Mamuju (ANTARA) - Perwakilan dari enam pemerintah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat menandatangani ikrar netralitas aparatur sipil negara pada pelaksanaan Pemilihan Umum 2024.
"Pemprov bersama pemkab se-Sulbar melakukan ikrar netralitas ASN sebagai komitmen pemerintah menyukseskan Pemilu 2024," kata Penjabat Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh saat Penandatanganan Ikrar Netralitas ASN pada Pemilu 2024 di Mamuju, Senin.
Penandatanganan ikrar netralitas ASN yang dilaksanakan secara virtual tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris, para pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat eselon IV lingkup pemerintah setempat.
Penandatanganan ikrar itu juga dilakukan para pejabat fungsional, kepala sekolah, kepala puskesmas, pemerintah kabupaten se-Sulbar, serta para ASN lingkup Pemprov Sulbar.
Zudan mengatakan netralitas ASN mengacu pada prinsip bahwa pegawai negeri sipil harus netral dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya, terutama terkait politik.
"Hal ini penting untuk memastikan bahwa ASN bekerja untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan tanpa adanya intervensi politik atau kepentingan tertentu," kata Zudan.
Ia menyampaikan bahwa ASN dilarang menampilkan bentuk dukungan dalam atribut kampanye pada ruang-ruang digital.
"Jangan memberikan like, subscribe dan share terhadap atribut kampanye di grup WhatsApp (WA) dan platform media sosial lainnya. Jangan juga berkomentar kalau ada kiriman pesan terkait peserta pemilu," tegas Zudan.
Jika ditemukan ASN bergabung atau menjadi anggota salah satu partai politik, kata Zudan, maka dipastikan urusannya ke Komisi ASN.
"Sanksinya bisa dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat," tegas Zudan.
Ia menyarankan jika ingin bergabung dengan partai politik sebaiknya mundur dari ASN.
Penjabat Gubernur meminta agar seluruh ASN di Sulbar mentaati peraturan netralitas ASN tersebut dan bersikap hati-hati jika menggunakan media sosial.
"Jadi, sangat ingatkan kepada seluruh ASN agar berhati-hati dalam bermedia sosial. Kita harus bertindak cermat dan bijak menggunakan media sosial," kata Zudan Arif Fakrulloh.
"Pemprov bersama pemkab se-Sulbar melakukan ikrar netralitas ASN sebagai komitmen pemerintah menyukseskan Pemilu 2024," kata Penjabat Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh saat Penandatanganan Ikrar Netralitas ASN pada Pemilu 2024 di Mamuju, Senin.
Penandatanganan ikrar netralitas ASN yang dilaksanakan secara virtual tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris, para pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat eselon IV lingkup pemerintah setempat.
Penandatanganan ikrar itu juga dilakukan para pejabat fungsional, kepala sekolah, kepala puskesmas, pemerintah kabupaten se-Sulbar, serta para ASN lingkup Pemprov Sulbar.
Zudan mengatakan netralitas ASN mengacu pada prinsip bahwa pegawai negeri sipil harus netral dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya, terutama terkait politik.
"Hal ini penting untuk memastikan bahwa ASN bekerja untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan tanpa adanya intervensi politik atau kepentingan tertentu," kata Zudan.
Ia menyampaikan bahwa ASN dilarang menampilkan bentuk dukungan dalam atribut kampanye pada ruang-ruang digital.
"Jangan memberikan like, subscribe dan share terhadap atribut kampanye di grup WhatsApp (WA) dan platform media sosial lainnya. Jangan juga berkomentar kalau ada kiriman pesan terkait peserta pemilu," tegas Zudan.
Jika ditemukan ASN bergabung atau menjadi anggota salah satu partai politik, kata Zudan, maka dipastikan urusannya ke Komisi ASN.
"Sanksinya bisa dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat," tegas Zudan.
Ia menyarankan jika ingin bergabung dengan partai politik sebaiknya mundur dari ASN.
Penjabat Gubernur meminta agar seluruh ASN di Sulbar mentaati peraturan netralitas ASN tersebut dan bersikap hati-hati jika menggunakan media sosial.
"Jadi, sangat ingatkan kepada seluruh ASN agar berhati-hati dalam bermedia sosial. Kita harus bertindak cermat dan bijak menggunakan media sosial," kata Zudan Arif Fakrulloh.