Mamuju (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan Provinsi Sulawesi Barat merupakan daerah dengan perlakuan khusus untuk penanganan stunting.
"Pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk penanganan stunting di wilayah Sulbar," kata Hasto Wardoyo, pada rapat koordinasi teknis percepatan penurunan sunting Sulbar di Mamuju, Jumat.
Ia menyampaikan bahwa anggaran untuk Provinsi Sulbar semua dinaikkan, sementara ada provinsi lain yang justru tidak diberikan.
"Kemudian, semua kabupaten di Sulbar juga mendapatkan alokasi anggaran dari Kementerian Kesehatan sedangkan kalau provinsi lain, tidak seperti di sini," katanya.
Seluruh anggaran tersebut, kata Hasto, dapat digunakan untuk membeli kebutuhan gizi makanan, termasuk bantuan untuk puskesmas.
Ia juga menyampaikan bahwa Sulbar adalah provinsi yang spesial karena peluang bonus demografinya akan menutup lebih cepat, dibandingkan rata-rata provinsi yang lain.
"Walaupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah, namun karena di sini kedatangan tenaga-tenaga yang sudah cukup dewasa usianya sehingga memacu bonus demografi Sulbar bisa lebih cepat," jelas Hasto Wardoyo.
Walaupun bonus demografi yang dimiliki Sulbar bisa lebih cepat dan menguntungkan, namun jika angka stunting tidak lebih cepat turun maka itulah yang dinilai akan merugikan.
"Sehingga harapannya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus sama-sama semaksimal mungkin menangani stunting di Sulbar," ujarnya.
Sementara itu, Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan yang terpenting saat ini adalah bagaimana membangun kolaborasi dalam mengatasi masalah stunting tersebut.
"Saat ini, bagaimana kita bersinergi untuk mengatasi stunting. Dukungan dari pemerintah, khususnya dari BKKBN sangat besar sehingga kita harus serius dalam penanganan stunting," terang Muhammad Idris.
Ia juga meminta perhatian serius pemerintah kabupaten agar melihat masalah tersebut menjadi sebuah peluang yang tidak boleh dibiarkan dan dikelola dengan asal-asalan.
"Dibutuhkan kepedulian kita untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia dalam menyelesaikan masalah stunting," kata Muhammad Idris.
"Pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk penanganan stunting di wilayah Sulbar," kata Hasto Wardoyo, pada rapat koordinasi teknis percepatan penurunan sunting Sulbar di Mamuju, Jumat.
Ia menyampaikan bahwa anggaran untuk Provinsi Sulbar semua dinaikkan, sementara ada provinsi lain yang justru tidak diberikan.
"Kemudian, semua kabupaten di Sulbar juga mendapatkan alokasi anggaran dari Kementerian Kesehatan sedangkan kalau provinsi lain, tidak seperti di sini," katanya.
Seluruh anggaran tersebut, kata Hasto, dapat digunakan untuk membeli kebutuhan gizi makanan, termasuk bantuan untuk puskesmas.
Ia juga menyampaikan bahwa Sulbar adalah provinsi yang spesial karena peluang bonus demografinya akan menutup lebih cepat, dibandingkan rata-rata provinsi yang lain.
"Walaupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah, namun karena di sini kedatangan tenaga-tenaga yang sudah cukup dewasa usianya sehingga memacu bonus demografi Sulbar bisa lebih cepat," jelas Hasto Wardoyo.
Walaupun bonus demografi yang dimiliki Sulbar bisa lebih cepat dan menguntungkan, namun jika angka stunting tidak lebih cepat turun maka itulah yang dinilai akan merugikan.
"Sehingga harapannya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus sama-sama semaksimal mungkin menangani stunting di Sulbar," ujarnya.
Sementara itu, Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan yang terpenting saat ini adalah bagaimana membangun kolaborasi dalam mengatasi masalah stunting tersebut.
"Saat ini, bagaimana kita bersinergi untuk mengatasi stunting. Dukungan dari pemerintah, khususnya dari BKKBN sangat besar sehingga kita harus serius dalam penanganan stunting," terang Muhammad Idris.
Ia juga meminta perhatian serius pemerintah kabupaten agar melihat masalah tersebut menjadi sebuah peluang yang tidak boleh dibiarkan dan dikelola dengan asal-asalan.
"Dibutuhkan kepedulian kita untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia dalam menyelesaikan masalah stunting," kata Muhammad Idris.