengaku sebagai pejabat tertentu, baik itu mengatasnamakan Gubernur maupun Wakil Gubernur Sulbar
"Jika menerima pesan mencurigakan, segera lakukan klarifikasi atau laporkan ke pihak berwajib," katanya.
Saat ini tim dari Sekretaris Pribadi Wagub Sulbar lanjutnya, mulai melakukan penelusuran asal-usul nomor tersebut.
"Mereka juga membuka ruang pengaduan bagi warga yang mungkin menerima pesan serupa untuk melaporkannya," ujar Ridwan Djafar.
Ridwan Djafar menyampaikan beberapa langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri dari aksi penipuan, diantaranya verifikasi sumber.
Pejabat pemerintah resmi kata dia, tidak akan menghubungi secara tiba-tiba melalui WhatsApp pribadi untuk menawarkan bantuan, apalagi meminta data pribadi atau sejumlah uang.
"Selalu konfirmasi melalui saluran resmi, seperti laman pemerintah atau kontak kantor yang terverifikasi," ujarnya.
Langkah selanjutnya, yakni tidak membagikan data pribadi, seperti NIK, Kartu Keluarga (KK), nomor rekening atau PIN/OTP.
"Data itu adalah aset berharga. Jangan pernah memberikannya melalui pesan singkat, telepon, atau saluran yang tidak terjamin keamanannya," kata Ridwan Djafar.
Kemudian lanjut Ridwan Djafar, masyarakat diminta untuk waspada terhadap kesempatan mendadak.
"Penipuan sering memanfaatkan rasa urgensi, seperti bantuan dana terbatas atau program dadakan. Jika terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar itu adalah penipuan," tegasnya.
Upaya lain yang dilakukan agar terhindar dari aksi penipuan tambahnya, yakni dengan memeriksa kredensial akun, dengan memperhatikan nomor pengirim, dan jika tidak diketahui, laporkan dan blokir:
"Jika menerima pesan mencurigakan, jangan balas dan jangan klik link apa pun. Segera blokir nomor tersebut dan laporkan ke platform WhatsApp (fitur report) serta ke pihak berwajib," jelas Ridwan Djafar.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Nama Wagub Sulbar dicatut digunakan untuk penipuan
